Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Theo Alif Wahyu Sabubu
Universitas Halu Oleo
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Instrumen Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Kesehatan Lingkungan Sebagai Hak Asasi Manusia Theo Alif Wahyu Sabubu
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2026): JUNI-JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/mc1m6q51

Abstract

This study aims to analyze the legal instruments regulating state responsibility toward environmental health as a fundamental human right and to evaluate the implementation of strict liability principles within the Indonesian legal framework. Main Problem: Despite the constitutional guarantee under Article 28H Paragraph (1) of the 1945 Constitution, a significant gap persists between legal ideals and the reality of environmental degradation, often exacerbated by economic exploitation and suboptimal state supervision. Method: This study employs a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach, utilizing qualitative-prescriptive analysis on primary and secondary legal materials. Findings: The findings reveal that while Indonesia has established an integrated legal framework—comprising human rights law, environmental management law, and the latest healthcare regulations—state enforcement remains sub-optimal. This issue is particularly evident in regional autonomy, where a conflict of interest often arises between regional economic revenue and environmental protection. Furthermore, the application of strict liability has not been consistently integrated into administrative supervisory functions to prevent corporate pollution. Conclusion: To fully fulfill its constitutional obligation to protect and fulfill the right to a healthy environment, the state must shift from a reactive stance to a proactive approach by strengthening preventive instruments and strictly enforcing administrative sanctions.
Penguatan Kesadaran Hukum Melalui Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional di Desa Puasana Kabupaten Konawe Sahrina Safiuddin; Nur Intan; Theo Alif Wahyu Sabubu; La Ode Muhammad Ichsan; Jamin Jamin; Naila Cahya Anugerah
Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2026): JULI-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/hmw9my18

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pengakuan eksplisit terhadap living law (hukum yang hidup dalam masyarakat) melalui Pasal 2 ayat (1). Namun, pengakuan ini menuntut syarat harmonisasi ketat agar norma adat tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, Hak Asasi Manusia, serta mekanisme formalisasi melalui Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 55 Tahun 2025. Di Desa Puasana, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, hukum adat Tolaki masih menjadi instrumen utama dalam penyelesaian sengketa lokal. Meski demikian, tingkat literasi hukum masyarakat mengenai batasan yuridis dan administrasi penetapan sanksi adat masih tergolong rendah. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Internal (PKMI) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas penyelesaian sengketa bagi perangkat desa, pemangku adat, dan masyarakat lokal. Metode pelaksanaan mengintegrasikan ceramah hukum interaktif dan Focus Group Discussion (FGD) melalui tiga tahapan: pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan ini diikuti oleh 38 peserta. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kehadiran 100%, partisipasi aktif dalam FGD, serta peningkatan pemahaman peserta sebesar 80% terkait kriteria formalisasi living law dan tertib administrasi penyelesaian sengketa berbasis restorative justice. Program ini berhasil menjembatani kesenjangan antara praktik adat lokal dan pembaharuan hukum pidana nasional.
KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMANFAATAN TANAH DI PESISIR PANTAI TORONIPA Deity Yuningsih; Muhammad Arsyad; Wa Ode Zuliarti; Fitriah Faisal; Theo Alif Wahyu Sabubu
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 05 (2026): OKTOBER 2026
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pesatnya pertumbuhan pariwisata di kawasan pesisir Pantai Toronipa, Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, mendorong peningkatan nilai ekonomis tanah sekaligus memunculkan risiko sengketa akibat rendahnya kepastian hukum dan minimnya akses layanan hukum formal bagi masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Kuliah Kerja Nyata Tematik Universitas Halu Oleo ini bertujuan meningkatkan akses keadilan masyarakat melalui klinik konsultasi dan penyuluhan hukum keliling. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan langsung dan partisipatif, melibatkan 15 mahasiswa dan empat dosen pembimbing lapangan, yang dilaksanakan dalam 17 program kerja selama April–Agustus 2026. Hasil kegiatan dikelompokkan ke dalam empat pilar: penguatan literasi dan kepastian hukum pertanahan-keperdataan masyarakat, pelestarian lingkungan dan potensi wisata pesisir, edukasi preventif generasi muda, serta dukungan tata kelola wilayah dan kemitraan sosial, dengan total volume kegiatan 140 jam kerja efektif mahasiswa (JKEM) per mahasiswa. Kegiatan ini terbukti meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong pemanfaatan tanah pesisir yang tertib, aman, dan berkelanjutan. Program disarankan berlanjut melalui pendampingan intensif penyelesaian sengketa tanah pesisir pada periode KKN berikutnya.
Co-Authors Fitriah Faisal Jamin Jamin La Ode Muhammad Ichsan Muhammad Arsyad Naila Cahya Anugerah Nur Intan Sahrina Safiuddin Wa Ode Zuliarti Yuningsih, Deity