Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Multi-Level Governance in Achieving Regional Investment Targets: Analysis of Investment Realization in Lebak Regency 2020-2025 Rusito Rusito; Jumanah Jumanah
Jurnal Multidisiplin Sahombu Vol. 6 No. 03 (2026): Jurnal Multidisiplin Sahombu, 2026
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze Multi-Level Governance in achieving regional investment targets in Lebak Regency, Banten Province. The study employs a descriptive qualitative approach supported by quantitative data. The analysis focuses on five main dimensions of Multi-Level Governance, namely authority distribution, vertical coordination, horizontal coordination, policy integration, and implementation capacity. Data were collected through observation, in-depth interviews, documentation studies, and policy document analysis, and were supported by data on investment targets and investment realization in Lebak Regency for 2021-2025 as well as Investment Activity Report (LKPM) data for 2020-2025. The findings show that the achievement of regional investment targets in Lebak Regency reflects a relatively functioning practice of Multi-Level Governance, particularly through the distribution of authority across levels of government, the linkage between central and local policies, coordination across regional government agencies, the support of local investment regulations, and the basic capacity to implement investment policies. However, the study also finds that regional investment governance still faces challenges in terms of investment target synchronization, consistency of intergovernmental coordination, effectiveness of policy integration, and institutional capacity to diversify the investment structure, particularly in attracting Foreign Direct Investment (FDI). This study emphasizes that the achievement of regional investment targets should not be understood merely in terms of the nominal value of investment realization, but also as the outcome of a multi-layered governance system that shapes the effectiveness of regional investment policy.
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED ASN MANAGEMENT E-GOVERNMENT SYSTEM (SIMASTEN) AT THE BANTEN PROVINCE TOURISM OFFICE TO IMPROVE ASN MANAGEMENT EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS Lily Irawati; Jumanah Jumanah
MANAGER: Journal of Management and Administration Science Vol. 4 No. 3 (2026): MANAGER: Journal of Management and Administration Science, April 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/manager.v4i3.1504

Abstract

This research aims to analyze the implementation of e-government through the Integrated ASN Management System (SIMASTEN) at the Banten Province Tourism Office in improving the efficiency and effectiveness of Civil Servant (ASN) management. In the era of the Fourth Industrial Revolution, digital transformation in government administration has become a necessity. SIMASTEN is present as a digital solution that integrates various personnel services into a single integrated platform, replacing the manual system which is considered slow, inefficient, and prone to errors. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies. Informants were selected through purposive sampling, involving 10 informants from leadership, technical staff, and system users. Data analysis used the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The research results show that the implementation of SIMASTEN successfully improved efficiency in the dimensions of time, procedures, and personnel administration costs. From the aspect of effectiveness, SIMASTEN is able to support the achievement of organizational goals, improve data integration between work units, although the adaptation process of ASN to the system still requires assistance, especially for senior employees. This study concludes that SIMASTEN provides a significantly positive contribution to the digital bureaucratic reform in the Banten Provincial Government.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN EKONOMI HIJAU Ipah Mulyani; Jumanah Jumanah; Siska Nurul Aini; Siti Rifatun Nida; M. Arif Nasrulloh; M. Ridho Ridwan
KENDALI: Economics and Social Humanities Vol. 4 No. 3 (2026): KENDALI: Economics and Social Sciences Humanities, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/kendali.v4i3.1614

Abstract

Taman Hutan Raya (Tahura) merupakan kawasan pelestarian alam yang berfungsi untuk konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan ekosistem, pendidikan, penelitian, pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, pengelolaan Tahura dituntut mampu menjaga keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan Taman Hutan Raya dalam perspektif pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, jurnal ilmiah, buku, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan Tahura telah mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan melalui upaya konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Dari aspek lingkungan, Tahura berkontribusi terhadap konservasi biodiversitas, rehabilitasi hutan, dan penyerapan karbon. Dari aspek sosial, Tahura mendorong partisipasi masyarakat dan pendidikan lingkungan. Dari aspek ekonomi, Tahura memiliki potensi dalam pengembangan ekowisata, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan perdagangan karbon sebagai bagian dari ekonomi hijau. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, seperti konflik tenurial, keterbatasan pendanaan, serta belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola dan kolaborasi multipihak untuk mewujudkan pengelolaan Tahura yang berkelanjutan.
EVALUASI KEBIJAKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI PROVINSI BANTEN Lutfi Lutfi; Jumanah Jumanah; Nurul Rahmah; Tiara Ependi; Vina Maulidina; M. Ridwan M. Ridwan; Siska Amelia
KENDALI: Economics and Social Humanities Vol. 5 No. 1 (2026): KENDALI: Economics and Social Sciences Humanities, Juli 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/kendali.v5i1.1618

Abstract

Pariwisata berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan sektor pariwisata yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan guna mendukung pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Provinsi Banten memiliki potensi pariwisata yang strategis, antara lain kawasan Tanjung Lesung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata serta Taman Nasional Ujung Kulon sebagai situs Warisan Dunia UNESCO yang menjadi destinasi unggulan berbasis konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di Provinsi Banten dengan cara meninjau efektivitas program, keterlibatan pemangku kepentingan, serta dampaknya terhadap para masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Propinsi Banten, Indonesia, artikel nasional dan Internasional, selain itu penulis melakukan analisis dengan studi pustaka dari berbagai literatur berkaitan tentang pariwisata berkelanjutan. Hasil penelitian melalui artikel menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata berkelanjutan di Provinsi Banten telah berjalan cukup baik melalui pengembangan destinasi prioritas, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan regulasi daerah. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur pendukung, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta pengawasan lingkungan yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Provinsi Banten.
DAMPAK PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD-RI) PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK Jumiah Jumiah; Jumanah Jumanah
KENDALI: Economics and Social Humanities Vol. 5 No. 1 (2026): KENDALI: Economics and Social Sciences Humanities, Juli 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/kendali.v5i1.1624

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan dua kerangka teori: Model Implementasi Kebijakan Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) serta teori Dampak Kebijakan Publik William N. Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD-RI di Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak telah memberikan dampak positif terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integrasi data perencanaan pendidikan. Namun implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek kompetensi SDM, keterbatasan infrastruktur teknologi di satuan pendidikan terpencil, inkonsistensi SOP internal, serta belum optimalnya pemerataan manfaat di seluruh satuan pendidikan SMP. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur TIK, penyusunan SOP yang komprehensif, dan penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan.