Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Beru'-beru': Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Hukum Unsulbar
Sulaeman
Universitas Sulawesi Barat
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN MELALUI PENEGAKAN HUKUM DI SULAWESI BARAT Andi Aprasing; Sulaeman
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v4i2.1468

Abstract

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Karena hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, hutan merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, dan dilindungi melalui Law Enforcement (penegakan hukum) agar dapat berfungsi dengan baik. Hutan adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Usaha untuk melindungi dan mengamankan fungsi hutan adalah suatu upaya melestarikan dan melindungi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, dan mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan
UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN MELALUI PENEGAKAN HUKUM DI SULAWESI BARAT Andi Aprasing; Sulaeman
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v5i1.1469

Abstract

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Karena hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, hutan merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, dan dilindungi melalui Law Enforcement (penegakan hukum) agar dapat berfungsi dengan baik. Hutan adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Usaha untuk melindungi dan mengamankan fungsi hutan adalah suatu upaya melestarikan dan melindungi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, dan mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMANFAATAN LAHAN PT.PERKEBUNAN NUSANTARA OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG Elisa Soraya; Andi Tamaruddin; Sulaeman
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v8i1.3830

Abstract

Pertanggungjawaban Perdata Pemerintah Daerah Terhadap Pemanfaatan Lahan Pt.Perkebunan Nusantara Oleh Masyarakat Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Endrejang” Suatu kajian Normatif empiris. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata pemerintah daerah terhadap pemanfaatan lahan PT.Perkebunan Nusantara oleh masyarakat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.dan mengetahui implementasi pemanfaatan lahan PT.Perkebunan Nusantara oleh masyarakat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.Hasil pene;itian ini menyimpulkan bahwa Pertanggungjawaban perdata pemerintah daerah terhadap pemanfaatan lahan PT.Perkebunan Nusantara oleh masyarakat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang adalah dengan melakukan musyawarah terhadap masyarakat dan pihak PT.Perkebunan Nusantara, adapun pertanggungjawaban dalam bentuk administrasi adalah pihak pemda memberikan surat rekomendasi pembaharuan HGU kepada pihak PT.Perkebunan Nusantara dengan nomor surat 424/2867/SETDA/2020, dan memberikan kompensasi dan Implementasi pemanfaatan lahan. Kata kunci: pemanfaatan,Lahan perkebunan,tanggungjawab
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU JASA LAUNDRY DI KABUPATEN MAJENE Padlia Djalaluddin; Sulaeman; Ika Novitasari
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v8i1.3927

Abstract

Pelaku usaha laundry di Kabupaten Majene mencantumkan klausula eksonerasi pada nota laundry untuk melepaskan tanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang dialami konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha tidak boleh mencantumkan klausul pembebasan biaya dalam menawarkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku usaha laundry kepada konsumen atas ketentuan pencantuman klausula eksonerasi pada nota laundry di Kabupaten Majene, bagaimana bentuk penggunaan klausula eksonerasi pada nota laundry di Kabupaten Majene. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada informan, serta analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat klausula baku yang merupakan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku nota di Kabupaten Majene. Terdapat 5 (lima) bentuk klausula eksonerasi dalam perjanjian baku nota laundry di dalamnya. Menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999, penggunaan klausula eksonerasi pada nota laundry tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, karena dalam isi nota laundry terdapat “Pengalihan tanggungjawab pelaku usaha kepada konsumen” atau klausula eksonerasi. Bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha jasa di bidang laundry di Kabupaten Majene yaitu bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha akan tetapi pada pelaksanaannya pelaku usaha tidak mengikuti aturan UUPK yaitu ganti rugi dengan nominal yang setara sebagai pertanggung jawaban pihak pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu:(1)bagi pihak sebaiknya mengedepankan kualitas serta kuantitas dari jasa yang diperdagangkan, agar nantinya tidak ada pengalihan tanggungjawab yang mana dibebankan seluruhnya kepada konsumen.(2)pelaku usaha hendaknya bertanggung jawab akibat terjadinya kelalaian yang merugikan konsumen dengan memberikan ganti kerugian yang setara dengan nominal dari barang yang rusak atau hilang sesuai dengan ganti kerugian menurut UUPK yang berlaku. Kata Kunci: Klausula Eksonerasi, Perlindungan Konsumen, Laundry
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH YANG BERSTATUS TANAH SOSSORANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Susanti Deppaoba; Ika Novitasari; Sulaeman
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v8i2.5321

Abstract

Penelitian ini menganalisa kepemilikan dan penguasaan Tanah Sossorang di Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dari sudut pandang Hukum Perdata dan Hukum Agraria di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kombinasi antara penelitian Hukum Normatif dan Empiris, dengan pengumpulan data melalui studi lapangan serta wawancara dengan pihak-pihak yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanah Sossorang merupakan warisan dari nenek moyang yang dimiliki secara kolektif oleh satu rumpun keluarga dan penguasaannya diwariskan berdasarkan garis keturunan. Namun, menurut sistem hukum nasional, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tanah tersebut belum terdaftar sebagai hak milik, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, Badan Pertanahan Nasional diharapkan dapat memberikan layanan khusus atau pendekatan persuasif dalam penyelesaian status Tanah Sossorang dengan tetap memperhatikan nilai sosial budaya setempat.
KEKUATAN AKTA HIBAH DIATAS SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (STUDI PADA PERUMAHAN LINO MALOGA KAB, MAJENE) Fadila A Katjo Awaluddin; Fadli Yasser Arafat Juanda; Sulaeman
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v8i2.5326

