Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Studi Kebijakan Pengelompokan Standar Upah dan Rasio Kerja Petugas Kebersihan Lapangan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang Derriansya Putra Jaya; Lies Nur Intan; Zet Abdullah; Rita Junita; Supardi
Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS) Vol. 5 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/ijoms.v5i1.2515

Abstract

Studi kebiajakan standar upah dan rasio kerja menggambarkan bahwa jaringan pengaman dan bentuk perlindungan terhadap pekerja yang mempunyai kompetensi yang rendah, masa kerja lebih rendah dari satu tahun dan jabatan paling rendah di dalam bekerja harus mendapatkan perlindungan dari terpuruknya pendapatan dan kesejahteraan yang diterima pekerja. Teori upah menerangkan bahwa upah menurut kodrat adalah upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan kelurganya sedangkan upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang akan berubah di sekitar upah menurut kodrat. Dalam teori upah dijelaskan bahwa penerapan system upah kodrat menimbulkan tekanan kaum buruh, karena kaum buruh dalam posisi yang sulit untuk menembus kebijakan upah yang telah diterapkan oleh para produsen. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa upah yang diterima dari petugas kebersihan lapangan cukup bervariasi sesuai dengan gambaran pekerjaannya masing-masing Upah petugas kebersihan lapangan dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori kelompok pengupahan. Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa petugas penyapuan memiliki jumlah pekerja yang paling banyak dan tersebar di masing-masing wilayah kecamatan sebanyak 637 pekerja. Wilayah kerja dari petugas penyapuan ini adalah di jalan utama/protokol, jalan di lingkungan perkantoran, jalan di depan area bisnis, wilayah pasar-pasar tradisional yang cukup ramai dan padat seperti di Pasar 16 Ilir Palembang, Pasar Induk Jakabaring, Pasar buah Jakabaring, Pasar 10 Ulu, Pasar kalangan Masjid Cengho. Ada juga wilayah yang dibersihkan area taman kota seperti area Kambang Iwak Park, wilayah pemukiman padat berupah perumahan masyarakat di tengah kota, depo sampah yang merupakan tempat penampungan sampah sementara termasuk dan wilayah sungai dan drainase seperti anak sungai di simpang sekip dan area sungai Lambidaro Palembang.
Civil Society and Democratic Challenges in Indonesia and the Philippines within the ASEAN Context Husyam Husyam; Lies Nur Intan; Chitra Imelda
Journal of Social and Policy Issues Volume 6, No. 2 (2026): April- June
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/jspi.v6i2.734

Abstract

This study examines the role of civil society in responding to democratic challenges in Indonesia and the Philippines within the ASEAN context during 2019–2026. While prior research has addressed civil society, digital activism, populism, and institutional safeguards separately, few studies integrate these dimensions in a comparative framework. This study aims to analyze how civil society strategies, state responses, digital activism, electoral mechanisms, and legal safeguards interact to support democratic sustainability under increasing populist and institutional pressures. Using a qualitative comparative approach with a case study design, the study analyzes secondary data from journal articles, policy documents, democracy reports, digital archives, and credible media sources, examined through thematic analysis and cross-case comparison. The findings suggest that in Indonesia, civil society employs hybrid digital activism, community-based advocacy, and judicial mechanisms to navigate oligarchic influence, fragmented electoral law, and digital polarization. In the Philippines, civil society faces stronger populist repression, state-led constraints, and shrinking civic space, yet maintains adaptive resilience through strategic litigation, human rights advocacy, international networks, and local mobilization. These findings highlight the critical role of adaptive civil society and institutional safeguards in sustaining democratic processes, while emphasizing that democratic resilience cannot be inferred solely from formal electoral institutions. This study contributes conceptually by framing civil society as a socio-political infrastructure that mediates between citizens and institutions, extending theoretical understanding of how hybrid activism and civic strategies support democratic sustainability in ASEAN. The study is limited to Indonesia and the Philippines during 2019–2026, and results should be interpreted cautiously when considering broader generalizations.
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBERDAYAAN KOLABORATIF ANAK JALANAN DI YAYASAN INTAN MAHARANI PALEMBANG: PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBERDAYAAN KOLABORATIF ANAK JALANAN DI YAYASAN INTAN MAHARANI PALEMBANG Syahri Syahri; Masayu Adiah; Lies Nur Intan; Fitri Herdayani; Rita Junita; Supardi Supardi
Jurnal ABDI: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 11 No. 2 (2026): JURNAL ABDI : Media Pengabdian Kepada masyarakat
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/abdi.v11i2.40048

Abstract

Street children are one of the problems in urban areas, including in the city of Palembang. The number of street children is increasing from time to time, so comprehensive and sustainable efforts are needed to resolve the problem. To make these efforts, the involvement of many parties is required, one of the parties that plays an important role is civil society organizations, namely non-governmental organizations. The Intan Maharani Foundation is one of the Civil Society Organizations that has a serious concern for fostering street children in the city of Palembang. To help improve their role, this community service activity was carried out, namely, strengthening the collaborative fostering of street children. The activity was carried out using the brainstorming and discussion method. The leaders and staff of the foundation understand the importance of collaboration with stakeholders, conducting analysis of support and resources, and designing follow-up plans for cooperation. From the results of the workshop, the Intan Maharani Foundation can build a wider stakeholder network so that it will increase its role in urban poverty issues, including street children. Keywords: street children, collaborative, coaching, stakeholders