Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Natasya Windi Aqilla
Universitas Negeri Medan
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah: Kajian Normatif, Prosedural, dan Hak Asasi Manusia Natasya Windi Aqilla; Chyka Olyvia Saragih; Muhammad Rifky; M Fariz Zaky; Muhammad Ghatan Riza Harahap; Marchello Benedictus Pinem
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8576

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana Islam atau Qanun Jinayat di Provinsi Aceh, Indonesia, dengan menitikberatkan pada aspek normatif, prosedural, dan maqashid al-syariah. Fokus kajian diarahkan pada pelaksanaan hukuman cambuk sebanyak 140 kali di Banda Aceh pada Januari 2026 sebagai contoh aktual penerapan sanksi jinayat dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, literatur fikih klasik, dokumen hukum nasional, serta prinsip hak asasi manusia internasional. Penelitian ini bertujuan menilai apakah standar pembuktian dalam praktik Qanun Jinayat telah memenuhi syarat ketat sebagaimana dikenal dalam fikih Islam klasik, sekaligus mengevaluasi kesesuaiannya dengan lima tujuan utama hukum Islam atau al-kulliyyat al-khams. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan substantif antara standar pembuktian fikih klasik dan praktik peradilan Aceh kontemporer. Selain itu, belum adanya mekanisme rehabilitasi yang terstruktur menunjukkan lemahnya orientasi pemidanaan terhadap tujuan perbaikan atau islah. Penelitian ini juga menemukan ketegangan normatif antara kewenangan syariat daerah berdasarkan UU Pemerintahan Aceh, sistem hukum nasional Indonesia, dan standar perlindungan HAM. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan kerangka Reformasi Penegakan Syariat Berbasis Maqashid (RPSM). Kerangka ini meliputi revisi Qanun Jinayat dengan memasukkan prinsip maqashid sebagai pertimbangan peradilan yang mengikat, penguatan kapasitas kelembagaan peradilan, integrasi program rehabilitasi dalam pemidanaan, serta profesionalisasi korps penegak Wilayatul Hisbah. Dengan demikian, penegakan syariat di Aceh diharapkan lebih selaras dengan nilai keadilan, kemaslahatan, perlindungan martabat manusia, dan tujuan utama hukum Islam.
Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Elektronik atas Kebocoran Data Pribadi: Studi Kasus Tokopedia 2020 dan Implikasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Natasya Windi Aqilla; Parlaungan Gabriel Siahaan; Desvita Dwi Herawati; Kevin Rahmat Immanuel
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.10382

Abstract

Pertumbuhan pesat perdagangan digital di Indonesia telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik. Namun, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko pelanggaran keamanan data pribadi konsumen. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah kebocoran data yang dialami Tokopedia pada tahun 2020, yang mengakibatkan sekitar 91 juta data pengguna diduga tersebar dan diperjualbelikan di internet. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan informasi pribadi serta efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen dalam ekosistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban kebocoran data dalam transaksi elektronik dengan menjadikan kasus Tokopedia sebagai studi kasus utama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data Tokopedia mencerminkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan data pengguna dan memberikan pemberitahuan yang memadai kepada pihak yang terdampak. Kehadiran UU PDP menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan data pribadi melalui pengaturan hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar. Dengan demikian, konsumen memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk memperoleh perlindungan atas data pribadinya. Penelitian ini merekomendasikan penegakan UU PDP secara konsisten, pelaksanaan audit keamanan secara berkala oleh platform digital, serta peningkatan literasi digital masyarakat guna meminimalkan risiko penyalahgunaan data pribadi di masa mendatang.
Co-Authors Chyka Olyvia Saragih Desvita Dwi Herawati Kevin Rahmat Immanuel M Fariz Zaky Marchello Benedictus Pinem Muhammad Ghatan Riza Harahap Muhammad Rifky Parlaungan Gabriel Siahaan