Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.083
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WLRev Cakrawala Hukum
Doni Adi Supriyo
Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma , Indonesia

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Konflik Perbatasan Indonesia Dengan Vietnam DiPerairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Doni Adi Supriyo; Rusito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.w9kwr110

Abstract

Perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam merupakanperbatasan maritim yang terletak di Laut Cina Selatan. Hingga saat initerdapat beberapa permasalahan yang terjadi khususnya di zona ekonomieksklusif antara Indonesia dengan Vietnam yang masih belumdiselesaikan secara tuntas. Zona ekonomi eksklusif merupakan suatudaerah diluar dan berdampingan dengan laut territorial yang tunduk padarezim hukum khusus hukum laut internasional. Berdasarkan prinsipperdamaian dan keamanan internasional, ada beberapa upaya-upayayang ditunjukan untuk menciptakan hubungan yang baik antarnegaradalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Prinsip yang dimaksud dalammenyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara kepadapara pihak yang untuk bersengketa dapat menyelesaiakan sengketanyaberdasarkan hukum internasional. Ada dua cara penyelesaian yangdikenal dalam hukum internasioanal, yaitu secara damai dan secaraperang. Prosedur penyelesaian sengketa bagi negara yang salingberhubungan dengan wilayah kelautan antarnegara dapat dilihat padaPasal 287 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang alternatif dan prosedurpenyelesaian sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yangmeneliti sumber-sumber terkait dengan permasalahan yang dibahas.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan sengketayang terjadi di antara Indonesia dan Vietnam mengenai perbatasan lautdiperairan Zona Ekonomi Eksklusif dapat diselesaikan dengan berbagaimacam alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang dijelaskandalam kerangka UNCLOS 1982 yaitu, a) Penyelesaian sengketa secaradamai, b) Penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib. Setiap Negaradiberikan kebebasan untuk memilih alternative yang akan digunakandalam menyelesaiakan sengketa yang sedang dihadapiapa yangdiinginkan oleh kedua belah pihak, baik menempuh jalur maupun jalurnon litigasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 UNCLOS 1982.
Pengangkatan Wali Terhadap Anak Di Bawah Umur Untuk Mengambil UangAsuransi Almarhum Ayahnya (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2018/Pn. Bms) Doni Adi Supriyo; Rusito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.7788wp82

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukumhakim dalam mengabulkan hak perwalian anak sebagai akibat perceraian orangtuanya pada Putusan Nomor: 31/Pdt.P/2018/PN.BMS dan hubungan hukumantara ibu sambung dengan anak bawaan suaminya serta akibat hukum yangditimbulkan setelah wali itu diangkat oleh hakim. Dalam penelitian ini penulismenggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, dan spesifikasipenelitian berupa penerapan hukum. Hubungan hukum antara ibu tiri dengananak bawaan suaminya yaitu ibu tiri, adalah ibu yang sah atau resmi danberstatus mahram bagi anak-anak dari suami. Pertimbangan hukum hakim dalammengabulkan permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yangbelum dewasa untuk mengambil uang asuransi ayahnya pada Penetapan Nomor:31/Pdt.P/2018/ PN.Bms yaitu pemohon yang masih memiliki hubungan keluargasebagai paman dari anak-anak yang bernama Nikita Rosa Damayanti Waluyo danSeptiara Melanesia Bellezza Waluyo, mengajukan permohonan agar Pemohonditetapkan sebagai wali bagi kedua anak yang belum dewasa itu, diketahui pulabahwa anak-anak tersebut masih memerlukan biaya pendidikan dan kebutuhansehari-hari. Permohonan Pemohon telah diketahui dan disetujui oleh keluargalainnya. Pemohon berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi dipandang cakapuntuk dinyatakan sebagai wali. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, HakimPengadilan Negeri Banyumas berpendapat guna kepentingan terbaik bagi anakanak tersebut, maka telah cukup alasan dan berdasar hukum untuk mengabulkanpermohonan Pemohon. Akibat hukum yang ditimbulkan setelah wali itu diangkatoleh hakim adalah wali pada prinsipnya mengganti orang tua dalam mendidikdan memelihara anak di bawah umur, maka hak-hak yang dipunyai seorang walipada dasarnya adalah sama dengan yang dipunyai oleh orang tua berdasarkankekuasaan orang tua. Wali wajib mengurus anak yang di bawah kekuasaannya,selanjutnya wali wajib mewakili si pupil dalam segala tindakan perdata(burgelijke handelingen). Seorang wali berkewajiban mengawasi harta kekayaansi anak yang belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik
Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Permohonan Perwalian Anak (Studi Putusan No: 234/Pdt.P/2022/ PA.Bms) Anton Raharjo; Doni Adi Supriyo; Eti Mul Erowati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.xf0a2615

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perwalian anak pada Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 234/Pdt.P/2022/PA.Bms. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan hukum yang menerapkan hukum in abstracto ke dalam peristiwa atau perkara yang in concreto. Materi penelitian adalah Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 234/Pdt.P/2022/PA.Bms. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif dengan metode deduktif dengan silogisme, dimana premis mayor adalah peraturan perundang- undangan dan teori-teori, sedangkan hasil penelitian sebagai premis minor, kemudian antara premis mayor dan minor ditarik suatu kesimpulan (konklusi). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam menetapkan perwalian pada Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PA.Bms berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan dengan mempertimbangkan aturan perundang-undangan yang mengatur perwalian dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 serta 111 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perwalian anak di bawah usia 21 tahun berhak mendapat wali yang diambil dari sanak keluarga anak yang sudah dewasa, sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Persyararatan tersebut terpenuhi oleh Pemohon selaku bibi dari anak sehingga hakim menilai permohonan perwalian layak dikabulkan demi kemaslahatan dan kepentingan anak.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Aniek Periani; Doni Adi Supriyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 2 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.z7s17p26

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jenis-jenis pelecehan seksual yang terjadi di institusi pendidikan menurut Dzeich dan Weine ada 13, yaitu tipe ‘Pemain Kekuasaan’, tipe ‘Berperan sebagai Figur Ayah atau Ibu’, tipe ‘Anggota Kelompok’, tipe ‘Pelecehan di Tempat Tertutup’, tipe ‘Groper’, tipe ‘Oportunis’, ‘Confidante’, tipe ‘Pelecehan Situasional’, tipe ‘Pest’, tipe ‘The Great Gallant, tipe ‘Intellectual Seducer’, tipe ‘Incompetent’, tipe ‘Sexualized Environment’. Perlindungan hukum yang diberikan kepada para korban kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Pasal 12 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Selain itu, Pasal 14 dan Pasal 16 permendikbudristek tersebut juga mengatur ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berkaitan dengan sanksi pidana, meskipun KUHP belum secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, pelaku pelecehan seksual di perguruan tinggi dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP.
Co-Authors Aniek Periani Anton Raharjo Arif Awaludin, Arif Elisabeth Pudyastiwi Eti Mul Erowati Iskatrinah Rusito Suryati suryati Teguh Anindito