p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WLRev Cakrawala Hukum
Arif Awaludin
Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma , Indonesia

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Pentingnya Mediasi Dalam Mengurangi Kasus Perceraian DiPengadilan Agama Banyumas Teguh Anindito; Aris Priyadi; Arif Awaludin
Wijayakusuma Law Review Vol. 4 No. 2 (2022): Wijayakusuma Law Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.f1gaeb74

Abstract

Mediation as one of the tools that is needed in dealing with divorce cases is very important. Many divorcecases are resolved through mediation. Research conducted at the Banyumas Religious Court usingnormative juridical methods shows that mediation still needs to be socialized to resolve the various divorcecases that have piled up at the Banyumas Religious Court. It is necessary to overcome various obstacles inresolving cases through this mediation. Minimizing obstacles will help achieve optimal mediation. Effortsmade by the Supreme Court by making Supreme Court Regulations further strengthen the role of mediationin settling cases. 
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Melalui Aplikasi TikTok Loemongga Arthamevia; Arif Awaludin; Ikama Dewi Setia Triana; Aniek Periani
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 26 No. 2 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.8915sb93

Abstract

Abstract This research aims to provide an explanation regarding the legal provisions governing the legality of buying and selling second-hand clothing or thrifting through the TikTok application in Indonesia, as well as the protection offered by law to consumers who purchase second-hand clothing. To complement that objective, this research employs a Normative Juridical method using a Legislative approach. This research shows the following results: First, the practice of buying and selling second-hand clothing in Indonesia is not prohibited; however, if the second-hand clothing being sold is imported, this contradicts the Minister of Trade Regulation Number 51 of 2015 concerning the Prohibition of Importing Second-Hand Clothing and the Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 concerning Prohibited Export and Import Goods. Therefore, it is established that the activity of buying and selling imported second-hand clothing is ILLEGAL. Second, consumer protection in the buying and selling of second-hand clothing can be carried out in two ways: preventively, through the establishment of legislation on consumer protection, and repressively, through resolution between both parties (non-litigation) or by filing a lawsuit in the General Court (litigation). Keywords: Buying and Selling, Second-Hand Clothing, Import, Law, Consumer Protection.  
Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banyumas Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Tri Rahayu; Arif Awaludin; Ikama Dewi Setia Triana; Arka Atyanta
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 26 No. 2 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.e057yh73

Abstract

This paper aims to analyze the role of the Women and Child Services Unit (PPA) of Satreskrim Polresta Banyumas in dealing with the crime of prostitution against minors and the factors causing the crime in the territory of the law of Polrest Banyumas. A qualitative approach is used to collect data through interviews, observations, and document analysis. The results of the research show that the PPA Unit has a significant role in dealing with cases of sexual abuse against minors, including in the prevention, law enforcement, and victim recovery aspects. The causes of such crimes include low awareness of children's rights, gender inequality, lack of adequate sexual education, and vulnerable socio-economic conditions. The conclusions reaffirmed the need for collaborative efforts between various parties, including government agencies, communities, and non-governmental organizations, in improving child protection and combating sexual offences against minors in the area of law of Polresta Banyumas. This research contributes to a greater understanding of the dynamics of dealing with crimes of sexual immorality against minors and the efforts that can be made to address them in a holistic way. Keywords: Women's and Children's Service Unit, underage children  
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas Teguh Anindito; Aris Priyadi; Arif Awaludin
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 24 No. 1 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.wqps6488

Abstract

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalispelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di PengadilanWilayah Pengadilan Negeri Banyumas. Penelitian ini menggunakan metodependekatan yuridis. Pendekatan yuridis yaitu menganalisis permasalahan darisudut pandang menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian disajikan secaradeskriptif dan diolah secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitiandiklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian dan hasil klasifikasiselanjutnya disistematisasikan kemudian data yang telah disistematisasikankemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan beberapa kesimpulanPertama mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Banyumas sudahdilaksanakan menurut peraturan perundangan. Kedua hal yang menentukanberhasil tidaknya mediasi dalam suatu perkara perdata adalah kesepakatan antarapara pihak yang bersengketa dalam mediasi untuk menyelesaikan perkaranya.Faktor menyebab atau hambatan dalam proses mediasi yang tidak berhasildiselesaikan secara damai ialah dari para pihak yang berperkara sendiri sudahtidak menghendaki perdamaian.
Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui AktaPerjanjian Kawin suryati; Arif Awaludin; Bing Waluyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.hg01yq02

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindunganhukum atas harta perkawinan dalam perjanjian kawin. Penelitian inidilator belakangi bahwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkanUndang-undang Nomor 1 Tahun1974 yang telah direvisi oleh Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pada dasarnyaberlaku percampuran harta didalam perkawinan, namun demikiandimungkinkan para pihak untuk melakukan penyimpangan mengenaipengelolaan harta saat perkawinan dilangsungkan dengan membuatperjanjian perkawinan. Penulisan hukum ini menggunakan metodependekatan yuridis normatif dengan menggunakan datasekunder.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studykepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasilpenelitian bahwa dengan adanya perjanjian kawin akan memberikanperlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi suamiisteri.