Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Beru'-beru': Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Hukum Unsulbar
Asrullah
Universitas Sulawesi Barat
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ASPEK HUKUM PENGAWASAN PENGGUNA SEPEDA LISTRIK YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN DI JALAN RAYA Moh Risky Pratama Risky Pratama; Andi Tamaruddin; Asrullah; Akhdiari Harpa; Azriel Pualillin
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v7i2.3234

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar terhadap pengguna sepeda listrik yang beroperasi di jalan raya dan pertanggungjawaban pidana pengguna sepeda listrik yang mengakibatkan kecelakaan di jalan raya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif-Empiris, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, studi pustaka dan wawancara kepada para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data maka hasil penelitian tersebut diolah dan di analisis secara deduktif ke induktif. Hasil penelitian yang telah dilakukan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar adalah pengawasan secara melekat dan fungsional bersama stakholder terkait dengan melakukan penempatan personil di titik tertentu dan melakukan sosialisasi serta edukasi ke masyarakat tentang aturan penggunaanya dan pertanggungjawaban pidana pengguna sepeda listrik yang mengakibatkan kecelakaan dapat dikenakan pasal 359 dan 360 KUHP jika mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia sedangkan kecelakaan ringan dapat dikenakan restoratif justice.
RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK : Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn Retno Wulan; Asrullah; Muh. Alif Ahsyar
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v8i1.5225

Abstract

This study aims to find out how the judge's ratio decidendi to the crime of sexual intercourse committed by the child case study decision number 7/pid.sus-anak/2022/pn mjn, using an empirical normative research method with prescriptive analysis techniques. The results of the study show that the judge's ratio decidendi only focuses on the actions of the child whom he interprets to meet the persuasive element as the public prosecutor's subsidiary indictment without carefully considering the causal elements, the series of facts of events that should be able to benefit/mitigate the punishment of the child, and does not consider the principle of ultimum remedium at allas stated in Article 2 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which in essence must be considered by a panel of judges. Keywords: Intercourse, Ratio Decidendi, Principle of Ultimum Remedium
KEKERASAN SEKSUAL OLEH PNS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS/2024/PN MJN) Gita Puspasari Kena; Asrullah; S. Muchtadin Al Attas
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v8i2.5332

Abstract

Kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang menghina, menghina, dan melakukan perbuatan yanag bersifat negatif kepada tubuh seseorang yang bertentangan dengan kehendak pribadi sehingga seseorang tidak bisa memberikan persetujuan dalam keadaan bebas atau tidak tertekan karena adanya keterbukaan hak dan kekuasaan (gender) dimana perbuatan ini akan berakibat hadirnya penderitaan, stres dan kutukan dalam bentuk fisik maupun nonfisik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis keputusan pengadilan. Hasil penelitian menunjuukkan bahwa UU TPKS telah memberikan ruang hukum yang lebih komprehensif terhadap perlindungan korban dan penindakan pelaku kekerasan seksual, dengan tekanan pada unsur hubungan kuasa, persetujuan bebas, serta perlindungan hak asasi korban. Dalam konteks kasus yang diteliti, yaitu bputusan nomor 9/pid.sus/2024/PN MJN, majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap korban masih termasuk dalam hukuman yang sangat ringan mengingat pelaku dari t9indak pidana adlah ASN tersebut. Selain dari itu sebagaimana seharusnya ASN yang melakukan tindak pidana seharusnya diberikan sanksi etik namun pada kenyataannya dalam kasus ini te5rdakwa sampai sekarang tidak mendapatkannya.
Sosialisasi Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Dan Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Desa Riso Kec. Tapango Kabupaten Polewali Mandar Sulaeman; Andi Dewi Pratiwi -; Ika Novitasari; Asrullah
Beru'-beru': Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2023): Maret-Juni 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/jipm.v2i1.2658

Abstract

UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan maka perlu dilakukan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada aparat pemerintah desa dan masyarakat tentang pembentukan lembaga bantuan hukum. Adapun beberapa tahap yang dilakukan mulai dari persiapan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi sampai dengan penyusunan laporan hasil sosialisasi. Pelaksanaan pengabdian masyarakat Sosialisasi tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu dan Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Desa Riso Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar terlaksana dengan baik secara tatap muka. Hasil analisis sosialisasi menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat desa Riso tentang peran dan pentingnya pembentukan Lembaga Bantuan Hukum.
Co-Authors Akhdiari Harpa Andi Dewi Pratiwi - Andi Tamaruddin Azriel Pualillin Gita Puspasari Kena Ika Novitasari Moh Risky Pratama Risky Pratama Muh. Alif Ahsyar Retno Wulan S. Muchtadin Al Attas Sulaeman