Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Program Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat Surabaya (KRISNA) oleh Pemerintah Kota Surabaya Nur Intan Agustriani Ginting; Nadia Ayu Ardiani; Dwi Khoirotul Utami; Yesha Verlita Evelin; Icha Chelsea Elisabeth Naibaho; Tjitjik Rahayu; Ardiyansah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6257

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat Surabaya (KRISNA) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS), dengan latar belakang masih tingginya angka putus sekolah yang menunjukkan kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan. Program KRISNA merupakan inovasi pendidikan kesetaraan berbasis komunitas yang menyediakan akses pendidikan nonformal secara gratis dan fleksibel melalui PKBM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Analisis implementasi mengacu pada model Van Meter dan Van Horn yang mencakup standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi implementator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah berjalan cukup baik dalam memperluas akses pendidikan, didukung oleh SOP, sistem digital, dan koordinasi lintas sektor, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan tutor, rendahnya motivasi peserta, serta faktor sosial ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya, peningkatan koordinasi, dan pendekatan sosial yang lebih adaptif agar implementasi program lebih optimal dan berkelanjutan.
Optimalisasi Belanja Daerah Kota Surabaya Sebagai Instrumen Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan : Studi Tahun Anggaran 2025 Arnelita Ayu Az-zahwa; Herdiani Romadhona; Annisa Aulia Rahmah; Blezend Syahrira Rona Maynando; Yesha Verlita Evelin; Icha Chelsea Elisabeth Naibaho; Revienda Anita Fitrie; Melda Fadiyah Hidayat
Jurnal Media Administrasi Vol 11 No 1 (2026): April : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v11i1.3649

Abstract

This study aims to analyze the optimization of regional expenditure in the education sector of Surabaya City for the 2025 fiscal year in supporting regional development. The research uses a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and documentation studies conducted at the Surabaya City Education Office. Data were obtained from relevant stakeholders involved in education budget management and supported by official documents related to policies and the implementation of education programs. The results show that the management of education expenditure has been aligned with the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) and applies the money follow program principle, which prioritizes programs based on community needs and development priorities. Programs such as Regional School Operational Assistance (BOPDA), educational assistance for students, school infrastructure development, and community-based learning innovations have contributed to expanding access to education, improving the equity of educational services, and reducing dropout rates. In addition, the use of monitoring systems, periodic evaluation, and the involvement of multiple stakeholders in supervision has strengthened transparency and accountability in budget management. However, several challenges remain, including limited implementation time, procurement constraints, and economic conditions such as inflation. Overall, education expenditure in Surabaya has been managed relatively well in terms of effectiveness, efficiency, and accountability while still requiring continuous improvement