Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) JUDGE: Jurnal Hukum
Achmad Adi Surya Guntur Silam
Universitas Palangka Raya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ENFORCEMENT LAW BY POLICE FORESTRY AS INVESTIGATOR EMPLOYEE COUNTRY CIVIL RESPONSIBILITY IN COMBATING THE CRIMINAL ACTS OF ILLEGAL LOGGING IN CITY PALANGKA RAYA Aini Happy Patricia; Yacob Ferdinan Martono; Rizki Setyobowo Sangalang; Achmad Adi Surya Guntur Silam
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 4 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21064689

Abstract

Indonesia, US a country endowed with abundant forest resources, faces various forestry-related issues, one of which is illegal logging. Central Kalimantan, particularly the city of Palangka Raya, is among the regions affected by illegal logging activities, which not only cause environmental degradation but also result in economic and social losses. This study aims to analyze lawenforcement efforts carried out by Police Forestry (Forest Rangers) US Civil Servant Investigators (PPNS) in combating illegal logging in Palangka Raya, as well as to identify the obstacles encountered in its implementation. This research employs a juridical-empirical method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews with relevant authorities and literature studies, particularly referring to Law Number 41 of 1999 and Law Number 18 of 2013. The results indicate that lawenforcement efforts are carried out through both preventive and repressive approaches. Preventive measures include publicawareness programs, reforestation, establishment of guard posts, and improvement of human resource capacity. Meanwhile, repressive efforts involve patrol activities, law enforcement operations, and legal actions against perpetrators of illegal logging. Thedata show a decline in the number of cases from 2023 to 2025, indicating an improvement in the effectiveness of law enforcement.
Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan melalui Restorative Justice Muhammad Fadel Nugraha; Achmad Adi Surya Guntur Silam; H. M. Istani; Agus Mulyawan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2267

Abstract

Keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial, pemenuhan kebutuhan korban, dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana.Namun, ruang pertimbangan yang luas dan rumusan norma yang bersifat umum berpotensi menimbulkan ketidakseragaman praktik di tingkat penyidik, risiko penyalahgunaan wewenang, serta hambatan administratif. Untuk mewujudkan tujuan pemulihan substantif bagi korban sekaligus menjamin kepastian hukum, diperlukan standardisasi prosedur operasional, peningkatan kapasitas profesional penyidik, dan penguatan mekanisme akuntabilitas institusional. Penelitian ini menegaskan urgensi pengembangan pedoman teknis dan sistem pengawasan yang komprehensif sebagai prasyarat efektifitas penerapan restorative justice oleh kepolisian.
Rekonstruksi Batas Usia Minimal Pernikahan: Analisis Kesadaran Hukum Siswa SMA NU dalam Perspektif Maqashid Al-Usrah Syamhudian Noor; Achmad Adi Surya Guntur Silam; Revinia Audi Surya
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2614

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum siswa SMA NU Palangka Raya terhadap batasan usia minimal pernikahan pasca-revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta merekonstruksi pemahaman tersebut dalam perspektif Maqashid al-Usrah. Riset ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara mendalam dengan siswa serta pendidik di SMA NU Palangka Raya, yang kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif menggunakan teori kesadaran hukum dan pilar kemaslahatan keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum siswa berada pada kategori sedang menuju tinggi. Pada aspek pengetahuan dan perilaku hukum, siswa menunjukkan respon positif yang ditandai dengan nihilnya angka pernikahan dini di sekolah tersebut. Namun, pada aspek pemahaman dan sikap hukum, terjadi ambivalensi akibat adanya polarisasi antara teks fikih klasik mengenai kebolehan nikah pasca-baligh dengan regulasi negara. Melalui analisis Maqashid al-Usrah, ditemukan bahwa batasan usia 19 tahun merupakan pengejawantahan dari perlindungan terhadap jiwa (hifzh an-nafs), keturunan (hifzh an-nasl), akal (hifzh al-aql), dan harta (hifzh al-mal) demi mencegah kemandulan sosial (stunting, KDRT, dan kemiskinan). Penelitian ini merekonstruksi pemikiran bahwa mematuhi hukum positif negara pada hakikatnya adalah wujud nyata dari pengamalan nilai-nilai substantif hukum Islam.
Co-Authors Agus Mulyawan Aini Happy Patricia H. M. Istani Muhammad Fadel Nugraha Noor, Syamhudian Revinia Audi Surya Rizki Setyobowo Sangalang Yacob Ferdinan Martono