Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Studi Kebijakan Pengelompokan Standar Upah dan Rasio Kerja Petugas Kebersihan Lapangan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang Derriansya Putra Jaya; Lies Nur Intan; Zet Abdullah; Rita Junita; Supardi
Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS) Vol. 5 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/ijoms.v5i1.2515

Abstract

Studi kebiajakan standar upah dan rasio kerja menggambarkan bahwa jaringan pengaman dan bentuk perlindungan terhadap pekerja yang mempunyai kompetensi yang rendah, masa kerja lebih rendah dari satu tahun dan jabatan paling rendah di dalam bekerja harus mendapatkan perlindungan dari terpuruknya pendapatan dan kesejahteraan yang diterima pekerja. Teori upah menerangkan bahwa upah menurut kodrat adalah upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan kelurganya sedangkan upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang akan berubah di sekitar upah menurut kodrat. Dalam teori upah dijelaskan bahwa penerapan system upah kodrat menimbulkan tekanan kaum buruh, karena kaum buruh dalam posisi yang sulit untuk menembus kebijakan upah yang telah diterapkan oleh para produsen. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa upah yang diterima dari petugas kebersihan lapangan cukup bervariasi sesuai dengan gambaran pekerjaannya masing-masing Upah petugas kebersihan lapangan dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori kelompok pengupahan. Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa petugas penyapuan memiliki jumlah pekerja yang paling banyak dan tersebar di masing-masing wilayah kecamatan sebanyak 637 pekerja. Wilayah kerja dari petugas penyapuan ini adalah di jalan utama/protokol, jalan di lingkungan perkantoran, jalan di depan area bisnis, wilayah pasar-pasar tradisional yang cukup ramai dan padat seperti di Pasar 16 Ilir Palembang, Pasar Induk Jakabaring, Pasar buah Jakabaring, Pasar 10 Ulu, Pasar kalangan Masjid Cengho. Ada juga wilayah yang dibersihkan area taman kota seperti area Kambang Iwak Park, wilayah pemukiman padat berupah perumahan masyarakat di tengah kota, depo sampah yang merupakan tempat penampungan sampah sementara termasuk dan wilayah sungai dan drainase seperti anak sungai di simpang sekip dan area sungai Lambidaro Palembang.
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBERDAYAAN KOLABORATIF ANAK JALANAN DI YAYASAN INTAN MAHARANI PALEMBANG: PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBERDAYAAN KOLABORATIF ANAK JALANAN DI YAYASAN INTAN MAHARANI PALEMBANG Syahri Syahri; Masayu Adiah; Lies Nur Intan; Fitri Herdayani; Rita Junita; Supardi Supardi
Jurnal ABDI: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 11 No. 2 (2026): JURNAL ABDI : Media Pengabdian Kepada masyarakat
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/abdi.v11i2.40048

Abstract

Street children are one of the problems in urban areas, including in the city of Palembang. The number of street children is increasing from time to time, so comprehensive and sustainable efforts are needed to resolve the problem. To make these efforts, the involvement of many parties is required, one of the parties that plays an important role is civil society organizations, namely non-governmental organizations. The Intan Maharani Foundation is one of the Civil Society Organizations that has a serious concern for fostering street children in the city of Palembang. To help improve their role, this community service activity was carried out, namely, strengthening the collaborative fostering of street children. The activity was carried out using the brainstorming and discussion method. The leaders and staff of the foundation understand the importance of collaboration with stakeholders, conducting analysis of support and resources, and designing follow-up plans for cooperation. From the results of the workshop, the Intan Maharani Foundation can build a wider stakeholder network so that it will increase its role in urban poverty issues, including street children. Keywords: street children, collaborative, coaching, stakeholders
Rasionalitas Weberian dalam Pemerintahan Modern: Tantangan Birokrasi dan Kebijakan Publik Husyam; Lies Nur Intan; Rita Junita
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1744

Abstract

Rasionalitas merupakan elemen fundamental dalam pemerintahan modern karena berfungsi sebagai dasar normatif dan operasional dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep rasionalitas pemerintahan dalam perspektif Weberian serta mengkaji relevansi dan tantangan penerapannya dalam birokrasi dan kebijakan publik kontemporer, khususnya dalam konteks Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review terhadap buku-buku klasik dan jurnal nasional maupun internasional yang relevan dengan kajian pemerintahan dan administrasi publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa rasionalitas rasional-legal sebagaimana dirumuskan oleh Max Weber tetap menjadi fondasi penting bagi legitimasi pemerintahan, kepastian hukum, dan profesionalisme birokrasi. Namun, dalam praktiknya, rasionalitas tersebut kerap mengalami distorsi akibat politisasi birokrasi, fragmentasi regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta dominasi rasionalitas prosedural yang mengabaikan dimensi substantif dan etis. Analisis terhadap indikator empiris seperti Corruption Perception Index (CPI), Government Effectiveness, dan Rule of Law Index mengindikasikan bahwa tantangan rasionalitas pemerintahan di Indonesia bersifat multidimensional. Artikel ini menegaskan bahwa pemikiran Weberian tetap relevan sebagai kerangka analitis, tetapi memerlukan reinterpretasi kritis agar selaras dengan tuntutan governance, demokrasi, dan digitalisasi pemerintahan. Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada penguatan pendekatan neo-Weberian, sementara secara praktis memberikan landasan konseptual bagi reformasi birokrasi dan kebijakan publik di Indonesia.
Model Reformasi Birokrasi Berbasis Digital Melalui Penerapan Aplikasi Sidemang Kantor Kelurahan Kota Palembang Derriansya Putra Jaya; Lies Nur Intan; Rita Junita
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 8 عدد 1 (2025): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2025)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v8i1.325

Abstract

Reformasi Birokrasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan khususnya, pelayanan Publik dimana transformasi digital dalam sistem pemerintahan Indonesia akan menyeluruh guna menunjang pelayanan publik yang optimal. Transformasi digital pemerintah ini bukan sekedar adopsi teknologi tapi merupakan perubahan yang menyeluruh, yang mencakup transformasi serta tata kelola sistem Pemerintahan dari mulai proses bisnis sumber daya manusia dan pemanfaatan infrastruktur. Tujuan penelitian ini adalah untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan di kelurahan, memudahkan masyarakat dalam memantau perkembangan berkas dari mulai diajukan, diproses, dan dibubuhkan TTE tersertifikasi dari BSrE, menghemat waktu, memberi pelayanan di kelurahan yang mudah, cepat, dan efisien. Penelitian ini juga menjelaskan sangat pentingnya reformasi birokrasi dalam pelayanan publik digital terutama dalam penerapan Aplikasi Sidemang kelurahan yang ada di Kota Palembang. Digitalisasi pelayanan publik tersebut telah diimplementasikan kepada masyarakat di 107 kelurahan yang ada di Kota Palembang. Sebelum adanya digitalisasi pelayanan publik masyarakat mengajukan pembuatan surat-surat keterangan di kelurahan secara manual dengan cara mendatangi langsung kantor kelurahan dengan membawa berkas-berkas persyaratan. Proses tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama dan informasi terkait dengan pelayanan di kecamatan dan di kelurahan lebih lambat diterima oleh masyarakat. Sesudah adanya penerapan Aplikasi Sidemang masyarakat dapat mengajukan pembuatan surat-surat keterangan di kecamatan dan kelurahan melalui aplikasi Sidemang mobile (Android) dan berbasis web dengan mudah dan cepat. Proses tatap muka dengan operator kelurahan hanya dilakukan di proses verifikasi oleh petugas kelurahan saat berkas sudah selesai diproses.