<![CDATA[Korupsi di Indonesia telah menyebabkan kerugian negara yang masif, namun tingkat pengembalian aset (asset recovery) masih sangat rendah. Kerangka hukum yang ada saat ini tidak memadai karena sangat bergantung pada putusan pidana (in personam), sehingga gagal menjangkau aset ketika pelaku melarikan diri atau meninggal dunia. Penelitian ini menganalisis betapa mendesaknya pengesahan RUU Perampasan Aset. RUU tersebut dipandang sebagai solusi untuk mengisi kekosongan hukum dan cara untuk memaksimalkan pemulihan kerugian yang dialami negara. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan analisis melalui perundang-undangan, konseptual, dan historis. Temuan penelitian menegaskan bahwa RUU ini sangat mendesak karena mengadopsi mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) bersifat in rem dan telah selaras dengan standar internasional (UNCAC). Meskipun terdapat tantangan yuridis terkait asas praduga tak bersalah, hambatan utama pengesahannya bersifat politis, yakni rendahnya kemauan politik dan resistensi elit. Pengesahan RUU Perampasan Aset adalah keniscayaan hukum untuk memutus rantai impunitas korupsi dan mengembalikan kerugian negara.]]>
Copyrights © 2026
