Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Kerangka Yuridis dan Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Pencegahan Perundungan Siswa Andryawan Andryawan; Aryanti Agripina Winata; Kearen Elvira Naftali; Marcia Gladys Rumambi; Allaysha Adindaputri Kirani
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.83097

Abstract

Perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan masih menjadi isu krusial yang menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis, emosional, dan prestasi akademik siswa. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum nasional terkait pencegahan bullying, meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak, Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, serta regulasi daerah yang relevan. Selain itu, kajian ini menelaah implementasi kebijakan di sekolah serta faktor-faktor penyebab terjadinya bullying. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, sehingga fokus analisis diarahkan pada norma hukum dan penerapannya dalam praktik pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang tersedia sebenarnya cukup memadai untuk mendukung upaya pencegahan, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kurangnya sosialisasi regulasi, lemahnya budaya sekolah dalam penegakan disiplin, serta minimnya keterlibatan orang tua dalam pengawasan. Temuan ini menegaskan perlunya strategi komprehensif yang tidak hanya berorientasi pada regulasi, tetapi juga pada penguatan pendidikan karakter, optimalisasi peran satuan tugas anti-kekerasan, serta pengembangan mekanisme pelaporan yang lebih efektif dan mudah diakses. Artikel ini merekomendasikan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari praktik perundungan.
Kesetaraan Pasien Peserta BPJS dan Non-BPJS dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Andryawan; Aryanti Agripina Winata; Kearen Elvira Naftali; Marcia Gladys Rumambi; Allaysha Adindaputri Kirani
Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Proklamasi 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30588/jhcj.v6i1.2468

Abstract

Since 2014, the government has been implementing the JKN BPJS program to meet the basic health needs of the poor. However, there are still disparities in service between BPJS and non-BPJS patients, such as complicated processes, limited facilities, restrictions on hospitalization, and discriminatory treatment by medical personnel. The main focus of this study is on the supervision carried out by the government to ensure equality in medical services. This study is a normative legal analysis based on secondary data obtained from literature reviews, employing a statutory and conceptual approach. The results of the study show that although the government has carried out its supervisory duties, the implementation is still not optimal, and the suboptimal supervision by relevant institutions (BPJS Supervisory Board, DJSN, and BPRS) has caused inequality in medical services. Even new policies such as the Standard Inpatient Class (KRIS), which aims to eliminate disparities, have not been optimally implemented. Based on the study's results, it was concluded that fairness in services is necessary to ensure equal treatment and access for all patients, without discrimination. Therefore, it is recommended that the government and supervisory agencies consistently enhance the effectiveness of supervision and provide training and guidance to medical personnel to ensure fair services are provided without discrimination based on insurance status.
Efektivitas Mediator dalam Hubungan Industrial: Rekonstruksi Peran Preventif dalam Mencegah Eskalasi Perselisihan Buruh Allaysha Adindaputri Kirani; Gunardi Lie
Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 1 No 4 (2026): June: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/se4swy77

Abstract

This study examines the effectiveness of mediators in preventing the escalation of labor disputes within the framework of Indonesian industrial relations law. Employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, the analysis focuses on the regulatory structure governing mediation, particularly Law Number 2 of 2004, Law Number 13 of 2003 as amended by Law Number 11 of 2020, and their implementing regulations. The findings reveal that mediation is formally recognized as a dispute resolution mechanism, yet its function remains predominantly reactive and oriented toward post-conflict settlement. From a conceptual perspective, legal effectiveness should also encompass the capacity of norms to prevent disputes from escalating through early intervention and structured dialogue. The study identifies normative gaps in the regulation of mediators, particularly regarding preventive roles, institutional integration, and competency development. The research argues for a normative reconstruction that strengthens the strategic role of mediators, incorporates restorative approaches, and supports digital mediation mechanisms. Such transformation is essential to ensure sustainable conflict prevention and to promote balanced industrial relations between workers and employers.  
Transisi ke Coretax dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Tengah Perubahan Hukum Pajak yang Ketat Allaysha Adindaputri Kirani; Gunardi Lie
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 1 (2026): Maret : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v5i1.6020

