Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Hukum
Aniek Periani
Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma , Indonesia

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : cakrawala hukum

 1 
Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara Iskatrinah; Aniek Periani
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 26 No. 1 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.ebhtgt23

Abstract

The existence of state direction in the history of the Indonesianconstitutional system has changed. In the Old Order and New Order eras,the role of state policy became very vital as a guide to state development,which at that time, its formal form was called the Outline of State Policy(GBHN). However, after the reform, the existence of state policy was lostas the 1945 Constitution was amended which eliminated the existence ofstate policy in the constitution. State direction is a national developmentconcept that refers to the state's goals to be achieved through a planningsystem that has future projections in order to realize state goals as themain foundation of the state's policy concept.Keywords: Amendments, State Policy, State GoalsAbstrak. Keberadaan haluan negara dalam sejarah sistemketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan. Di era Orde Lamadan Orde Baru, haluan negara perannya menjadi sangat vital sebagaipedoman pembangunan negara, yang kala itu, wujud formalnyadisebut sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun,setelah reformasi eksistensi haluan negara menjadi hilang seiringdiamandemen UUD 1945 yang menghilangkan eksistensi haluannegara dalam konstitusi. Haluan negara adalah konsep pembangunannasional yang merujuk pada tujuan negara yang hendak dicapaimelalui sebuah sistem perencanaan yang memiliki proyeksi ke depandalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagai fondasi utama darikonsep haluan negara.Kata kunci: Amandemen, Haluan Negara, Tujuan Negara
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Melalui Aplikasi TikTok Loemongga Arthamevia; Arif Awaludin; Ikama Dewi Setia Triana; Aniek Periani
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 26 No. 2 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.8915sb93

Abstract

Abstract This research aims to provide an explanation regarding the legal provisions governing the legality of buying and selling second-hand clothing or thrifting through the TikTok application in Indonesia, as well as the protection offered by law to consumers who purchase second-hand clothing. To complement that objective, this research employs a Normative Juridical method using a Legislative approach. This research shows the following results: First, the practice of buying and selling second-hand clothing in Indonesia is not prohibited; however, if the second-hand clothing being sold is imported, this contradicts the Minister of Trade Regulation Number 51 of 2015 concerning the Prohibition of Importing Second-Hand Clothing and the Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 concerning Prohibited Export and Import Goods. Therefore, it is established that the activity of buying and selling imported second-hand clothing is ILLEGAL. Second, consumer protection in the buying and selling of second-hand clothing can be carried out in two ways: preventively, through the establishment of legislation on consumer protection, and repressively, through resolution between both parties (non-litigation) or by filing a lawsuit in the General Court (litigation). Keywords: Buying and Selling, Second-Hand Clothing, Import, Law, Consumer Protection.  
PARADIGMA PENGADILAN ANAK (Analisis Atas UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) Aniek Periani
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 18 No. 44 (2016): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.dh93f176

Abstract

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkananak sebagai pelaku tindak kejahatanmembawa fenomena tersendiri. Mengingatanak adalah individu yang masih labilemosinya, maka penanganan kasus kejahatan/kenakalan anak perlu mendapat perhatiankhusus. Kenakalan anak dalam masyarakatdisebabkan adanya perilaku anak yangbertentangan dengan norma yang ada dalammasyarakat, yang salah satunya adalah normahukum. Fenomena perilaku anak yangbertentangan dengan norma-norma yang adadalam masyarakat perlu dipahami, dalamrangka untuk penanggulangannya.Upaya penanggulangan kenakalan anakmelalui jalur penal lebih bersifat represif,berbeda dengan upaya jalur non penal yangbersifat preventif. Namun menurut BardaNawawi Arief, pada hakikatnya tindakanrepresif juga dapat dilihat sebagai tindakanpreventif dalam arti luas. Pengkajian terhadapkenakalan anak yang menyangkut tentang anaknakal dalam kebijakan penal lebihmemfokuskan kepada sarana penal yaitu iusconstitutum dan ius operatum belaka danmengabaikan kebijakan non penal.Sehubungan dengan kebijakan penal untukpenanggulangan anak nakal di Indonesia,ternyata masih menimbulkan permasalahandalam perlindungan terhadap anak.Perlindungan terhadap anak telahmenjadi kesepakatan internasionalsebagaimana diamanatkan dalam DeklarasiJenewa tentang Hak Anak-anak tahun 1924,yang selanjutnya telah mendapat pengakuandalam Deklarasi Sedunia tentang Hak AsasiManusia serta ketentuan hukum yang dibuatoleh badan khusus dan organisasi internasionalyang memberi perhatian bagi kesejahteraananak-anak. Jauh hari Majelis Umum PBBmemaklumkan Deklarasi Hak Anak denganmaksud agar anak-anak dapat menjalani masakecil yang membahagiakan, berhak menikmatihak-hak dan kebebasan baik untuk kepentinganmereka sendiri maupun untuk kepentinganmasyarakat.
PROSES POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM DI INDONESIA Aniek Periani
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 19 No. 1 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.b49hrx89

Abstract

Pemahaman HAM di Indonesia sebagai nilai,konsep dan norma yang hidup dan berkembangdi masyarakat sebenarnya dapat ditelusuri melaluistudi terhadap sejarah perkembangan HAM, yangmulai sejak zaman pergerakan hingga kini, DiIndonesia, pembahasan mengenai HAM terdapatdalam UUD 1945 Pasal 28 A -28 J (Bab X A),Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentangHak Asasi Manusia, dan UU No. 39 Tahun 1999tentang HAM serta UU No. 26 Tahun 2000tentang Pengadilan HAM yang kemudian diikutioleh asas-asas hukum internasional. PembentukanPeradilan HAM secara menyeluruhdipertimbangkan berdasarkan adanya desakanperubahan masyarakat, baik nasional maupuninternasional, dalam memahami keberadaan suatuinstitusi khusus yang menangani masalah HAM;Pelanggaran HAM merupakan bentuk kejahatanluar biasa; Hukum acaranya memerlukanpenanganan khusus; Pelaksanaan dari tindak lanjutUU No. 39 Tahun 1999; dan Mengembalikankepercayaan masyarakat & dunia internasionalterhadap penegakan hukum dan jaminan kepastianHAM di IndonesiaKata Kunci: HAM, Peradilan HAM, PelanggaranHAM
Kebijakan Kriminal Peraturan Daerah Banyumas Tentang PenanggulanganCovid-19 Arif Awaludin; Aniek Periani; Kaboel Suwardi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.vz667225

Abstract

Penanggulangan Covid-19 di Banyumas membutuhkan regulasi.Terbitnya Peraturan Daerah No.2 Tahun 2020 menarik menjadi kajian.Penggunaan metode penelitian yuridis normatif digunakan dalampenelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan kriminalyang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui PeraturanDaerah No. 2 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaan dari UUdiatasnya, sejauh ini masih merupakan pilihan regulasi yang tepat. Untukdapat melaksanakan penegakan hukum yang efektif guna membentukbudaya hukum (legal culture) yang disiplin di masa pandemi ini,Pemerintah Daerah menetapkan pokok-pokok kebijakan kriminal yangterpadu. Pemberian sanksi dan pengelolaan dari sanksi berupa denda daripelanggaran atas peraturan daerah tersebut dapat dikelola dengan baiksesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Inilah wujudsinkronisasi kebijakan kriminal
Co-Authors Arif Awaludin Arif Awaludin, Arif Ikama Dewi Setia Triana Iskatrinah Kaboel Suwardi Loemongga Arthamevia