Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementation of The Bandar Lampung City Regional Regulation Lampung Number 4 of 2024 about Protection and Fulfillment of The Rights of Persons with Disabilities Disability in The Political Policy Perspective Tanfidziyyah Roja Akbar Alghani; Nur Rahmah; Frenki
NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/negrei.v6i1.16692

Abstract

This study aims to examine the implementation of Bandar Lampung City Regulation Number 4 of 2024 on Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities, especially in providing accessibility to public facilities for persons with disabilities. This study is based on the limited availability of friendly and easily accessible public facilities for persons with disabilities in Bandar Lampung. The research method used is qualitative with a case study approach. Data were obtained through field observations and interviews with staff of the Social Service of Bandar Lampung City and the sub-district apparatus of Pahoman. The results show that local government has taken various efforts to fulfill the rights of persons with disabilities through social rehabilitation programs, vocational skills training, social assistance, and cooperation with the Ministry of Social Affairs. However, the policy implementation still faces several obstacles, such as limited accessibility facilities in public spaces, budget constraints, suboptimal inter-agency coordination, and uneven public understanding of the rights of persons with disabilities. This study concludes that there is a need to improve inter-agency coordination, strengthen oversight of policy implementation, and provide more accessible public facilities to realize inclusive public services for persons with disabilities.
Implementasi Pasal 13 Ayat 1 Huruf G Perda Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah Sindi Okta Rahayu; Frenki; Nurasari
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1414

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum di Desa Hanakau Jaya serta menganalisisnya dalam perspektif siyāsah tanfidziyyah. Kajian ini dilatarbelakangi dengan masih ditemukannya praktik masyarakat yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat dan zat yang berbahaya yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum belum berjalan secara optimal karena masih adanya masyarakat yang menggunakan alat dan bahan berbahaya dalam menangkap ikan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang memiliki kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat dengan melarang penggunaan alat dan zat berbahaya tersebut, namun penertiban terhadap praktik yang telah berlangsung lama tidak dapat dilakukan secara sepihak dan memerlukan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait. Dalam perspektif siyāsah tanfidziyyah, implementasi peraturan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam melindungi kelestarian sumber daya perairan dan keselamatan lingkungan.
Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 di SDN 1 Lehan Bumi Agung Lampung Timur Kurnia Safitri Salahudin; Frenki; Nurasari
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1422

Abstract

Penelitian ini adanya ketidaksesuaian antara tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan praktik pelaksanaannya di lapangan, khususnya terkait kualitas dan keamanan pangan yang diterima peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dalam pemenuhan gizi nasional di Sekolah Dasar Negeri 1 Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan kepala sekolah, lima orang guru, sepuluh siswa, serta kepala SPPG Bumi Tinggi sebagai penyedia makanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan secara administratif, namun belum didukung oleh pengawasan mutu yang memadai. Ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi, seperti olahan ayam yang mengalami penurunan kualitas serta kejadian keracunan yang diduga disebabkan oleh roti yang telah melewati masa konsumsi. Meskipun pihak sekolah telah melakukan penolakan terhadap makanan yang tidak memenuhi standar, langkah tersebut belum terintegrasi dalam sistem pengendalian mutu yang terstruktur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan masih berfokus pada distribusi tanpa diimbangi jaminan kualitas, sehingga diperlukan penguatan pengawasan, penetapan standar keamanan pangan, serta peningkatan akuntabilitas agar program dapat berjalan secara efektif dan aman bagi peserta didik.