Langas Denny Siahaan
Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Jakarta, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaruh Infrastruktur, Suprastruktur dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa yang Dimediasi oleh Kinerja Operasioanl Pelabuhan Malundung Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Grace Markella; Langas Denny Siahaan; Rohana Sitanggang; Olfebri Olfebri
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 7 No. 5 (2026): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Mei - Juni 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jemsi.v7i5.8443

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh infrastruktur pelabuhan, suprastruktur pelabuhan, dan sumber daya manusia terhadap kepuasan pengguna jasa, dengan kinerja operasional sebagai variabel mediasi pada Pelabuhan Malundung Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM). Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 230 pengguna jasa yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam aktivitas kepelabuhanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa infrastruktur, suprastruktur, dan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja operasional. Selain itu, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh langsung terhadap kepuasan pengguna jasa. Kinerja operasional terbukti mampu memediasi secara signifikan pengaruh ketiga variabel independen terhadap kepuasan pengguna jasa. Suprastruktur pelabuhan dan sumber daya manusia memiliki pengaruh dominan dalam meningkatkan kinerja dan kepuasan pengguna. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya investasi berkelanjutan pada pengembangan fasilitas pelabuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk mendorong efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi strategis bagi pengelola pelabuhan dalam merumuskan kebijakan peningkatan layanan.
Analysis of Obstacles Faced by Shipping Companies Due to Mining Business License Certification Policies for Coal Transport Ismail Ismail; Langas Denny Siahaan; Nashrullah Nashrullah; Eduard Alfian Syamsya Sijabat; Aswanti Setyawati
Jurnal Ilmu Manajemen Terapan Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (September - Oktober 2026)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jimt.v8i1.9801

Abstract

As an archipelagic country, Indonesia relies heavily on maritime transportation, including coal distribution. However, the implementation of the Mining Services Business License (IUJP) for coal transportation has created cross-sectoral challenges that remain underexplored from the perspective of shipping companies, particularly regarding legal certainty, operational efficiency, profitability, and competitiveness. This study examines the constraints and impacts of IUJP implementation on shipping businesses. A descriptive qualitative approach was applied, Informants were selected purposively and included operational managers, licensing, legal, and documentation staff, government representatives, investors, and other stakeholders. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions, observations, and documentation. The data were analyzed using MAXQDA-assisted coding and validated through source, technique, and time triangulation. The findings reveal that overlapping authority between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Transportation causes differing interpretations, operational uncertainty, lengthy administrative procedures, higher waiting times and costs, lower fleet utilization, and reduced profitability and competitiveness. The study’s novelty lies in mapping the relationship between IUJP regulatory disharmony and shipping business performance. Regulatory harmonization, clear authority, standardized requirements, and integrated cross-sectoral licensing are required to improve business certainty and operational efficiency.