Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerapan Doktrin Kerugian (Schadevergoeding) Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan Lahan Perumahan (Studi Kasus Putusan Nomor 3179 K/Pdt/2021) Vania Athalia Lumban Tobing; Audrey Rasya Novianto Putri; Naziva Azzahra Rahman Rahman; Belina Sascika Manalu; Zahwa Cantika Putri Rafian
Esensi Hukum Vol 7 No 2 (2025): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v7i2.525

Abstract

Abstract Default of performance in property development partnership agreements frequently results in substantial material losses and prolonged legal disputes, as evidenced in Supreme Court Decision Number 3179 K/Pdt/2021, which ruled on breach of contract arising from the failure to issue land certificates. This study aims to analyze the application of the doctrine of damages (schadevergoeding) in cases of default concerning partnership agreements for residential land development and management, as well as to examine the legal considerations of judges in assessing losses suffered by capital investors. This research adopts a normative juridical approach employing three methods: case study approach, conceptual approach, and statutory approach. Data is analyzed qualitatively using descriptive-analytical techniques to elaborate and examine findings in accordance with the theoretical framework and applicable legal provisions. The research findings demonstrate that the doctrine of damages constitutes a fundamental legal instrument obligating debtors to compensate for both material and immaterial losses based on the principles of restitutio in integrum and pacta sunt servanda. The Supreme Court corrected the decision of the judex facti, which overly emphasized formal aspects, by prioritizing substantive justice in accordance with the provisions of the Civil Code. The application of this doctrine provides legal protection for aggrieved parties and maintains trust in property business relationships in Indonesia. Keywords: Schadevergoeding, Breach of Contract, Cooperation Agreement, Compensation
URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DALAM PERSPEKTIF ILMU PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN Kaharuddin Kaharuddin; Vania Athalia Lumban Tobing; Aliya Sari; Alicia Christine Laubura
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 6.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi di Indonesia telah menyebabkan kerugian negara yang masif, namun tingkat pengembalian aset (asset recovery) masih sangat rendah. Kerangka hukum yang ada saat ini tidak memadai karena sangat bergantung pada putusan pidana (in personam), sehingga gagal menjangkau aset ketika pelaku melarikan diri atau meninggal dunia. Penelitian ini menganalisis betapa mendesaknya pengesahan RUU Perampasan Aset. RUU tersebut dipandang sebagai solusi untuk mengisi kekosongan hukum dan cara untuk memaksimalkan pemulihan kerugian yang dialami negara. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan analisis melalui perundang-undangan, konseptual, dan historis. Temuan penelitian menegaskan bahwa RUU ini sangat mendesak karena mengadopsi mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) bersifat in rem dan telah selaras dengan standar internasional (UNCAC). Meskipun terdapat tantangan yuridis terkait asas praduga tak bersalah, hambatan utama pengesahannya bersifat politis, yakni rendahnya kemauan politik dan resistensi elit. Pengesahan RUU Perampasan Aset adalah keniscayaan hukum untuk memutus rantai impunitas korupsi dan mengembalikan kerugian negara.