Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Immanuel Rodo Anugerah Sitorus
Universitas Tidar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pengabaian Pasal 185 Ayat (2) KHI Sebagai Pembatas Porsi Ahli Waris Pengganti Immanuel Rodo Anugerah Sitorus; Fata Rahman Hakim; Anisatus Sobikhah; Nadia Safira Syazwani; Oryza Villa Sativa; Audrino Dani Musabel; Sekar Kyla Az Zahra Gustihan; Nawwaf Arkhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6121

Abstract

Kedua ayat yang membentuk Pasal 185 Kitab Hukum Islam (KHI) harus dibaca secara bersamaan. Ayat (1) mendefinisikan status ahli waris pengganti, sedangkan Ayat (2) membatasi bagian warisan mereka agar tidak melebihi bagian ahli waris pada derajat yang sama. Hanya ayat (1) yang sering digunakan sebagai landasan pertimbangan yudisial dalam praktik peradilan agama; sedangkan ayat (2) tidak dieksplorasi. Karena ayat (2) merupakan alat pembatas yang melindungi gagasan keadilan yang seimbang, pengabaian tersebut menimbulkan masalah. Penelitian ini mengkaji bagaimana Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.IM, yang menetapkan seorang cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti, melanggar Pasal 185 ayat (2) dan bagaimana taksonomi hukum Islam dapat digunakan untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik undang-undang dan yurisprudensi secara yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 185 ayat (2) termasuk dalam ranah al-ahwal al-syakhshiyyah dan melengkapi ayat (1) sebagai perlindungan keadilan yang seimbang; namun, majelis hakim hanya berfokus pada ayat (1) tanpa mengkoordinasikannya dengan Pasal 174 atau ayat (2). Format pertimbangan hukum di pengadilan agama perlu diperkuat karena adanya kelalaian institusional.
Benturan Kewenangan Kompetensi Absolut PTUN dan Pengadilan Negeri dalam Menangani Sengketa Tanah Aulia Aufa Rafiqi; Immanuel Rodo Anugerah Sitorus; Regina Ratri Azizah Pratiwi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7432

Abstract

Sengketa tanah merupakan salah satu persoalan hukum yang paling sering menimbulkan ketidakpastian karena adanya tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri. Perbedaan karakteristik perkara antara tindakan administratif negara dan sengketa perdata sering kali tidak diikuti dengan pembagian kompetensi absolut yang tegas, sehingga menimbulkan benturan yurisdiksi dan forum shopping. Forum shopping merupakan praktik litigasi dimana pihak bersengketa memilih pengadilan, yurisdiksi atau forum hukum yang paling sesuai dengan kepentingan mereka untuk mendapatkan keuntungan strategis, seperti undang-undang yang lebih fleksibel, hakim yang lebih memahami, atau proses yang lebih cepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kewenangan absolut antara PTUN dan Pengadilan Negeri, serta mengidentifikasi faktor penyebab ketumpangtindihan kewenangan dalam penyelesaian sengketa tanah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakharmonisan regulasi, khususnya antara Undang-Undang PTUN dan hukum perdata, menjadi penyebab utama benturan kewenangan. Selain itu, banyak kasus sengketa tanah mengandung unsur ganda, sehingga memunculkan perbedaan interpretasi antar lembaga peradilan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi regulasi dan pedoman yang lebih tegas untuk membatasi kompetensi absolut masing-masing pengadilan guna menciptakan kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih penanganan perkara.
Co-Authors Anisatus Sobikhah Audrino Dani Musabel Aulia Aufa Rafiqi Fata Rahman Hakim Nadia Safira Syazwani Nawwaf Arkhan Oryza Villa Sativa Regina Ratri Azizah Pratiwi Sekar Kyla Az Zahra Gustihan