Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOMOI Law Review Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Pemberdayaan Sosial dan Teknologi Masyarakat Pengabdian Pendidikan Indonesia (PPI)
Hendri Dwitanto
Universitas Samudra
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENDAMPINGAN HUKUM DAN DIGITALISASI ARSIP KELUARGA UNTUK MITIGASI ADMINISTRATIF DESA SIMPANG LHEE KABUPATEN ACEH TAMIANG Hendri Dwitanto; T. M. Tajus Barraq; Erza Nabilla Syahputri; Deni Kurniawan
Jurnal Pemberdayaan Sosial dan Teknologi Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jpstm.v6i1.6396

Abstract

Abstract: Flooding in Aceh Tamiang has had a significant impact on the disruption of village administrative services, particularly in Simpang Lhee Village, due to damage to office equipment and data storage media. This condition has hindered public services such as the issuance of official letters, document management, and community access to post-disaster services. This community service program aims to restore the function of village administration while strengthening the capacity of village officials in managing digital archives. The implementation method was carried out systematically through stages of needs assessment, provision of facilities in the form of printers and external hard drives, as well as technical training and assistance. The results indicate that village administrative services have gradually returned to normal, supported by the availability of operational equipment and improved capacity of village officials in managing documents and performing routine data backups. Overall, this program not only contributes to the recovery of public services after the flood but also promotes the development of a more resilient, efficient, and sustainable village administrative system. Keywords: Village Administrative Recovery; Digital Archiving; Post-Flood Recovery.     Abstrak: Bencana banjir di Aceh Tamiang berdampak signifikan terhadap terganggunya layanan administrasi desa, khususnya di Desa Simpang Lhee, akibat kerusakan perangkat perkantoran dan media penyimpanan data. Kondisi ini menghambat pelayanan publik seperti penerbitan surat keterangan, pengelolaan dokumen, dan akses masyarakat terhadap layanan pasca-bencana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memulihkan fungsi administrasi desa sekaligus memperkuat kapasitas aparatur dalam pengelolaan arsip digital. Metode pelaksanaan dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi kebutuhan, intervensi sarana berupa pemberian printer dan hard disk eksternal, pelatihan dan pendampingan teknis. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa layanan administrasi desa mulai kembali berjalan normal, didukung oleh ketersediaan perangkat operasional dan meningkatnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola dokumen serta melakukan pencadangan data secara rutin. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya berkontribusi pada pemulihan layanan publik pasca-banjir, tetapi juga mendorong terbentuknya sistem administrasi desa yang lebih tangguh, efisien, dan berkelanjutan. Kata Kunci: Pemulihan Administrasi Desa; Arsip Digital; Pasca-Banjir.
LEGAL ANALYSIS OF ISLAMIC COMMERCIAL LAW ON THE PRACTICE OF EXPLOITING MARINE RESOURCES IN COASTAL AREAS (A STUDY OF MUAMALAH JURISPRUDENCE AND ECOLOGICAL ETHICS) Fahman Urdawi Nasution; Muhammad Natsir; Hendri Dwitanto
NOMOI Law Review Vol 7, No 1 (2026): May Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v7i1.30369

Abstract

This research analyzes the practices of marine resource exploitation in the coastal area of East Aceh from the perspective of Islamic commercial law, focusing on a review of fiqh muamalah and ecological ethics. East Aceh, as a coastal area with significant marine potential, faces various problems of excessive exploitation such as the use of trawl nets, overfishing, and degradation of mangrove ecosystems. This study aims to assess the conformity of marine resource management practices with the principles of Islamic law, analyze the impact of excessive exploitation on maqashid sharia, and formulate a sustainable management framework based on Islamic values. The research method used is qualitative with a library research approach, analyzing Islamic legal literature, scientific journals, and related policy documents. The research findings indicate that the practice of exploiting marine resources in East Aceh contradicts the principles of fiqh muamalah such as la darar wa la dirar (not causing harm), the prohibition of israf (wastefulness), and the concept of amanah in resource management. From the perspective of Islamic ecological ethics, these practices violate the principle of mizan (balance), hifz al-bi'ah (environmental preservation) as part of maqashid sharia, as well as the responsibility of khalifah fi al-ardh. The conclusion of the research emphasizes the need for a transformation in the management of marine resources that integrates the principles of Islamic law with sustainable practices, through the application of a sharia economic system, the development of a halal value chain, and strengthening the role of Islamic institutions in education and supervision.
Menjembatani "Normative Digital Gap": Relevansi Teori Hukum Responsif dalam Pembaruan Hukum Perikatan Indonesia Hendri Dwitanto; M. Irfan Islami Rambe; Mustika Putra Rokan
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.989

Abstract

Perkembangan teknologi digital melahirkan bentuk hubungan perikatan baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh hukum perikatan Indonesia yang masih bertumpu pada Burgerlijk Wetboek (BW). Kondisi ini menimbulkan normative digital gap antara kebutuhan masyarakat digital dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dimensi kesenjangan normatif tersebut serta menganalisis relevansi teori hukum responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam pembaruan hukum perikatan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma terkait pengaturan subjek dan objek digital, mekanisme kesepakatan elektronik, serta tanggung jawab perdata dalam ekosistem digital multipihak. Teori hukum responsif dinilai relevan sebagai dasar pembaruan hukum yang adaptif dan berkeadilan. Penelitian merekomendasikan penyusunan RUU Hukum Perikatan berbasis responsivitas serta penguatan kapasitas kelembagaan menghadapi percepatan inovasi digital.
Perbaikan Akses Pendidikan Pasca-Banjir: Model Pendampingan Hukum untuk Anak Sekolah di Aceh Tamiang Fahman Urdawi Nasution; Hendri Dwitanto; Rika Afrida Yanti; M. Irfan Islami Rambe; Mustika Putra Rokan
Pengabdian Pendidikan Indonesia Vol. 3 No. 03 (2025): Artikel Periode Desember 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ppi.v3i03.7797

Abstract

Banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir November 2025 telah melumpuhkan akses pendidikan bagi ribuan anak sekolah. Sebanyak 71 sekolah di 12 kecamatan terdampak langsung, dengan kerusakan infrastruktur yang parah, terendamnya peralatan pembelajaran, dan terputusnya kegiatan belajar mengajar selama lebih dari sebulan. Kondisi ini melanggar jaminan konstitusional hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28C Ayat (1) yang menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membangun model pendampingan hukum yang komprehensif guna memulihkan dan melindungi akses pendidikan anak korban bencana. Metode pelaksanaan menggabungkan pendekatan advokasi non-litigasi, edukasi hukum partisipatif, dan pendampingan berbasis komunitas melalui kerja sama lintas sektor antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga bencana, dan organisasi masyarakat sipil. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hak pendidikan di kalangan orang tua dan guru sebesar 78%, percepatan proses perizinan sekolah darurat dari rata-rata 14 hari menjadi 3 hari kerja, dan peningkatan tingkat kehadiran siswa dari 45% menjadi 89% dalam tiga bulan pertama implementasi. Model pendampingan hukum yang dikembangkan terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan struktural, administratif, dan sosial-budaya yang menghambat pemulihan pendidikan pasca-bencana. Kesimpulan menekankan bahwa pendekatan berbasis hak dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pemulihan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi fondasi untuk membangun ketangguhan sistem pendidikan di wilayah rawan bencana.
Co-Authors Deni Kurniawan Erza Nabilla Syahputri Fahman Urdawi Nasution M. Irfan Islami Rambe Muhammad Natsir Rika Afrida Yanti ROKAN, MUSTIKA PUTRA T. M. Tajus Barraq