Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE'RECHTSSTAAT Keadilan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Keadilan
Maidah Purwanti
Politeknik Pengayoman Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENERAPAN KONSEP PEMBARENGAN PIDANA (CONCURSUS) PADA TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN T. Muhammad Rayhan Rahmad; Maidah Purwanti; Alrin Tambunan
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/zpyrn648

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan sistem pembarengan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, menilai relevansinya dalam konteks tindak pidana keimigrasian, serta memberikan rekomendasi strategis bagi penerapannya dalam praktik hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap pelanggaran keimigrasian yang bersifat multitindak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian sering kali tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan tindak pidana lain sehingga memerlukan penerapan pembarengan pidana untuk menjamin pertanggungjawaban hukum secara menyeluruh. Penerapan konsep concursus dalam bidang keimigrasian, baik melalui concursus idealis, perbuatan berlanjut, maupun concursus realis, dapat menciptakan pemidanaan yang lebih proporsional, konsisten, serta memberikan efek jera yang optimal. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan, antara lain ego sektoral antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya koordinasi. Oleh karena itu, penerapan pembarengan pidana dalam keimigrasian perlu dikuatkan melalui pemahaman yang seragam, koordinasi lintas lembaga, serta dukungan regulasi yang lebih tegas.  Kata Kunci: Pembarengan pidana, concursus, tindak pidana keimigrasian
PENERAPAN KONSEP PEMBARENGAN PIDANA (CONCURSUS) PADA TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN T. Muhammad Rayhan Rahmad; Maidah Purwanti; Alrin Tambunan
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/zpyrn648

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan sistem pembarengan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, menilai relevansinya dalam konteks tindak pidana keimigrasian, serta memberikan rekomendasi strategis bagi penerapannya dalam praktik hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap pelanggaran keimigrasian yang bersifat multitindak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian sering kali tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan tindak pidana lain sehingga memerlukan penerapan pembarengan pidana untuk menjamin pertanggungjawaban hukum secara menyeluruh. Penerapan konsep concursus dalam bidang keimigrasian, baik melalui concursus idealis, perbuatan berlanjut, maupun concursus realis, dapat menciptakan pemidanaan yang lebih proporsional, konsisten, serta memberikan efek jera yang optimal. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan, antara lain ego sektoral antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya koordinasi. Oleh karena itu, penerapan pembarengan pidana dalam keimigrasian perlu dikuatkan melalui pemahaman yang seragam, koordinasi lintas lembaga, serta dukungan regulasi yang lebih tegas.  Kata Kunci: Pembarengan pidana, concursus, tindak pidana keimigrasian
A Juridical Analysis of Court Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Copyright/2024/Commercial Court at the Central Jakarta District Court (Copyright Infringement Case Involving Agnes Monica) I Gusti Ngurah Deva Aditya Laksmana Putra; Maidah Purwanti; Masdar Bakhtiar
DE'RECHTSSTAAT Vol. 12 No. 1 (2026): JURNAL HUKUM DE' RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v12i1.21175

Abstract

This study aims to analyze the determination of legal subjects and the legal consequences of Court Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Copyright/2024/PN Niaga Jkt.Pst regarding the copyright infringement of the song "Bilang Saja" by Agnes Monica Muljoto. According to prevailing legal norms, the concert organizer, in this case PT Aneka Bintang Gading, should have been held responsible for the commercial use of the copyrighted work, rather than the singer who merely performed. However, the court decision designated Agnes Monica as the main defendant, which is inconsistent with the principles of justice, legal certainty, and utility as formulated by Gustav Radbruch. The legal consequences of this decision create uncertainty within the entertainment industry and have the potential to hinder the growth of Indonesia's creative economy. This research applies a normative approach with qualitative analysis of relevant legislation and legal documents. The findings highlight the necessity of accurately determining the responsible legal subject in copyright disputes to ensure fair and proportional legal protection for all parties involved.
Analisis Pencabutan Permenkumham Nomor 36 Tahun 2021 dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Nurmaputra Zamzam A A; Maidah Purwanti; Muhammad Arief Hamdi
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6995

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap penjamin orang asing yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Posisi penjamin, baik keluarga maupun korporasi, sangat strategis karena menjadi perpanjangan tangan negara dalam mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing. Namun, praktik menunjukkan banyak penjamin yang lalai, seperti tidak melaporkan perubahan domisili, membiarkan orang asing bekerja dengan visa kunjungan, dan tidak melaporkan kasus overstay. Permasalahan semakin kompleks ketika Permenkumham No. 36 Tahun 2021 memberikan pengecualian sanksi administratif bagi penjamin keluarga. Pengecualian ini menimbulkan disparitas hukum dan melemahkan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan menganalisis regulasi keimigrasian serta studi kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan Permenkumham No. 36 Tahun 2021 memperkuat aspek substansi hukum, memberi legitimasi lebih kuat kepada aparat imigrasi (struktur hukum), serta mendorong peningkatan kesadaran hukum penjamin keluarga (budaya hukum). Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya regulasi turunan yang lebih tegas, penguatan kapasitas pengawasan, sosialisasi hukum kepada penjamin, dan koordinasi antarinstansi untuk mendukung efektivitas penegakan hukum keimigrasian.
Co-Authors Alrin Tambunan I Gusti Ngurah Deva Aditya Laksmana Putra Masdar Bakhtiar Muhammad Arief Hamdi Nurmaputra Zamzam A A T. Muhammad Rayhan Rahmad