Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penguatan Integritas Pelajar SMAN 34 Jakarta Melalui Sosialisasi Hukum dan Antikorupsi untuk Indonesia Emas 2045 Alicia Christine Laubura; Zahwa Cantika Putri Rafian; Naqiyyah Azzahra; Rashif Aliftiar Rizqullah; Subakdi, Subakdi; Mulyadi, Mulyadi; Hasan Basri; Ronald Manalu
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 4 (2024): Desember : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v1i4.352

Abstract

Corruption has been a well-known problem in Indonesia for a long time. News of corruption cases often becomes a hot topic, especially in this digital age where information spreads rapidly. Unfortunately, statistics show that public reaction to corruption cases in 2024 was more permissive than in the previous year. This is undoubtedly a hindrance in realizing the vision of Indonesia Gold 2045. Therefore, as one of the efforts, a socialization on law enforcement and anti-corruption was conducted at SMA Negeri 34 Jakarta on October 15, 2024, aiming to create a young generation that is law-abiding and anti-corruption. In this activity, students were invited to understand corruption in depth, including the legal basis, the impact of corruption, and how to prevent the seeds of corruption from an early age. Using an interactive and engaging approach, as well as examples of familiar corruption cases, students not only learned about the law, but also developed an awareness of the importance of maintaining integrity in their daily lives.
URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DALAM PERSPEKTIF ILMU PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN Kaharuddin Kaharuddin; Vania Athalia Lumban Tobing; Aliya Sari; Alicia Christine Laubura
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 6.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi di Indonesia telah menyebabkan kerugian negara yang masif, namun tingkat pengembalian aset (asset recovery) masih sangat rendah. Kerangka hukum yang ada saat ini tidak memadai karena sangat bergantung pada putusan pidana (in personam), sehingga gagal menjangkau aset ketika pelaku melarikan diri atau meninggal dunia. Penelitian ini menganalisis betapa mendesaknya pengesahan RUU Perampasan Aset. RUU tersebut dipandang sebagai solusi untuk mengisi kekosongan hukum dan cara untuk memaksimalkan pemulihan kerugian yang dialami negara. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan analisis melalui perundang-undangan, konseptual, dan historis. Temuan penelitian menegaskan bahwa RUU ini sangat mendesak karena mengadopsi mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) bersifat in rem dan telah selaras dengan standar internasional (UNCAC). Meskipun terdapat tantangan yuridis terkait asas praduga tak bersalah, hambatan utama pengesahannya bersifat politis, yakni rendahnya kemauan politik dan resistensi elit. Pengesahan RUU Perampasan Aset adalah keniscayaan hukum untuk memutus rantai impunitas korupsi dan mengembalikan kerugian negara.