Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ASPEK HUKUM PENGAWASAN PENGGUNA SEPEDA LISTRIK YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN DI JALAN RAYA Moh Risky Pratama Risky Pratama; Andi Tamaruddin; Asrullah; Akhdiari Harpa; Azriel Pualillin
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v7i2.3234

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar terhadap pengguna sepeda listrik yang beroperasi di jalan raya dan pertanggungjawaban pidana pengguna sepeda listrik yang mengakibatkan kecelakaan di jalan raya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif-Empiris, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, studi pustaka dan wawancara kepada para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data maka hasil penelitian tersebut diolah dan di analisis secara deduktif ke induktif. Hasil penelitian yang telah dilakukan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar adalah pengawasan secara melekat dan fungsional bersama stakholder terkait dengan melakukan penempatan personil di titik tertentu dan melakukan sosialisasi serta edukasi ke masyarakat tentang aturan penggunaanya dan pertanggungjawaban pidana pengguna sepeda listrik yang mengakibatkan kecelakaan dapat dikenakan pasal 359 dan 360 KUHP jika mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia sedangkan kecelakaan ringan dapat dikenakan restoratif justice.
RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK : Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn Retno Wulan; Asrullah; Muh. Alif Ahsyar
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v8i1.5225

Abstract

This study aims to find out how the judge's ratio decidendi to the crime of sexual intercourse committed by the child case study decision number 7/pid.sus-anak/2022/pn mjn, using an empirical normative research method with prescriptive analysis techniques. The results of the study show that the judge's ratio decidendi only focuses on the actions of the child whom he interprets to meet the persuasive element as the public prosecutor's subsidiary indictment without carefully considering the causal elements, the series of facts of events that should be able to benefit/mitigate the punishment of the child, and does not consider the principle of ultimum remedium at allas stated in Article 2 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which in essence must be considered by a panel of judges. Keywords: Intercourse, Ratio Decidendi, Principle of Ultimum Remedium
KEKERASAN SEKSUAL OLEH PNS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS/2024/PN MJN) Gita Puspasari Kena; Asrullah; S. Muchtadin Al Attas
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v8i2.5332

Abstract

Kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang menghina, menghina, dan melakukan perbuatan yanag bersifat negatif kepada tubuh seseorang yang bertentangan dengan kehendak pribadi sehingga seseorang tidak bisa memberikan persetujuan dalam keadaan bebas atau tidak tertekan karena adanya keterbukaan hak dan kekuasaan (gender) dimana perbuatan ini akan berakibat hadirnya penderitaan, stres dan kutukan dalam bentuk fisik maupun nonfisik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis keputusan pengadilan. Hasil penelitian menunjuukkan bahwa UU TPKS telah memberikan ruang hukum yang lebih komprehensif terhadap perlindungan korban dan penindakan pelaku kekerasan seksual, dengan tekanan pada unsur hubungan kuasa, persetujuan bebas, serta perlindungan hak asasi korban. Dalam konteks kasus yang diteliti, yaitu bputusan nomor 9/pid.sus/2024/PN MJN, majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap korban masih termasuk dalam hukuman yang sangat ringan mengingat pelaku dari t9indak pidana adlah ASN tersebut. Selain dari itu sebagaimana seharusnya ASN yang melakukan tindak pidana seharusnya diberikan sanksi etik namun pada kenyataannya dalam kasus ini te5rdakwa sampai sekarang tidak mendapatkannya.