p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Clavia: Journal of Law
Muh. Rusli
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PT. DIKA DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA DI KOTA MAKASSAR Rifandy Jauri Samosir; Kamsilaniah Kamsilaniah; Muh. Rusli
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6612

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh PT.DIKA dalam memenuhi kewajibannya terhadap pekerja, serta hambatan yang dihadapi oleh pekerja dalam menuntut haknya sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis -empiris, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, yang diperoleh dari pengumpulan data dan wawancara pada perusahaan PT.DIKA Makassar serta Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Dika menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya memberikan upah kepada pekerja atau sales marketing akibat tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh pihak sales. Tindakan fraud ini berupa manipulasi data nasabah atau pencatatan yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang menyebabkan sales tidak menerima haknya sesuai perjanjian. Pekerja mengakui bahwa tindakan kecurangan tersebut diarahkan oleh team leader di perusahaan PT.DIKA. Namun, Dinas Ketenagakerjaan menyatakan bahwa meskipun pekerja melakukan tindakan fraud, upah tetap menjadi hak pekerja selama mereka telah menjalankan kewajiban yang diberikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, tindakan kecurangan tidak bisa dijadikan alasan untuk menahan atau tidak memberikan upah, karena upah adalah hak yang tidak bisa diganggu gugat hanya berdasarkan pelanggaran tertentu seperti kecurangan tanpa prosedur yang sah dan adil. This study aims to identify and analyze the challenges faced by PT.DIKA in fulfilling its obligations to workers, as well as the obstacles faced by workers in demanding their rights in accordance with the agreed work agreement. This study uses a qualitative method with a juridical-empirical approach, and refers to laws and regulations and case studies. The data used consists of primary and secondary data, obtained from data collection and interviews at the company PT.DIKA Makassar and the Makassar City Manpower Office. The results of the study indicate that PT Dika faces difficulties in fulfilling its obligations to provide wages to workers or sales marketing due to fraudulent actions carried out by the sales party. This fraudulent action is in the form of manipulation of customer data or records that do not correspond to reality, which causes sales not to receive their rights according to the agreement. Workers admit that the fraudulent actions were directed by the team leader at the company PT.DIKA. However, the Manpower Office stated that even though workers commit fraud, wages remain the workers' rights as long as they have carried out the obligations given by the company. Therefore, fraudulent acts cannot be used as a reason to withhold or not provide wages, because wages are a right that cannot be violated only based on certain violations such as fraud without legal and fair procedures.
FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 Juswadi Hikmal; Muh. Halwan; Muh. Rusli
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8818

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 serta mengidentifikasi factor – factor penghambat pelaksanaan fungsi bawaslu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengawasan dilakukan melalui langkah preventif dan kuratif, namun kewenangan Bawaslu dalam penjatuhan sanksi bersifat rekomendatif kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan pejabat pembina kepegawaian. Selanjutnya Faktor penghambat pelaksanaan fungsi bawaslu meliputi keterbatasan sumber daya, kewenangan yang terbatas, rendahnya kesadaran netralitas ASN, serta kompleksitas pembuktian pelanggaran, khususnya melalui media sosial. Efektivitas penegakan netralitas ASN sangat bergantung pada sinergi antar - lembaga dan konsistensi tindak lanjut rekomendasi guna menjaga integritas demokrasi lokal. This study aims to analyze the implementation of the General Elections Supervisory Agency (Bawaslu)'s supervisory function in addressing violations of State Civil Apparatus neutrality in the 2024 Makassar Mayoral and Deputy Mayoral Elections and to identify inhibiting factors. This study uses an empirical juridical method with a legislative and conceptual approach. The results indicate that the implementation of supervision by the Makassar City General Elections Supervisory Agency (Bawaslu) has been carried out in accordance with the provisions of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus. Supervision is carried out through preventive and curative measures, but the Elections Supervisory Agency (Bawaslu)'s authority to impose sanctions is advisory to the State Civil Apparatus Commission (KPK) and personnel development officials. Inhibiting factors include limited resources, limited authority, low awareness of ASN neutrality, and the complexity of proving violations, particularly through social media. The effectiveness of enforcing ASN neutrality depends heavily on inter-agency synergy and consistent follow-up on recommendations to maintain the integrity of local democracy.