Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia Asal Kabbupaten Indramayu) Muthmainnah, Nidaul
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 13 No. 1 (2025): Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v13.i1.k28s1j94

Kabupaten Indramayu sebagai daerah dengan pengirim PMI terbanyak di Indonesia. Terdapat keyakinan bahwa PMI asal Indramayu lebih banyak tetapi mereka tidak terdata karena menjadi PMI Non-Prosedural. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni studi kepustakaan, data yang digunakan berasalkan dari berita online, laporan tahunan dan karya tulis ilmiah. Teknik analisa data yang digunakan terbagi menjadi empat, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Keimpulan dari artikel ini adalah terdapat dua permasalahan besar yang membayang-banyangi Pemkab Indramayu, yaitu penipuan lowongan kerja dan kekerasan di tempat kerja. Kesulitan akan dialami jikalau pekerja tersebut melalui skema PMI Non-Prosedural, sedangkan mayoritas pekerja yang bermasalah adalah PMI Non-Prosedural. Perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara calon PMI, PMI, PemKab Indramayu dan P3MI untuk meminimalisir permasalahan terhadap PMI.

ANALISIS PROGRAM MAGANG IM JAPAN DI KABUPATEN KARAWANG: TINJAUAN INDIKATOR SUMBER DAYA Nabilah Sukma Wandani; Indra Aditya; Nidaul Muthmainnah
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i2.1623

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan implementasi seleksi Program Magang IM Jepang di Kabupaten Karawang, yang mencatat tingkat kegagalan yang drastis di mana hanya 14 dari 1.500 pelamar yang lolos. Dengan menggunakan desain studi kasus kualitatif dan Teori Interaksi Kontekstual (CIT) Bresser, penelitian ini secara khusus menyelidiki variabel "Sumber Daya" yang menentukan interaksi antara birokrasi dan pelamar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat dan peserta Disnakertrans, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan implementasi pada dasarnya disebabkan oleh defisit sumber daya multidimensional. Meskipun pemerintah daerah berhasil mengurangi keterbatasan fiskal dan staf melalui strategi jaringan dan optimalisasi aset, hambatan fatalnya adalah "kesenjangan kompetensi" yang parah di antara kelompok sasaran. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar pelamar kekurangan sumber daya kumulatif, khususnya logika matematika dan daya tahan fisik yang dibutuhkan oleh standar G-to-G yang ketat. Studi ini menyimpulkan bahwa ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan terkait kualitas tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri global tidak dapat diselesaikan hanya dengan seleksi administratif, tetapi memerlukan pergeseran kebijakan strategis menuju program inkubasi pra-seleksi.

ANALISIS FACILITATIVE LEADERSHIP DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN STAKEHOLDER PADA KEBIJAKAN PEMBATASAN HIBURAN DI TULANG BAWANG S. Khodijah; Ari Darmastuti; Nidaul Muthmainnah
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1665

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan implementasi seleksi Program Magang IM Jepang di Kabupaten Karawang, yang mencatat tingkat kegagalan yang drastis di mana hanya 14 dari 1.500 pelamar yang lolos. Dengan menggunakan desain studi kasus kualitatif dan Teori Interaksi Kontekstual (CIT) Bresser, penelitian ini secara khusus menyelidiki variabel "Sumber Daya" yang menentukan interaksi antara birokrasi dan pelamar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat dan peserta Disnakertrans, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan implementasi pada dasarnya disebabkan oleh defisit sumber daya multidimensional. Meskipun pemerintah daerah berhasil mengurangi keterbatasan fiskal dan staf melalui strategi jaringan dan optimalisasi aset, hambatan fatalnya adalah "kesenjangan kompetensi" yang parah di antara kelompok sasaran. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar pelamar kekurangan sumber daya kumulatif, khususnya logika matematika dan daya tahan fisik yang dibutuhkan oleh standar G-to-G yang ketat. Studi ini menyimpulkan bahwa ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan terkait kualitas tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri global tidak dapat diselesaikan hanya dengan seleksi administ

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) PADA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM): STUDI NARATIF DI KOTA DEPOK Aldian Fadillah; Hanny Purnamasari; Nidaul Muthmainnah
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 12 No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v12i2.5948