Abstract

The digital transformation of taxation through Coretax represents the government’s effort to improve efficiency and taxpayer compliance through a technology-based integrated system. However, this transition process also presents challenges in the form of taxpayers’ technical readiness and potential legal risks that could affect compliance levels, necessitating a review to support the optimization of government revenue. The objective of this study is to analyze the transition to Coretax and its impact on taxpayer compliance levels amidst stringent changes in tax laws. This study employs a normative legal method, specifically by examining relevant legal rules, principles, and doctrines to address issues related to the Coretax transition and taxpayer compliance. The results of this study indicate that the transition to Coretax has the potential to enhance taxpayer compliance through strengthened formal compliance and transparency in tax administration; however, its impact remains uneven, particularly for SMEs that still face limitations in technological access, digital literacy, and financial capacity. Amid tightening tax regulations, taxpayers’ technical unpreparedness may increase the risk of administrative or criminal sanctions, even though the issues that arise are more technical in nature than intentional. Therefore, it is necessary to strengthen the Coretax system, clarify the mechanisms for penalty relief, and enhance education, outreach, and technical assistance, accompanied by transparent and fair law enforcement to encourage voluntary compliance and optimize government revenue.
Peran Hukum Dalam Menyelesaikan Wanprestasi pada Perjanjian Jual Beli Moody Rizqy Syailendra Putra; Darius Nayoltama; Allaysha Adindaputri Kirani; Sulthan Fadhil Hisyam
Journal of Business Inflation Management and Accounting Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/bima.v2i1.4664

Abstract

Wanprestasi perdata merupakan suatu perbuatan dimana adanya seseorang ataupun dari salah satu pihak yang terlibat tidak dapat memenuhi dan/atau melakukan kelalaian untuk menjalani kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian antara penjual dan pembeli. Adanya wanprestasi menimbulkan resiko yang akan dihadapi oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian tersebut.. Sesuai dengan yang sudah tertulis pada Pasal 1417 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian pada kegiatan jual beli adalah suatu perjanjian yang ketika salah satu pihak secara sadar mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang kepada pihak lain, yang kemudian pihak lain tersebut melakukan transaksi atau pembayaran sesuai harga yang telah dijanjikan. Jika terjadi persengketaan terhadap kedua belah pihak, pihak pembeli, atau kerap disebut dengan konsumen perlu mengajukan tuntutan langsung terlebih dahulu kepada pihak yang menjadi pelaku usaha atau penjual yang bersangkutan dan pihak selaku penjual berkewajiban untuk memberi respon atas tuntutan tersebut. Salah satu bentuk perjanjian yang umum terjadi dalam aspek kehidupan sehari-hari adalah perjanjian dalam kegiatan jual beli. Oleh karena hal tersebut, penting bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, terutama dalam transaksi bernilai besar, untuk membuat perjanjian secara tertulis. Perjanjian tertulis ini dapat menjadi bukti kuat jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran perjanjian, sehingga hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak dapat ditegakkan secara adil.
Strategi E Commerce dalam Memilih Hukum dan Forum untuk Menghindari Konflik Yurisdiksi pada Transaksi Lintas Batas Allaysha Adindaputri Kirani; Gunardi Lie
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2026): April : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v3i2.1611

Abstract

This study aims to analyze e-commerce strategies in selecting applicable law and jurisdiction to avoid conflicts of jurisdiction in cross-border transactions. This study employs a normative legal method using legislative, conceptual, and comparative approaches to analyze the selection of applicable law and jurisdiction in cross-border e-commerce transactions. The data used consists of primary and secondary legal materials collected through a literature review. The analysis was conducted qualitatively using descriptive-analytical and legal interpretation methods, as well as deductive reasoning to formulate strategies for minimizing jurisdictional conflicts. The research findings indicate that the application of the principle of freedom of contract, combined with international instruments and digital technology, can serve as an effective strategy for e-commerce actors to minimize jurisdictional conflicts and litigation risks. This strategy not only provides legal protection, particularly for SMEs, but also enhances the trust of global partners and competitiveness in the international market through the use of clear contract clauses, hybrid forums, and technological support such as blockchain and ODR.