Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.083
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WLRev Cakrawala Hukum
Doni Adi Supriyo
Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma , Indonesia

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search
Journal : cakrawala hukum

 1   2 
Kedudukan Ahli Waris Yang Berkelamin Ganda (Khuntsa)Menurut Hukum Waris Islam Elisabeth Pudyastiwi; Doni Adi Supriyo; Eti Mul Erowati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 26 No. 2 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.zsr6kd41

Abstract

The occurrence of someone who has dual genitalia in general in society has various impacts. Many cases have emerged that require handling. The purpose of this study is to determine the legal status of the heirs of Indonesian citizens who have dual genitalia (khuntsa) and how the rights to inherit the inheritance of heirs who have dual genitalia (khuntsa) or whose status is in doubt according to Islamic law. This type of research uses normative legal research which is based on the formulation of the problem and the purpose of the research. With the method of legislative approach and conceptual approach. The results of the study explain that the inheritance rights of khuntsa have not been explicitly regulated in the KHI, and in the Qur'an there has been no inheritance law for khuntsa. In determining the legal status of this khuntsa, it can be seen from the signs of maturity and where it urinates as mentioned in the hadith narrated by HR. Ibn 'Abbas, and can perform sex change operations. The heirs agree in calculating the level of the khuntsa musykil part by estimating and calculating it as a man then as a woman. Khuntsa and other heirs receive the smallest estimated share, while the rest that is still in doubt is withheld until the legal status of the khuntsa is clear. Keywords: Heirs, khuntsa, Islamic law  
Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Yayasan dalam Penggelapan Kekayaan Yayasan Pendidikan Rusito; Doni Adi Supriyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 26 No. 2 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.36hbf517

Abstract

This study aims to describe the Criminal Liability of Foundation Administrators in Misuse of Educational Foundation Assets. The method used in this study is normative juridical, namely research with data sources based on Laws, decisions, and other legal materials related to this scientific work with a Criminal Law perspective. Criminal acts of embezzlement in office without us realizing have occurred a lot and are difficult to identify because the perpetrators are still in the same scope as the institution, organization or company. The results of this study indicate that the defendant can be sentenced by the judge under Article 364 of the Criminal Code in conjunction with Article 64 of the Criminal Code so that the defendant is sentenced to 1 year in prison and is required to return the proceeds of the crime. In fact, Indonesia has special regulations governing Foundations along with criminal penalties for those who violate the legal provisions in Law No. of 2004 concerning amendments to Law No. of 2001 concerning Foundations. This is because there are certain criteria, namely the perpetrator as a core organ of the Foundation (Supervisor, Manager, Supervisor) so that someone who violates the provisions can be subject to articles in accordance with the Foundation Law. Keywords: Criminal Act, Embezzlement, Educational Foundation
Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Ketenagakerjaan DiIndonesia Rusito; Doni Adi Supriyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 26 No. 1 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.9kenk772

Abstract

Legal politics concerns the issue of legal renewal - to understand thedirection of legal politics trying to make rules that will determine how tounderstand the direction of human action. Legal development inIndonesia must first understand the politics of national law adopted inIndonesia. humans act. investigate what changes must be made in the lawthat is currently in effect in order to be in accordance with socialwerkelijkheid (social reality). Basically, labor issues are a social, political,and economic agenda that are quite crucial in modern countries, becauseactual employment issues are not only the relationship between workersand employers, but more broadly also include issues of the economicsystem of a country and at the same time the social system. the politics.Therefore, the economy and politics of a country will greatly determinethe pattern and color
Penafsiran Konsep Nusyuz (Studi Putusan di Pengadilan Agama Purbalingga) suryati; Doni Adi Supriyo; Teguh Anindito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 17 No. 43 (2015): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.b39n8z19

Abstract

Untuk       mengetahui penafsiran     hakim     Pengadilan      Agama Purbalingga   terhadap  ketentuan   berbakti  lahir dan batin  kepada  suami  di dalam  batas-batas yang  dibenarkan   oleh  Hukum  Islam  .Metode pendekatan    yang   digunakan   adalah   yuridis normatif..  Data yang diperoleh  akan dianalisis secara  normatif  kualitatif   Kesimpulan:    basil penelitian      ini   menunjukan     bahwa    dalam praktek  penyelesaian   perkara  perkawinan   di Pengadilan    Agama   tidak   selalu   sikap   dan tindakan    seorang      isteri         yang     tidak melaksanakan   kewajibannya   berupa  berbakti lahir dan bathin kepada suaminya dalam batas- batas   yang   dibenarkan    agama   dinyatakan sebagai   nusyuz.   Dalam  menginterpretasikan ketentuan    KHI   tentang   berbakti   lahir   dan bathin   dalam   batas-batas    yang   dibenarkan agama  dari  seorang  isteri   kepada  suaminya, ternyata    para    hakim    Pengadilan     Agama banyak    berbeda    pandangan.        Adanya perbedaan   interpretasi   tersebut,   mengakibat- kan   adanya   perbedaaan   dalam   menentukan
KAWIN SIRI DAN PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM Doni Adi Supriyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 19 No. 1 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.99wprz03

