Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Evaluasi Pelaksanaan Program Keterampilan Multimedia Menggunakan Model CIPP di MAN 2 Bantul Awla Putri Adibah; Suwadi Suwadi; Sutrisno Sutrisno; Cici Laras Jabil
Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Vol. 7 No. 4 (2026)
Publisher : Pusat Studi Penelitian dan Evaluasi Pembelajaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59698/afeksi.v7i4.945

Abstract

Perkembangan teknologi digital pada abad ke-21 menuntut lembaga pendidikan untuk tidak hanya mengembangkan kompetensi akademik, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan digital yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Program Keterampilan Multimedia di MAN 2 Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keterampilan Multimedia menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kurikulum, guru keterampilan multimedia, dan peserta didik. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking, sedangkan analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan kompetensi digital peserta didik dan sejalan dengan visi madrasah. Keberhasilan program didukung oleh kompetensi guru, motivasi peserta didik, kurikulum yang relevan, sarana pendukung, serta kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Proses pembelajaran yang mengintegrasikan praktik, project-based learning, Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan Uji Kompetensi Keterampilan (UKK) berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi digital, kreativitas, kepercayaan diri, dan kesiapan kerja peserta didik. Penelitian menyimpulkan bahwa Program Keterampilan Multimedia di MAN 2 Bantul telah berperan sebagai strategi penguatan kompetensi digital peserta didik, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek pembaruan teknologi, kemitraan industri, dan evaluasi program secara berkelanjutan.
Rekonstruksi Sistem Kendali Internal Pesantren Dalam Mitigasi Kasus Kekerasan Seksual: Analisis Kebijakan PMA Nomor 73 Tahun 2022 Rangga Pratama Saputra; Sabarudin Sabarudin; Awla Putri Adibah
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v3i2.2151

Abstract

The increasing prevalence of sexual violence cases in Islamic boarding schools (pesantren) over the past decade has prompted a policy response from the Ministry of Religious Affairs through Minister of Religious Affairs Regulation (PMA) Number 73 of 2022 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Educational Institutions under the Ministry of Religious Affairs. This study aims to analyze the extent to which the provisions of PMA Number 73 of 2022 contribute to the reconstruction of the Internal Control System (ICS) of pesantren as an instrument for mitigating sexual violence. The study employs a qualitative approach using document content analysis. Primary data were obtained from the text of PMA Number 73 of 2022, while secondary data consisted of academic literature, reports from government institutions, and comparative policy documents. The findings indicate that PMA Number 73 of 2022 normatively accommodates the five core components of the Internal Control System—control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. However, significant implementation gaps remain, particularly regarding whistleblower protection, competency standards for handling teams, and trauma-informed victim recovery mechanisms. This study contributes to the development of an institutional governance framework for protection that is contextually relevant to religious educational institutions.