Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MADIKA: Jurnal Politik dan Governance Jurnal Hukum Unsulbar
Akhdiari Harpa
Universitas Sulawesi Barat
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Terpadu Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Kota Makassar Fadli Yasser Arafat Juanda; Akhdiari Harpa; Arbiansyah Haseng Malapua
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 1 No. 2 (2021): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v1i2.833

Abstract

Integrated Law Enforcement in criminal Action of Legislative General Election in Makassar City. The research aimed to investigate the law enforcement in following up the criminal action of the legislative general election, the factors influencing the effectiveness of the law enforcement of the criminal action of the legislative general election carried out by the law enforcement apparatus in Makassar City. The research was conducted in the General Election Supervising Board of South Sulawesi Province, Makassar City Resort Police, Office of the Counsel for the Prosecution of Makassar, District Court of Makassar City. Data were collected by an interview and documents related to the problems examined. The research result indicates that the law enforcement authority in handling the legal matters in the legislative general election, has been carried out in line with he mandate of the acts. However, the factors such as: the substance, structure, human resources, facilities, infrastructures and culture mostly influence the course of the law enforcement. Besides, there is also the dominant factor namely the evidence determination which is imposed on the general election supervisors, very short handling time, lack of community’s participation in supervising the legislative general election, so that the law enforcement in the legislative general election carried out by the law enforcement apparatus is less maximal.
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN BUNUH DIRI (SUICIDE) DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT KABUPATEN POLEWALI MANDAR Fadli Yasser Arafat Juanda; Akhdiari Harpa; Ahmad Arif syarif
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v6i1.2365

Abstract

Kejadian bunuh diri di Kabuptaen Polewali Mandar sepanjang tahun 2021 terdpat 3 kasus, tidak ada yang bertanggunjajawab secara pidana atas bunuh diri tersebut.Padahal tindakan bunuh diri mempunyai motif sehingga menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan bunuh diri.Sehingga perlu untuk diketahui Faktor apa yang menjadi penyebab tindakan bunuh diri di wilayah hukum Polewali Mandar dan Apa upaya Polisi Resort Kabupaten Polewali Mandar untuk menekan meningkatnya kasus bunuh diri di wilayah hukum Polewali Mandar.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum, dengan tipe penelitian empirik, menggunakan pendekatan penelitian case dan statute approach,lokasi penelitian Polres Polewali Mandar.hasil penelitian mendeskripsikan faktor Tindakan bunuh diri yang terjadi di wilayah Polewlai Mandar adalah, pertama Penggunaan obat-obatan didasarkan atas kasus gantung diri di Komplek pasar Tinambung.kedua Kondisi Keluarga dan Lingkungan seperti menghadapi berbagai permasalahan dalam keluarganya ataupun lingkungan disekitarnya yang menggiring mereka kepada kebimbangan mengenai harga diri, serta menimbulkan adanya perasaan bahwa mereka tidak disukai, tidak dibutuhkan, tidak dimengerti dan tidak dicintai oleh orang di sekitarnya faktor ini terjadi dibeberpa kasus di Polewali mandar.ketiga faktor Gangguan Psikologis Gangguan psikologis mengakibatkan adanya suatu tindakan-tindakan yang berbahaya.Kepolisian Resort Polewali Mandar tidak mengoptimalkan tugas bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pokoknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam memberikan edukasi untuk menekan bertambahnya kasus bunuh diri di Polewali Mandar. Pihak kepolisian Polewali Mandar seharunyas setelah melakukan penyelidikan dan mengetahui faktor penyebab terjadinya kasus bunuh diri, seharusnya menjadikan rangakaian faktor tersebut untuk membuat kebijakan yang mengatur kegiatan-kegiatan kepolisian dalam memeberikan edukasi masyarakat dan pelajar tentang Problem Solving tanpa merugikan diri- sendiri.juga memberikan edukasi kepada devisi Bhabinkamtibmas untuk menjalankan tupokisnya sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015.
PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN PETUGAS KARCIS PARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN Nurul Anugrah; Akhdiari Harpa
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v4i1.2978

Abstract

Restorative Justice atau Keaadilan Restoratif menurut Tonny Marshall keadilan restoratif (restorative justice) sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas masalah motif yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan petugas karcis parkiran dinas perhubungan di pasar sentral Majene dan bagaimanakah penerapan restoratif justice dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan petugas karcis parkiran dinas perhubungan yang terjadi di pasar sentral Majene. Berdasarkan penelitian ini Penerapan Restoratif Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan petugas karcis parkiran Dinas Perhubungan yang terjadi di pasar sentral Majene menggunakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
ASPEK HUKUM PENGAWASAN PENGGUNA SEPEDA LISTRIK YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN DI JALAN RAYA Moh Risky Pratama Risky Pratama; Andi Tamaruddin; Asrullah; Akhdiari Harpa; Azriel Pualillin
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v7i2.3234

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar terhadap pengguna sepeda listrik yang beroperasi di jalan raya dan pertanggungjawaban pidana pengguna sepeda listrik yang mengakibatkan kecelakaan di jalan raya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif-Empiris, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, studi pustaka dan wawancara kepada para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data maka hasil penelitian tersebut diolah dan di analisis secara deduktif ke induktif. Hasil penelitian yang telah dilakukan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar adalah pengawasan secara melekat dan fungsional bersama stakholder terkait dengan melakukan penempatan personil di titik tertentu dan melakukan sosialisasi serta edukasi ke masyarakat tentang aturan penggunaanya dan pertanggungjawaban pidana pengguna sepeda listrik yang mengakibatkan kecelakaan dapat dikenakan pasal 359 dan 360 KUHP jika mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia sedangkan kecelakaan ringan dapat dikenakan restoratif justice.
TINJAUAN PERLINDUNGAN SAKSI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KABUPATEN MAJENE: Perlindungan hukum, anak, saksi. abdwahid wahid; Putera Astomo; Akhdiari Harpa; Fadli Yasser Arafat Djuanda
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v7i1.3378

Abstract

Abd. Wahid I0118342 “Tinjauan Perlindungan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Majene”. Skripsi. Jurusan Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Dr. Putera Astomo, S.H.,M.H dan Akhdiari Harpa DJ. S.H., M.H.Perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum perlindungan terhadap anak. Hukum yang merupakan kaidah tertinggi harus diikuti oleh masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, dan juga penguasa Negara sebagai penyelenggara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu: Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak, Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan, Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, dan Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normative empiris. Yaitu Tinjauan Perlindungan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Majene.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat suatu pengaturan tentang perlindungan khusus yakni suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan Khusus kepada anak. Selain Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan mengenai saksi anak juga diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam penerapannya oleh pihak yang berwenang di kabupaten majene masih ada kekurangan-kekurangan/kendala-kendala yang kemudian di alami.
Co-Authors abdwahid wahid Ahmad Arif syarif Andi Tamaruddin Arbiansyah Haseng Malapua Asrullah Azriel Pualillin Fadli Yasser Arafat Djuanda Juanda, Fadli Yasser Arafat Moh Risky Pratama Risky Pratama Nurul Anugrah Putera Astomo