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahuipandangan hukum Islam terhadap kawin siri danpencatatan perkawinan oleh lembaga pencatatanperkawinan. Untuk menulis makalah inidipergunakan data sekunder yang diperoleh daristudi pustaka berupa buku, artikel, pendapat paraahli/ fuqoha dan peraturan perundang-undanganyang berlaku. Kawin siri sering diartikan denganperkawinan tanpa wali, perkawinan yang sahsecara agama namun tidak dicatatkan dalamlembaga pencatatan negara, atau perkawinan yangdirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangantertentu. Fungsi pencatatan perkawinan padalembaga pencatatan perkawinan adalah agarseseorang memiliki alat bukti untuk membuktikanbahwa dirinya benar-benar telah melakukanperkawinan dengan orang lain. Sebab, salah buktiyang dianggap sah sebagai bukti syari adalahdokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Atasdasar itu, anjuran untuk mencatatkan perkawinandi lembaga pencatatan negara menjadi relevan,demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagisuami isteri dan masyarakat.Kata kunci: Kawin siri, pencatatan
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MIKRO DI BANK JATENG CABANG PURWOKERTO (Hasil Penelitian) Suryati; Doni Adi Supriyo; Elisabeth Pudyastiwi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 19 No. 2 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.2rkvz823

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum Bank Jateng Cabang Purwokerto ketika terjadi debitor wanprestasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode Pengumpulan Data: Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mencatat peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen perbankan, sedangkan data primer diperoleh dengan cara wawancara bebas terpimpin dengan pihak Bank Jateng Cabang Purwokerto khususnya pimpinan cabang dan bagian kredit.Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan: akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi, maka Bank Jateng Cabang Purwokerto melakukan: a. Langkah penyelamatan kredit melalui penataan kembali (restructuring), dilakukan dengan pertimbangan: adanya itikad baik debitur, usaha debitur masih ada dan masih menunjukan prospek yang baik, debitur diyakini mampu membayar kembali angsuran kredit dengan baik, nilai agunan yang telah diikat oleh Bank Jateng masih dapat mengcover jumlah kredit baru yang akan diberikan. b. Penyelesaian melalui jalur hukum, dilakukan apabila upaya restrukturisasi sudah diupayakan secara maksimal dan debitur tidak menunjukan itikad baik walaupun sudah dilakukan peringatan-peringatan dan ada keyakinan bahwa posisi Bank Jateng dari segi yuridis kuat serta beban biaya beracara ringan
Konsep Diversi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika OlehAnak Dibawah Umur Aniek Periani; Doni Adi Supriyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.p1fjgr87

Abstract

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang PerlindunganAnak pasal 16 sampai 18 menyatakan bahwa seorang anak yangkebebasannya dirampas sesuai dengan hukum yang berlaku, berhakmendapat upaya hukum yang layak sesuai dengan hukum yang berlaku.Oleh karena itu pemidanaan terhadap anak pada masa kini diarahkanuntuk mewujudkan kesejahteraan anak dan mengutamakan kepentinganterbaik bagi anak sebagai integral dan kesejahteraan sosial yang kemudiandiatur dalam sistem peradilan khusus yang disebut Sistem Peradilan PidanaAnak (SPPA). Lahirnya UU SPPA memberikan perlindungan hukumterhadap anak dengan menghadirkan konsep diversi dan keadilanrestorative. Tetapi masih banyak penyelesaian kasus tanpa ada yangmelalui upaya diversi, sehingga diperlukan adanya kajian penegakanhukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika. Adapun metodeyang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris denganmenggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan datadilakukan melalui studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapatdilihat bahwa proses penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindakpidana penyalahgunaan narkotika belum dapat dikatakan berjalan efektifdengan tujuan UU SPPA karena beberapa faktor seperti adanya perbedaanperspektif aparat hukum, kurangnya tenaga fasilitator, dan keterbatasansarana prasarana.
Konflik Perbatasan Indonesia Dengan Vietnam DiPerairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Doni Adi Supriyo; Rusito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.w9kwr110

