Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah Pasca 2025 Shela Kustia Nilasari; Fajar Sriningsih; Rahmiati Rahmiati; Theresia Mentari
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8906

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas anggaran dalam pelaksanaan program pasca kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai pengelolaan anggaran setelah diterapkannya kebijakan efisiensi pemerintah. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang melibatkan pegawai Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Sub Bagian Penyusunan Program. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan penurunan anggaran instansi dari Rp37.226.748.895,99 pada tahun 2025 menjadi Rp19.705.804.203,31 pada tahun 2026. Kondisi tersebut mendorong instansi melakukan berbagai langkah efisiensi, seperti pengurangan perjalanan dinas, pembatasan kegiatan rapat dan kegiatan seremonial, pengurangan biaya operasional, serta pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi dan koordinasi kerja. Meskipun terjadi penurunan anggaran, program prioritas seperti Paskibraka, Gema Pancasila, sosialisasi nilai kebangsaan, pembinaan organisasi masyarakat, dan kerukunan umat beragama tetap dapat dilaksanakan. Namun, beberapa kegiatan mengalami penyesuaian dan pengurangan akibat keterbatasan anggaran. Selain itu, kebijakan efisiensi juga berdampak terhadap motivasi dan produktivitas pegawai akibat pemotongan tunjangan dan berkurangnya intensitas kegiatan kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, namun efektivitas pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan anggaran yang lebih terarah dan pengelolaan sumber daya manusia yang optimal
Strategi Adaptasi Pengguna terhadap Kendala Akses dan Fitur Coretax dalam Pelaporan Pajak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Anggy Puspita Sari; Fajar Sriningsih; Fitria Husnatarina; Verra Rizki Amelia
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.9126

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi adaptasi pengguna terhadap kendala akses dan penggunaan fitur Coretax dalam proses pelaporan pajak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian dilakukan karena implementasi sistem perpajakan digital masih menghadapi berbagai hambatan teknis maupun nonteknis yang memengaruhi kelancaran administrasi perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman pengguna dalam menggunakan Coretax. Data penelitian diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap tiga informan yang terlibat langsung dalam pelaporan pajak menggunakan sistem Coretax. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax masih menghadapi berbagai kendala akses, seperti server sibuk, kegagalan login, captcha yang tidak muncul, serta jaringan internet yang kurang stabil. Selain itu, pengguna juga mengalami kesulitan dalam memahami beberapa fitur sistem, terutama pada penginputan bukti potong, penyesuaian kode pajak, restitusi, dan sinkronisasi data. Kendala tersebut menyebabkan proses pelaporan pajak pada tahap awal implementasi menjadi kurang efisien karena pengguna membutuhkan waktu lebih lama dalam menyelesaikan pekerjaan. Proses adaptasi pengguna berlangsung secara bertahap melalui pembelajaran mandiri, diskusi dengan rekan kerja, penggunaan video tutorial, serta konsultasi dengan petugas pajak. Seiring meningkatnya pemahaman pengguna dan stabilitas sistem, proses pelaporan pajak mulai berjalan lebih lancar dan terstruktur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Coretax dipengaruhi oleh kualitas akses sistem, kemudahan penggunaan fitur, dukungan infrastruktur, serta kesiapan pengguna dalam beradaptasi terhadap perubahan administrasi perpajakan berbasis digital.
Analisis Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Hibah: Studi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Revanda Fiona Tambingon; Fajar Sriningsih; Fitria Husnatarina; Andreas Fajar Christmas
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.9127

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana hibah pada tahap pertanggungjawaban di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada pengelolaan dana hibah yang melibatkan pihak eksternal dan memiliki risiko tinggi terhadap ketidaksesuaian administrasi maupun penggunaan dana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban dana hibah. Informan penelitian terdiri dari pihak Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana hibah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana hibah belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, keterlambatan dalam penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ), serta ketidaklengkapan dokumen administrasi yang menghambat proses verifikasi laporan. Selain itu, ditemukan praktik pengembalian sisa dana hibah yang tidak melalui prosedur pelaporan kepada instansi terkait. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara implementasi di lapangan dengan ketentuan pengelolaan dana hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman penerima hibah terhadap mekanisme pelaporan serta lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan secara berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana hibah serta mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan transparan.