Derriansya Putra Jaya
Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Tamansiswa Palembang

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Studi Kebijakan Pengelompokan Standar Upah dan Rasio Kerja Petugas Kebersihan Lapangan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang Derriansya Putra Jaya; Lies Nur Intan; Zet Abdullah; Rita Junita; Supardi
Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS) Vol. 5 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/ijoms.v5i1.2515

Abstract

Studi kebiajakan standar upah dan rasio kerja menggambarkan bahwa jaringan pengaman dan bentuk perlindungan terhadap pekerja yang mempunyai kompetensi yang rendah, masa kerja lebih rendah dari satu tahun dan jabatan paling rendah di dalam bekerja harus mendapatkan perlindungan dari terpuruknya pendapatan dan kesejahteraan yang diterima pekerja. Teori upah menerangkan bahwa upah menurut kodrat adalah upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan kelurganya sedangkan upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang akan berubah di sekitar upah menurut kodrat. Dalam teori upah dijelaskan bahwa penerapan system upah kodrat menimbulkan tekanan kaum buruh, karena kaum buruh dalam posisi yang sulit untuk menembus kebijakan upah yang telah diterapkan oleh para produsen. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa upah yang diterima dari petugas kebersihan lapangan cukup bervariasi sesuai dengan gambaran pekerjaannya masing-masing Upah petugas kebersihan lapangan dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori kelompok pengupahan. Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa petugas penyapuan memiliki jumlah pekerja yang paling banyak dan tersebar di masing-masing wilayah kecamatan sebanyak 637 pekerja. Wilayah kerja dari petugas penyapuan ini adalah di jalan utama/protokol, jalan di lingkungan perkantoran, jalan di depan area bisnis, wilayah pasar-pasar tradisional yang cukup ramai dan padat seperti di Pasar 16 Ilir Palembang, Pasar Induk Jakabaring, Pasar buah Jakabaring, Pasar 10 Ulu, Pasar kalangan Masjid Cengho. Ada juga wilayah yang dibersihkan area taman kota seperti area Kambang Iwak Park, wilayah pemukiman padat berupah perumahan masyarakat di tengah kota, depo sampah yang merupakan tempat penampungan sampah sementara termasuk dan wilayah sungai dan drainase seperti anak sungai di simpang sekip dan area sungai Lambidaro Palembang.
Fiscal Justice and the Principle of Direct Benefit in Regional Budget Politics: A Comparison of Motor Vehicle Tax Utilization in Two Provinces Derriansya Putra Jaya; Arie Wijaya; Aris Munandar
Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS) Vol. 5 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/ijoms.v5i1.2293

Abstract

This study analyzes the extent to which the Motor Vehicle Tax (PKB), as a regional tax, reflects the principles of fiscal equity and direct benefit in provincial budget policy. Using a comparative study design between West Java and South Sumatra Provinces in the 2025–2026 fiscal year, this study evaluates the consistency between PKB revenue and road infrastructure spending through the fiscal conversion ratio indicator. A qualitative approach based on analysis of regional budget documents, regulations, budget realization reports, and policy communications is used to integrate normative and institutional dimensions within a single evaluative framework. The findings indicate two models of PKB utilization. West Java exhibits a trend toward benefit-consistent budgeting with a relatively high fiscal conversion ratio and a strengthening of sectoral associations between taxes and road construction. In contrast, South Sumatra applies a more flexible general allocation budgeting model across sectors, but with a looser direct benefit association. This study also expands the concept of fiscal equity through the spatial dimension by introducing the urban–rural fiscal return gap and emphasizing the importance of fiscal sustainability in addressing potential tax base erosion in the transportation sector. The main contribution of this research is the operationalization of the fiscal conversion ratio as an evaluative indicator of the benefit principle at the subnational level, as well as the assertion that fiscal justice is the result of political allocation choices in a decentralized system.
Model Reformasi Birokrasi Berbasis Digital Melalui Penerapan Aplikasi Sidemang Kantor Kelurahan Kota Palembang Derriansya Putra Jaya; Lies Nur Intan; Rita Junita
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 8 عدد 1 (2025): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2025)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v8i1.325

Abstract

Reformasi Birokrasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan khususnya, pelayanan Publik dimana transformasi digital dalam sistem pemerintahan Indonesia akan menyeluruh guna menunjang pelayanan publik yang optimal. Transformasi digital pemerintah ini bukan sekedar adopsi teknologi tapi merupakan perubahan yang menyeluruh, yang mencakup transformasi serta tata kelola sistem Pemerintahan dari mulai proses bisnis sumber daya manusia dan pemanfaatan infrastruktur. Tujuan penelitian ini adalah untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan di kelurahan, memudahkan masyarakat dalam memantau perkembangan berkas dari mulai diajukan, diproses, dan dibubuhkan TTE tersertifikasi dari BSrE, menghemat waktu, memberi pelayanan di kelurahan yang mudah, cepat, dan efisien. Penelitian ini juga menjelaskan sangat pentingnya reformasi birokrasi dalam pelayanan publik digital terutama dalam penerapan Aplikasi Sidemang kelurahan yang ada di Kota Palembang. Digitalisasi pelayanan publik tersebut telah diimplementasikan kepada masyarakat di 107 kelurahan yang ada di Kota Palembang. Sebelum adanya digitalisasi pelayanan publik masyarakat mengajukan pembuatan surat-surat keterangan di kelurahan secara manual dengan cara mendatangi langsung kantor kelurahan dengan membawa berkas-berkas persyaratan. Proses tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama dan informasi terkait dengan pelayanan di kecamatan dan di kelurahan lebih lambat diterima oleh masyarakat. Sesudah adanya penerapan Aplikasi Sidemang masyarakat dapat mengajukan pembuatan surat-surat keterangan di kecamatan dan kelurahan melalui aplikasi Sidemang mobile (Android) dan berbasis web dengan mudah dan cepat. Proses tatap muka dengan operator kelurahan hanya dilakukan di proses verifikasi oleh petugas kelurahan saat berkas sudah selesai diproses.