Abstract

Perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam merupakanperbatasan maritim yang terletak di Laut Cina Selatan. Hingga saat initerdapat beberapa permasalahan yang terjadi khususnya di zona ekonomieksklusif antara Indonesia dengan Vietnam yang masih belumdiselesaikan secara tuntas. Zona ekonomi eksklusif merupakan suatudaerah diluar dan berdampingan dengan laut territorial yang tunduk padarezim hukum khusus hukum laut internasional. Berdasarkan prinsipperdamaian dan keamanan internasional, ada beberapa upaya-upayayang ditunjukan untuk menciptakan hubungan yang baik antarnegaradalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Prinsip yang dimaksud dalammenyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara kepadapara pihak yang untuk bersengketa dapat menyelesaiakan sengketanyaberdasarkan hukum internasional. Ada dua cara penyelesaian yangdikenal dalam hukum internasioanal, yaitu secara damai dan secaraperang. Prosedur penyelesaian sengketa bagi negara yang salingberhubungan dengan wilayah kelautan antarnegara dapat dilihat padaPasal 287 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang alternatif dan prosedurpenyelesaian sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yangmeneliti sumber-sumber terkait dengan permasalahan yang dibahas.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan sengketayang terjadi di antara Indonesia dan Vietnam mengenai perbatasan lautdiperairan Zona Ekonomi Eksklusif dapat diselesaikan dengan berbagaimacam alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang dijelaskandalam kerangka UNCLOS 1982 yaitu, a) Penyelesaian sengketa secaradamai, b) Penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib. Setiap Negaradiberikan kebebasan untuk memilih alternative yang akan digunakandalam menyelesaiakan sengketa yang sedang dihadapiapa yangdiinginkan oleh kedua belah pihak, baik menempuh jalur maupun jalurnon litigasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 UNCLOS 1982.
Pengangkatan Wali Terhadap Anak Di Bawah Umur Untuk Mengambil UangAsuransi Almarhum Ayahnya (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2018/Pn. Bms) Doni Adi Supriyo; Rusito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.7788wp82

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukumhakim dalam mengabulkan hak perwalian anak sebagai akibat perceraian orangtuanya pada Putusan Nomor: 31/Pdt.P/2018/PN.BMS dan hubungan hukumantara ibu sambung dengan anak bawaan suaminya serta akibat hukum yangditimbulkan setelah wali itu diangkat oleh hakim. Dalam penelitian ini penulismenggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, dan spesifikasipenelitian berupa penerapan hukum. Hubungan hukum antara ibu tiri dengananak bawaan suaminya yaitu ibu tiri, adalah ibu yang sah atau resmi danberstatus mahram bagi anak-anak dari suami. Pertimbangan hukum hakim dalammengabulkan permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yangbelum dewasa untuk mengambil uang asuransi ayahnya pada Penetapan Nomor:31/Pdt.P/2018/ PN.Bms yaitu pemohon yang masih memiliki hubungan keluargasebagai paman dari anak-anak yang bernama Nikita Rosa Damayanti Waluyo danSeptiara Melanesia Bellezza Waluyo, mengajukan permohonan agar Pemohonditetapkan sebagai wali bagi kedua anak yang belum dewasa itu, diketahui pulabahwa anak-anak tersebut masih memerlukan biaya pendidikan dan kebutuhansehari-hari. Permohonan Pemohon telah diketahui dan disetujui oleh keluargalainnya. Pemohon berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi dipandang cakapuntuk dinyatakan sebagai wali. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, HakimPengadilan Negeri Banyumas berpendapat guna kepentingan terbaik bagi anakanak tersebut, maka telah cukup alasan dan berdasar hukum untuk mengabulkanpermohonan Pemohon. Akibat hukum yang ditimbulkan setelah wali itu diangkatoleh hakim adalah wali pada prinsipnya mengganti orang tua dalam mendidikdan memelihara anak di bawah umur, maka hak-hak yang dipunyai seorang walipada dasarnya adalah sama dengan yang dipunyai oleh orang tua berdasarkankekuasaan orang tua. Wali wajib mengurus anak yang di bawah kekuasaannya,selanjutnya wali wajib mewakili si pupil dalam segala tindakan perdata(burgelijke handelingen). Seorang wali berkewajiban mengawasi harta kekayaansi anak yang belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik
Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Permohonan Perwalian Anak (Studi Putusan No: 234/Pdt.P/2022/ PA.Bms) Anton Raharjo; Doni Adi Supriyo; Eti Mul Erowati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.xf0a2615

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perwalian anak pada Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 234/Pdt.P/2022/PA.Bms. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan hukum yang menerapkan hukum in abstracto ke dalam peristiwa atau perkara yang in concreto. Materi penelitian adalah Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 234/Pdt.P/2022/PA.Bms. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif dengan metode deduktif dengan silogisme, dimana premis mayor adalah peraturan perundang- undangan dan teori-teori, sedangkan hasil penelitian sebagai premis minor, kemudian antara premis mayor dan minor ditarik suatu kesimpulan (konklusi). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam menetapkan perwalian pada Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PA.Bms berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan dengan mempertimbangkan aturan perundang-undangan yang mengatur perwalian dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 serta 111 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perwalian anak di bawah usia 21 tahun berhak mendapat wali yang diambil dari sanak keluarga anak yang sudah dewasa, sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Persyararatan tersebut terpenuhi oleh Pemohon selaku bibi dari anak sehingga hakim menilai permohonan perwalian layak dikabulkan demi kemaslahatan dan kepentingan anak.
Co-Authors Aniek Periani Anton Raharjo Arif Awaludin, Arif Elisabeth Pudyastiwi Eti Mul Erowati Iskatrinah Rusito Suryati suryati Teguh Anindito