This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Hukum
Ferryani Krisnawati
Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pelaksanaan Sistem Pendaftaran Tanah Secara Online Di KantorAgraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional KabupatenBanyumas Ferryani Krisnawati; Prosawita Ririh Kusumasari
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 24 No. 1 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.rp7rnp74

Abstract

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Online Akta Yang DibuatOleh PPAT Di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Dan Solusinya.Seiring perkembangan jaman dan kemajuan tehnologi informasi dankomunikasi dimana perangkat hukum terkait pendaftaran tanah belummengatur pendaftaran tanah secara elektronik yang entry datadilaksanakan oleh PPAT. Inovasi pelayanan publik dalam rangka reformasibirokrasi dan demi kesejahteraan umum kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia (BPN) sesuai kewenangannya mengeluarkankebijakan terkait layanan aplikasi Pendaftaran Mandiri Akta Tanah(PERMATA). PERMATA merupakan cara pendaftaran akta tanah termasukkelengkapan berkasnya secara elektronik guna mengurangi tingkatantrian di loket. Tujuan penelitian ini adalah pelaksanaan PERMATAdengan permasalahan (kendala) dan upaya solusinya. Metode penelitianyang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil temuandalam penelitian ini, PERMATA adalah suatu kebijakan diskresi yangbersifat teknis, kaedah hukumnya kebolehan saja bukan imperatif. Namunaplikasi online yang entry data dilaksanakan oleh PPAT tetap wajibsertakan data fisik (non paperless). Apabila ada kekeliruan dalammenginput data dapat dilakukan pembetulan dengan mengaplikasi ulangmaupun pendaftaran secara manual. Faktor-faktor kendala meliputihukum dan non hukum. Solusi dengan menerapkan Asas UmumPemerintahan Yang Baik (AUPB) terhadap kantor pertanahan, koordinasidan komitmen yang baik dalam pelaksanaan layanan PERMATA darisegenap stake holder (pemerintah, kantor pertanahan dan PPAT). Untukdapat memberikan kepastian hukum perlu diadakan perubahan peraturanperundang-undangan yang mendasar dan pengaturan sistem pendaftarantanah di Indonesia secara elektronik. Bagi pembentuk Undang-Undangperlu diadakan sinkronisasi antar peraturan yang ada sehingga mampumenunjang pelaksanaan hukum terkait pendaftaran tanah secara online.
Penyelesaiaan Sengketa Harta WarisanMenurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ferryani Krisnawati; Prosawita Ririh Kusumasari
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 24 No. 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.pve9h805

Abstract

Hukum waris di Indonesia ada tiga hukum waris BW (BurgerlijkWetboek)., hukum waris islam dan hukum waris adat, pembagian hartawarisan juga berbeda-beda antara ketiga hukum waris tersebut. Dalamhukum waris baru terbuka setelah adanya kematian artinya apabilabelum ada kematian maka belum terbuka warisan selain itu juga ada ahliwaris dan juga harus ada harta warisan yang akan dibagi. Sistem hukumkewarisan menurut KUHPerdata tidak membedakan antara anak laki-lakidan anak perempuan, antara suami dan istri mereka berhak semuamewaris dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan,bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak. Apabiladihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerdata menganutsistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu mdenghubungkandirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli warisberhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisidari ibu jika ibu meninggal, berarti ini ada persamaan dengan hukumislam. hukum waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagianhak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang padawaktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistemsecara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendirisendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuanhak mewarisnya sama. Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas,yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukumdan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahliwarisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalamlapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dankewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Kalaupun harta peninggalanpewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harusmelalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antaraharta warisan danharta peninggalan adalah harta warisan belumdikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalansudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi. Kalaupun hartapeninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi,maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, Apabila terjadiSengketa dalam pembagian warisan berdasarkan hukum KUH Perdatamaka diselesaikan di Pengadilan Negeri. 
Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Bagi Relawan KemanusiaanPalang Merah Indonesia Ferryani Krisnawati; Eti Mul Erowati; Prosawita Ririh Kusumasari
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.9y5hbs71

Abstract

Abstrak tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahuipenyelesaian klaim yang terjadi di PT Asuransi Umum Bumiputera MudaCabang Purwokerto ditinjau dari Pasal 31 ayat 3, 4 dan 5 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Untuk mencapaitujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridisempiris; spesifikasi penelitian adalah bersifat deskriptif ; metodepenyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusunsecara sistematis. Kesimpulan ; PT Asuransi Umum Bumiputera MudaCabang Purwokerto dalam melakukan penyelesain klaim bagi relawanPMI Kabupaten Purbalingga mendasarkan pada Pasar 31 ayat 3, 4 dan 5Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian danketentuan yang berlaku. Jika terjadi perselisihan antara penanggungdengan tertanggung dilakukan musyawarah terlebih dahulu, jika tidakmencapai kesepakatan dilakukan di luar pengadilan melalui BMAI(Badan Mediasi dan arbritase Asuransi Indonesia) dan LAPS (LembagaAlternatif Penyelesaian Sengketa) atau melalui pengadilan