Muhammad Wendy
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda (Studi Koordinasi Wilayah Pokmas II) Muhammad Wendy; Muhammad Habibi; Ahmad Yani; Abdul Rofik
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 11 No. 1 (2026): May
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kota Samarinda yang bertujuan meningkatkan pembangunan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Tetangga (RT). Implementasi program ini diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti kurang optimalnya komunikasi antar pelaksana program, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum maksimalnya keterlibatan masyarakat dan lembaga terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PROBEBAYA di Kelurahan Teluk Lerong Ulu telah berjalan cukup baik. Komunikasi antar pelaksana program telah dilakukan melalui sosialisasi dan koordinasi, sumber daya yang tersedia cukup mendukung pelaksanaan program, disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang baik, serta struktur birokrasi telah berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah daerah, pendanaan program, dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, waktu penyusunan laporan yang terbatas, dan belum optimalnya koordinasi antar pihak terkait.
PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA PERHIMPUNAN MAHASIWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA (PMKRI) CABANG KOTA SAMARINDA PADA PEMILU 2024 Ahmad Yani; Trisna Waty Riza Eryani; Gregorius Agung Salmon; Muhammad Wendy
Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 4 No. 3 (2025): Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/devote.v4i3.4489

Abstract

The Indonesian people will hold a General Election (PEMILU) in 2024, which is a routine agenda held every five years. A quality Democratic Party, in this case the Election, will be able to give birth to new national leaders. From quality national leaders, they will be able to produce good strategies and policies, achieving better quality progress, especially in improving people's welfare. First-time voters are those who have not been able to exercise their voting rights in the previous five-year Election, namely the 2019 Simultaneous Election, so they cannot exercise their voting rights because they are not yet categorized as voters. This community service theme is Political Education for First-time Voters of the Indonesian Christian Student Association (PMKRI) Samarinda City Branch in the 2024 Election. The purpose of this service is to provide understanding to first-time voter participants who are members of the Samarinda City Student Association organization to actively participate in the election process and utilize their voting rights properly. Based on the results of the service, it can be concluded that this integrated scheme community service activity is able to increase the understanding of first-time voters about elections, political education, and willingness to participate in politics, so they can channel their aspirations according to their conscience.