Rika Afrida Yanti
Universitas Samudra

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

COASTAL WOMEN AS PERPETRATORS OR VICTIMS: AN ANALYSIS OF CRIMINAL PUNISHMENT AGAINST WOMEN IN CASES OF MARINE ENVIRONMENTAL DESTRUCTION IN EAST ACEH Rika Afrida Yanti; Muhammad Natsir; Liza Agnesta Krisna
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 11, No 1: JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : LPPM STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v11i1.1277

Abstract

This study examines two central issues concerning coastal women in cases of marine environmental destruction in East Aceh: (1) how environmental criminal law normatively constructs women as perpetrators, and (2) how law enforcement can incorporate substantive and restorative justice principles. Using a normative juridical method supported by analysis of legislation and judicial practice, the research finds that although the Environmental Protection and Management Law formally requires proof of fault (mens rea) for individuals, its application often remains formalistic and result-oriented. The law does not adequately differentiate between primary actors and structurally vulnerable participants, leading to the disproportionate criminalization of coastal women. The study argues that achieving genuine environmental justice requires a contextual and gender-sensitive approach, including proportional assessment of culpability and the selective application of restorative justice mechanisms. Legal reform is therefore necessary to align environmental protection with substantive justice and gender equality principles in coastal communities.
Perbaikan Akses Pendidikan Pasca-Banjir: Model Pendampingan Hukum untuk Anak Sekolah di Aceh Tamiang Fahman Urdawi Nasution; Hendri Dwitanto; Rika Afrida Yanti; M. Irfan Islami Rambe; Mustika Putra Rokan
Pengabdian Pendidikan Indonesia Vol. 3 No. 03 (2025): Artikel Periode Desember 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ppi.v3i03.7797

Abstract

Banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir November 2025 telah melumpuhkan akses pendidikan bagi ribuan anak sekolah. Sebanyak 71 sekolah di 12 kecamatan terdampak langsung, dengan kerusakan infrastruktur yang parah, terendamnya peralatan pembelajaran, dan terputusnya kegiatan belajar mengajar selama lebih dari sebulan. Kondisi ini melanggar jaminan konstitusional hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28C Ayat (1) yang menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membangun model pendampingan hukum yang komprehensif guna memulihkan dan melindungi akses pendidikan anak korban bencana. Metode pelaksanaan menggabungkan pendekatan advokasi non-litigasi, edukasi hukum partisipatif, dan pendampingan berbasis komunitas melalui kerja sama lintas sektor antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga bencana, dan organisasi masyarakat sipil. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hak pendidikan di kalangan orang tua dan guru sebesar 78%, percepatan proses perizinan sekolah darurat dari rata-rata 14 hari menjadi 3 hari kerja, dan peningkatan tingkat kehadiran siswa dari 45% menjadi 89% dalam tiga bulan pertama implementasi. Model pendampingan hukum yang dikembangkan terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan struktural, administratif, dan sosial-budaya yang menghambat pemulihan pendidikan pasca-bencana. Kesimpulan menekankan bahwa pendekatan berbasis hak dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pemulihan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi fondasi untuk membangun ketangguhan sistem pendidikan di wilayah rawan bencana.