This study aims to analyze the dynamics of collaborative governance in the implementation of Good Manufacturing Practice (GMP) in Small and Medium Enterprises (SMEs) in Depok City as an effort to strengthen the competitiveness of the local food industry. This study is relevant because it demonstrates the role of cross-sector collaboration in supporting food quality and safety improvements in SMEs. This study uses a qualitative approach with a narrative study design, chosen to understand the experiences of actors in depth in the collaborative process. The analysis refers to the collaborative governance framework of Ansell and Gash (2008), which includes initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes. The results of the study indicate initial resource imbalances, particularly in production capacity, understanding of food safety standards, and access to technology. The facilitative leadership of the Depok City Trade and Industry Office is demonstrated through training, technical assistance, and facilitation of communication between stakeholders, which builds trust. The collaborative process is strengthened through experiential learning through visits to Terve Chocolate, which is effective because it provides hands-on learning and accelerates SMEs' understanding of GMP implementation. This study concludes that structured and participatory cross-sector collaboration is key to transforming SMEs into a more competitive food industry, and has implications for developing SME development policies in the region.

ANALISIS DESKRIPSI DAN STANDARISASI PERATURAN DESA MAJASARI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN TKI ASAL DESA MAJASARI TAHUN 2018 – 2020 Nidaul Muthmainnah; Dede Sri Kartini; Neneng Yani Yuningsih
Jurnal Academia Praja Vol 6 No 2 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v6i2.1083

Pemdes Majasari memiliki Perdes No. 3 tahun 2012 tentang perlindungan PMI Asal Desa Majasari yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan meminimalisir kasus yang dialami oleh PMI serta calon PMI. Penelitian ini menggunakan metode kuallitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah masih terdapat kondisi dilapangan dimana hal tersebut tidak sesuai denga napa yang tertuang dalam perdes tersebut.

Proses Kolaborasi dalam Program Desa Binaan Imigrasi Analisis Collaborative Governance di desa Citeko Purwakarta: An Analysis of Collaborative Governance in Citeko Village, Purwakarta Dinda Putri Nuranisya Dinda; Indra Aditya; Nidaul Muthmainnah
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 11 No 1 (2026): Public Service Governance
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipsk.v11i1.6228

The problem of non-procedural Indonesian migrant workers (PMI) in rural areas due to a lack of immigration literacy increases their vulnerability to human trafficking. Responding to this governance challenge, the Directorate General of Immigration launched the Immigration Assisted Village (DBI) Program as a collaborative preventive measure. This study aims to analyze the collaborative governance process in the implementation of the DBI program in Citeko Village, Purwakarta Regency, using the Ansell and Gash (2007) framework, which focuses on five main dimensions: face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes. This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through non-participant observation, document analysis, and in-depth interviews with six informants representing immigration authorities, village officials, and community members. The data analysis technique used the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña (2014). The findings indicate that all five elements of the collaborative process have been consistently implemented throughout the program's implementation. Intensive face-to-face interactions have successfully built trust among stakeholders; institutional commitment is realized through formal and informal coordination; and and fostered a strong shared understanding of the essence of preventing unsafe migration. This synchronized process has produced measurable intermediate impacts, particularly in improving residents' immigration literacy and strengthening the role of village governments in immigration oversight activities. However, the overall effectiveness of this program remains limited due to minimal private sector participation and uneven information dissemination to the grassroots level. This study contributes to the growing literature on collaborative governance of rural immigration, while also highlighting the importance of metagovernance and sustained local engagement.

KOMUNIKASI PEMERINTAH DIGITAL DI ERA SMART CITY: EFEKTIVITAS SP4N-LAPOR! SEBAGAI PLATFORM KOMUNIKASI PUBLIK DI KOTA TEGAL Afisa Afisa; Annisa Adilla; Alfiyani Aisyah; Nidaul Muthmainnah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.1347

