Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesia Prime Beru'-beru': Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Hukum Unsulbar
Andi Tamaruddin
Universitas Sulawesi Barat
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Khamar in the presfektip of islamic law Andi Tamaruddin
Indonesia Prime Vol 4 No 1 (2019): Indonesia Prime
Publisher : Indonesia Prime

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29209/id.v4i1.63

Abstract

Islam as a religion and the right for fourteen centuries ago, has warned even prohibiting Muslims from consuming liquor because by consuming these drinks, someone is potentially drunk, so reason can no longer be enabled to think and can ruin the health of oneself and can disturb others. The consequences of such activities, as the same as ones ignored and the will of his passions. Khamar is a potentially intoxicating liqueur made from fruits such as grapes, dates, wheat seeds, wheat, honey, corn, including all kinds of fruits that can be processed.
ANALISIS ALASAN-ALASAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAJENE (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MAJENE) Aswari Ida; Andi Tamaruddin; Ika Novitasari; Andi Aprasing
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v7i1.3232

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dikabulkannaya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Majene dan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majene. Pada dasarnya Majelis Hakim meliat keadaan Para pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di dalam persidangan sehngga majelis hakim menggabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Majene berdasarkan faktor-faktor hamil di luar nikah faktor beresiko melanggar norma agama, faktor keterbatasan pendidikan, faktor ekonomi serta faktor saling mencintai tidak dapat dipisahkan. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan Dispensasi Nikah mengacu pada dua sumber, pertama sumber hukum yang merumuskan peraturan perundang-undangan antara Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua berdasarkan pembuktian dengan melihat fakta yang terjadi di dalam persidangan agar tercapainya suatu kemaslahatan dan mengurangi kemudhataraan serta melihat kesanggupan ekonomi calon memepelai untuk membina rumah tangga nantinya.
ASPEK HUKUM PENGAWASAN PENGGUNA SEPEDA LISTRIK YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN DI JALAN RAYA Moh Risky Pratama Risky Pratama; Andi Tamaruddin; Asrullah; Akhdiari Harpa; Azriel Pualillin
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v7i2.3234

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar terhadap pengguna sepeda listrik yang beroperasi di jalan raya dan pertanggungjawaban pidana pengguna sepeda listrik yang mengakibatkan kecelakaan di jalan raya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif-Empiris, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, studi pustaka dan wawancara kepada para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data maka hasil penelitian tersebut diolah dan di analisis secara deduktif ke induktif. Hasil penelitian yang telah dilakukan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar adalah pengawasan secara melekat dan fungsional bersama stakholder terkait dengan melakukan penempatan personil di titik tertentu dan melakukan sosialisasi serta edukasi ke masyarakat tentang aturan penggunaanya dan pertanggungjawaban pidana pengguna sepeda listrik yang mengakibatkan kecelakaan dapat dikenakan pasal 359 dan 360 KUHP jika mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia sedangkan kecelakaan ringan dapat dikenakan restoratif justice.
FUNGSI PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KESESUAIAN RUANG LAUT DAN IMPLIKASI TERUMBU KARANG DI KECAMATAN TAPALANG BARAT ramadhan madan; Andi Tamaruddin; Salma Laitupa; Asrullah Asrullah
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v7i1.3319

Abstract

Ramadhan I0119340, FUNGSI PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KESESUAIAN RUANG LAUT DAN IMPLIKASI TERUMBU KARANG DI KECAMATAN TAPALANG BARAT. Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat. Dosen pembimbing Drs. H. A. Tamaruddin,S.Ag.,M.H. dan Dr. Salma Laitupa ,S.H.,M.H. Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari mengandung arti bahwa kondisi kawasan pelestarian alam dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan dan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar, penurunan kualitas fisik di lingkungan pesisir yang dianggap merusak ekosistem laut seperti: terumbu karang dan hutan laut. Proyek reklamasi di wilayah pesisir menawarkan peluang besar bagi pengembangan kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sektor bisnis namun terkadang mengabaikan dampak lingkungan. Mengabaikan dampak lingkungan dapat menyebabkan kerusakan sumber daya pesisir yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif – empiris, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulann data dari penelitian ini adalah observasi, studi pustaka, dan wawanara para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data maka hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dengan melaksanakan patroli laut dan penindakan. Penindakan dalam hal ini pemeriksaan dokumen administrasi, pemberian teguran dan penyitaan. Pemanfaatan ruang laut memberikan dampak pada kerusakan terumbu karang dan ekosistem pesisir.
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMANFAATAN LAHAN PT.PERKEBUNAN NUSANTARA OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG Elisa Soraya; Andi Tamaruddin; Sulaeman
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v8i1.3830

Abstract

Pertanggungjawaban Perdata Pemerintah Daerah Terhadap Pemanfaatan Lahan Pt.Perkebunan Nusantara Oleh Masyarakat Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Endrejang” Suatu kajian Normatif empiris. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata pemerintah daerah terhadap pemanfaatan lahan PT.Perkebunan Nusantara oleh masyarakat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.dan mengetahui implementasi pemanfaatan lahan PT.Perkebunan Nusantara oleh masyarakat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.Hasil pene;itian ini menyimpulkan bahwa Pertanggungjawaban perdata pemerintah daerah terhadap pemanfaatan lahan PT.Perkebunan Nusantara oleh masyarakat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang adalah dengan melakukan musyawarah terhadap masyarakat dan pihak PT.Perkebunan Nusantara, adapun pertanggungjawaban dalam bentuk administrasi adalah pihak pemda memberikan surat rekomendasi pembaharuan HGU kepada pihak PT.Perkebunan Nusantara dengan nomor surat 424/2867/SETDA/2020, dan memberikan kompensasi dan Implementasi pemanfaatan lahan. Kata kunci: pemanfaatan,Lahan perkebunan,tanggungjawab
Penyuluhan Hukum Tentang Pendaftaran Sertifikat Tanah Elektronik Di Desa Batulaya Kec. Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Ika Novitasari; Sulaeman Sulaeman; Andi Tamaruddin; Rezki Amaliah
Beru'-beru': Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2024): November-Februari 2024
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/jipm.v2i3.3439

Abstract

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. perlu dilakukan penyuluhan hukum guna memberikan pemahaman kepada aparat pemerintah desa dan masyarakat tentang Penerapan sertipikat elektronik. Adapun beberapa tahap yang dilakukan mulai dari persiapan penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan sampai dengan penyusunan laporan hasil penyuluhan. Pelaksanaan pengabdian masyarakat penyuluhan tentang Urgensi Penerapan Sertipikat Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar terlaksana dengan baik secara tatap muka. Hasil analisis penyuluhan menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat desa Batulaya tentang penerapan sertipikat elektronik.
Co-Authors Akhdiari Harpa Andi Aprasing Asrullah Asrullah Asrullah Aswari Ida Azriel Pualillin Elisa Soraya Ika Novitasari Moh Risky Pratama Risky Pratama ramadhan madan Rezki Amaliah Salma Laitupa Sulaeman Sulaeman Sulaeman