Abstract

Penelitian ini mengkaji kekuatan hukum dari akta hibah atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB), khususnya ketika tanah tersebut sedang dibebani Hak Tanggungan. Studi ini berfokus pada kasus di Perumahan Lino Maloga, Kabupaten Majene. Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis untuk menganalisis keabsahan dan konsekuensi hukum dari peralihan hak atas tanah dalam kondisi tersebut. Temuan menunjukkan bahwa akta hibah yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap sah secara hukum selama HGB masih aktif dan proses hibah telah memperoleh persetujuan dari pihak kreditor. Namun, apabila HGB telah berakhir atau tanah dihibahkan tanpa adanya persetujuan dari kreditor, maka kekuatan hukum dari akta tersebut menjadi lemah dan berpotensi dibatalkan. Studi ini menekankan pentingnya verifikasi status hak atas tanah serta keterlibatan kreditor dalam setiap transaksi hukum yang melibatkan objek jaminan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kepastian hukum serta menjadi referensi bagi notaris, PPAT, dan masyarakat umum dalam mengelola peralihan hak atas tanah berdasarkan hukum agraria Indonesia.
KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA ASING DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN ASAS LEX LOCI CELEBRATION Fahrana Fattah; Ika Novitasari; Sulaeman
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i1.5846

Abstract

Perkawinan campuran antara warga negara asing dan warga negara Indonesia menjadi isu penting dalam hukum perdata internasional karena menyangkut keabsahan dan pengakuan hukum di kedua negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan perkawinan campuran berdasarkan asas lex loci celebrationis serta menilai implikasinya terhadap pengakuan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap norma, doktrin, dan praktik hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan campuran ditentukan oleh hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan, namun agar diakui di Indonesia harus dilakukan pencatatan resmi di instansi yang berwenang. Penerapan asas lex loci celebrationis memberikan kepastian hukum bagi pasangan beda kewarganegaraan sekaligus menjaga keselarasan dengan sistem hukum nasional untuk mencegah konflik yurisdiksi. Kesimpulannya, pengaturan ini menunjukkan keseimbangan antara penerapan prinsip hukum internasional dan perlindungan kepentingan hukum nasional dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum bagi pelaku perkawinan campuran.
Sosialisasi Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Dan Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Desa Riso Kec. Tapango Kabupaten Polewali Mandar Sulaeman; Andi Dewi Pratiwi -; Ika Novitasari; Asrullah
Beru'-beru': Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2023): Maret-Juni 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/jipm.v2i1.2658

Abstract

UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan maka perlu dilakukan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada aparat pemerintah desa dan masyarakat tentang pembentukan lembaga bantuan hukum. Adapun beberapa tahap yang dilakukan mulai dari persiapan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi sampai dengan penyusunan laporan hasil sosialisasi. Pelaksanaan pengabdian masyarakat Sosialisasi tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu dan Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Desa Riso Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar terlaksana dengan baik secara tatap muka. Hasil analisis sosialisasi menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat desa Riso tentang peran dan pentingnya pembentukan Lembaga Bantuan Hukum.
Membangun Kesadaran Generasi Muda akan Hak dan Kewajiban dalam Pewarisan Ika Novitasari; Sulaeman; Rezki Amaliah; Sulastri Yasim
Beru'-beru': Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): Maret-Juni 2025
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/jipm.v4i1.5152

Abstract

Implikasi Hukum terhadap hak dan kewajiban dalam Pewarisan dapat memberikan dampak hukum guna mencegah ketidakseragaman pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam pewarisan maka perlu dilakukan sosialisasi untuk menyatukan pemahaman khsususnya kepada generasi muda di SMA Neg 2 Majene. Materi Sosialisasi atas implikasi ini diantaranya, defenisi kewarisan dalam hukum perdata, prinsip-prinsip pewarisan dan hak dan kewajiban dalam pewarisan. Adapun beberapa tahap yang dilakukan mulai dari persiapan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi, sampai dengan penyusunan laporan hasil sosialisasi. Pelaksanaan pengabdian masyarakat sosialisasi terlaksana dengan baik secara tatap muka. Hasil analisis sosialisasi menunjukkan pemahaman siswa SMA Negeri 2 Majene terhadap hak dan kewajiban dalam pewarisan
Co-Authors Andi Aprasing Andi Aprasing Andi Dewi Pratiwi - Andi Tamaruddin Asrullah Elisa Soraya Fadila A Katjo Awaluddin Fahrana Fattah Ika Novitasari Ika Novitasari Juanda, Fadli Yasser Arafat Padlia Djalaluddin Rezki Amaliah Sulastri Yasim Susanti Deppaoba