Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Hukum Caraka Justitia
Allaysha Adindaputri Kirani
Universitas Tarumanagara
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kerangka Yuridis dan Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Pencegahan Perundungan Siswa Andryawan Andryawan; Aryanti Agripina Winata; Kearen Elvira Naftali; Marcia Gladys Rumambi; Allaysha Adindaputri Kirani
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.83097

Abstract

Perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan masih menjadi isu krusial yang menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis, emosional, dan prestasi akademik siswa. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum nasional terkait pencegahan bullying, meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak, Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, serta regulasi daerah yang relevan. Selain itu, kajian ini menelaah implementasi kebijakan di sekolah serta faktor-faktor penyebab terjadinya bullying. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, sehingga fokus analisis diarahkan pada norma hukum dan penerapannya dalam praktik pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang tersedia sebenarnya cukup memadai untuk mendukung upaya pencegahan, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kurangnya sosialisasi regulasi, lemahnya budaya sekolah dalam penegakan disiplin, serta minimnya keterlibatan orang tua dalam pengawasan. Temuan ini menegaskan perlunya strategi komprehensif yang tidak hanya berorientasi pada regulasi, tetapi juga pada penguatan pendidikan karakter, optimalisasi peran satuan tugas anti-kekerasan, serta pengembangan mekanisme pelaporan yang lebih efektif dan mudah diakses. Artikel ini merekomendasikan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari praktik perundungan.
Kesetaraan Pasien Peserta BPJS dan Non-BPJS dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Andryawan; Aryanti Agripina Winata; Kearen Elvira Naftali; Marcia Gladys Rumambi; Allaysha Adindaputri Kirani
Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Proklamasi 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30588/jhcj.v6i1.2468

Abstract

Since 2014, the government has been implementing the JKN BPJS program to meet the basic health needs of the poor. However, there are still disparities in service between BPJS and non-BPJS patients, such as complicated processes, limited facilities, restrictions on hospitalization, and discriminatory treatment by medical personnel. The main focus of this study is on the supervision carried out by the government to ensure equality in medical services. This study is a normative legal analysis based on secondary data obtained from literature reviews, employing a statutory and conceptual approach. The results of the study show that although the government has carried out its supervisory duties, the implementation is still not optimal, and the suboptimal supervision by relevant institutions (BPJS Supervisory Board, DJSN, and BPRS) has caused inequality in medical services. Even new policies such as the Standard Inpatient Class (KRIS), which aims to eliminate disparities, have not been optimally implemented. Based on the study's results, it was concluded that fairness in services is necessary to ensure equal treatment and access for all patients, without discrimination. Therefore, it is recommended that the government and supervisory agencies consistently enhance the effectiveness of supervision and provide training and guidance to medical personnel to ensure fair services are provided without discrimination based on insurance status.
Co-Authors Andryawan Andryawan Andryawan Aryanti Agripina Winata Kearen Elvira Naftali Marcia Gladys Rumambi