Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WLRev Cakrawala Hukum
Iskatrinah
Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma , Indonesia

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Asap Lintas Batas dan Kebakaran Hutan: Pertanggungjawaban Negara di Hadapan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Polution Aniek Periani; Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.7fpczb82

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menjadi permasalahan lingkungan serius di Indonesia, terutama di Pulau Sumatra dan Kalimantan, yang dampaknya tidak hanya dirasakan secara lokal tetapi juga meluas ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Kabut asap yang dihasilkan oleh karhutla berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan ekosistem. 1.Bagaimana tanggung jawab hukum Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas sesuai dengan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Apa saja hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan kewajiban hukum sesuai AATHP. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dari berbagai sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan seperti moratorium izin lahan gambut dan perkebunan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, serta restorasi lahan gambut yang rusak. Namun, lemahnya pengawasan dan keterbatasan kapasitas lembaga terkait membuat kebijakan ini belum sepenuhnya efektif. Penegakan hukum menjadi aspek penting dalam tanggung jawab Indonesia dibawah AATHP. hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan kewajiban hukum sesuai AATHP bersifat struktural, ekonomi, dan teknis
Penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah Terhadap Rencana Pembangunan Ekonomi di Indonesia Riski Nur Jamali; Iskatrinah; Haris Kusumawardana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 2 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.xssyv219

Abstract

Sejatinya setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha kearah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya tidak terkecuali Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menarik minat investor adalah dengan dibentuknya Badan Bank tanah, sebuah lembaga khusus negara atau sui generi Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah, lembaga ini lahir dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah. Namun, pembentukan lembaga baru ini dinilai sebuah upaya kontra produktif yang justru dampak buruk dari lahirnya lembaga baru ini mengancam ekonomi masyarakat kelas bawah khususnya petani, dan lembaga baru ini juga dikhawatirkan akan mengaktifkan kembali asas domein verklaring yang dapat menghambat upaya reforma agraria di Indonesia.
Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi di Universitas Wijayakusuma Purwokerto) Esti Ningrum; Iskatrinah; Gholibudin Zuhaermanto
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 2 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.0fv8qg62

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Pencegahan dilakukan untuk menghindari, mengurangi resiko dan/atau konsekuensi terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah suatu tindakan ketimpangan yang berakibat penderitaan psikis atau fisik. Kekerasan seksual di lingkungan Universitas menjadi persoalan yang serius dan ramai diperbincangkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan yang dilakukan oleh Universitas Wijayakusuma Purwokerto terbilang cukup efektif dikarenakan hingga saat ini belum ada kasus kekerasan seksual di Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Namun, dalam sosialisasi mengenai kebijakan pencegahan dan penanganannya masih terbilang kurang, sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pendidikan mengenai kekerasan seksual.
Co-Authors Aniek Periani Aniek Periani Esti Ningrum Esti Ningrum Gholibudin Zuhaermanto Haris Kusumawardana Priliska Salsabila Priliska Salsabila Puja Kirana Riski Nur Jamali Wahyu Hariadi Wiwin Muchtar Wiyono