Perkembangan era digital telah membawa perubahan pada berbagai sektor termasuk komunikasi pemerintahan terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas komunikasi pemerintah melalui aplikasi SP4N-LAPOR! dalam mendukung konsep smart city di Kota Tegal dengan menggunakan model Harold D. Lasswell. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah sebagai komunikator cukup aktif merespons aduan masyarakat, dengan pesan berupa aspirasi publik yang berperan penting dalam evaluasi layanan. Aplikasi SP4N-LAPOR! dinilai efektif dalam meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi, meskipun masih terdapat kendala pada kejelasan informasi, kualitas respons, literasi digital masyarakat, dan infrastruktur. Partisipasi masyarakat sebagai komunikan sudah menunjukkan keterlibatan dalam pengawasan pelayanan, namun belum merata. Efek yang dihasilkan berupa peningkatan kualitas pelayanan publik dan responsivitas pemerintah, meski masih ada tantangan koordinasi antarinstansi. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan komunikasi pemerintah melalui SP4N-LAPOR! tergolong cukup efektif, tetapi masih perlu perbaikan pada aspek kelembagaan, kualitas komunikasi, dan partisipasi masyarakat.

Implementation of Labor Recruitment: A Case Study in Pasirranji Village Bekasi Regency Megga Amelia Putri Putri; Dadan Kurniansyah; Nidaul Muthmainnah
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 3 (2026): Agustus
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i3.1315

This study aims to analyze the implementation of labor recruitment in Pasirranji Village, Bekasi Regency. The study was motivated by the ongoing issues in the implementation of labor recruitment, such as transparency of information and coordination among the parties involved. This study employs a qualitative approach using the case study method. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were then analyzed using George C. Edward III’s policy implementation theory, which encompasses communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of labor recruitment has proceeded fairly well, though it is not yet fully optimal. The findings indicate that coordination among stakeholders still needs to be strengthened, particularly in conveying information to the public and implementing more transparent recruitment mechanisms. Additionally, the absence of a joint standard operating procedure (SOP) has led to differing interpretations in the implementation of recruitment. Nevertheless, the Pasirranji Village Government, Karang Taruna, and the Department of Labor have supported the implementation of local labor recruitment. The implications of this study are the need to develop joint SOPs, improve coordination among parties, and enhance information transparency so that the implementation of labor recruitment becomes more effective, accountable, and in accordance with applicable regulations.

Implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Karawang Raisa Siti Aminah; Rachmat Ramdani; Nidaul Muthmainnah
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 3 (2026): Agustus
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i3.1342

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan dini berdasarkan perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain single-case study yang melibatkan 13 informan yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi Program GenRe telah berjalan baik di dalam jejaring kelembagaan, namun jangkauan informasi kepada remaja di luar jejaring PIK-R/M masih terbatas. Sumber daya kelembagaan tersedia, tetapi distribusi sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran pada tingkat pelaksana belum sepenuhnya memadai. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan program, sedangkan struktur birokrasi telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas dan koordinasi lintas sektor, meskipun mekanisme kolaborasi formal masih perlu diperkuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program GenRe telah berjalan cukup baik, namun penguatan jangkauan komunikasi, pemerataan sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan sistem evaluasi berbasis outcome diperlukan untuk meningkatkan kualitas implementasi program. Penelitian ini terbatas pada analisis proses implementasi di lokasi penelitian sehingga tidak mengukur efektivitas Program GenRe terhadap penurunan angka pernikahan dini.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN KARAWANG BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2019 Mutiara Anindya Pramitha; Lukmanul Hakim; Nidaul Muthmainnah
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1703

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Dinas Sosial Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Latar belakang masalah menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan SLRT seperti keterbatasan kapasitas SDM, kendala teknologi aplikasi Sorabi, fragmentasi layanan akibat ego sektoral, dan kesulitan akses bagi kelompok sasaran tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam dengan informan kunci di Dinas Sosial dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SLRT dirancang ideal untuk integrasi layanan sosial, implementasinya dihadapkan pada kesenjangan antara desain kebijakan dan kapasitas operasional. Kendala meliputi keterbatasan SDM dan insentif, masalah teknis aplikasi Sorabi terutama di pedesaan, ego sektoral antar OPD yang menghambat koordinasi, serta persyaratan administratif yang menyulitkan kelompok sasaran rentan. Penelitian ini menyoroti pentingnya adaptasi kebijakan SLRT pada daerah dengan dinamika sosio-ekonomi kompleks seperti Karawang, khususnya dalam konteks industrialisasi dan dualisme teknologi antara perkotaan-pedesaan.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search