Garuda - Garba Rujukan Digital

Multi-Level Governance in Achieving Regional Investment Targets: Analysis of Investment Realization in Lebak Regency 2020-2025 Rusito Rusito; Jumanah Jumanah
Jurnal Multidisiplin Sahombu Vol. 6 No. 03 (2026): Jurnal Multidisiplin Sahombu, 2026
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to analyze Multi-Level Governance in achieving regional investment targets in Lebak Regency, Banten Province. The study employs a descriptive qualitative approach supported by quantitative data. The analysis focuses on five main dimensions of Multi-Level Governance, namely authority distribution, vertical coordination, horizontal coordination, policy integration, and implementation capacity. Data were collected through observation, in-depth interviews, documentation studies, and policy document analysis, and were supported by data on investment targets and investment realization in Lebak Regency for 2021-2025 as well as Investment Activity Report (LKPM) data for 2020-2025. The findings show that the achievement of regional investment targets in Lebak Regency reflects a relatively functioning practice of Multi-Level Governance, particularly through the distribution of authority across levels of government, the linkage between central and local policies, coordination across regional government agencies, the support of local investment regulations, and the basic capacity to implement investment policies. However, the study also finds that regional investment governance still faces challenges in terms of investment target synchronization, consistency of intergovernmental coordination, effectiveness of policy integration, and institutional capacity to diversify the investment structure, particularly in attracting Foreign Direct Investment (FDI). This study emphasizes that the achievement of regional investment targets should not be understood merely in terms of the nominal value of investment realization, but also as the outcome of a multi-layered governance system that shapes the effectiveness of regional investment policy.

IMPLEMENTATION OF INTEGRATED ASN MANAGEMENT E-GOVERNMENT SYSTEM (SIMASTEN) AT THE BANTEN PROVINCE TOURISM OFFICE TO IMPROVE ASN MANAGEMENT EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS Lily Irawati; Jumanah Jumanah
MANAGER: Journal of Management and Administration Science Vol. 4 No. 3 (2026): MANAGER: Journal of Management and Administration Science, April 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/manager.v4i3.1504

This research aims to analyze the implementation of e-government through the Integrated ASN Management System (SIMASTEN) at the Banten Province Tourism Office in improving the efficiency and effectiveness of Civil Servant (ASN) management. In the era of the Fourth Industrial Revolution, digital transformation in government administration has become a necessity. SIMASTEN is present as a digital solution that integrates various personnel services into a single integrated platform, replacing the manual system which is considered slow, inefficient, and prone to errors. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies. Informants were selected through purposive sampling, involving 10 informants from leadership, technical staff, and system users. Data analysis used the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The research results show that the implementation of SIMASTEN successfully improved efficiency in the dimensions of time, procedures, and personnel administration costs. From the aspect of effectiveness, SIMASTEN is able to support the achievement of organizational goals, improve data integration between work units, although the adaptation process of ASN to the system still requires assistance, especially for senior employees. This study concludes that SIMASTEN provides a significantly positive contribution to the digital bureaucratic reform in the Banten Provincial Government.

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN EKONOMI HIJAU Ipah Mulyani; Jumanah Jumanah; Siska Nurul Aini; Siti Rifatun Nida; M. Arif Nasrulloh; M. Ridho Ridwan
KENDALI: Economics and Social Humanities Vol. 4 No. 3 (2026): KENDALI: Economics and Social Sciences Humanities, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/kendali.v4i3.1614

Taman Hutan Raya (Tahura) merupakan kawasan pelestarian alam yang berfungsi untuk konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan ekosistem, pendidikan, penelitian, pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, pengelolaan Tahura dituntut mampu menjaga keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan Taman Hutan Raya dalam perspektif pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, jurnal ilmiah, buku, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan Tahura telah mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan melalui upaya konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Dari aspek lingkungan, Tahura berkontribusi terhadap konservasi biodiversitas, rehabilitasi hutan, dan penyerapan karbon. Dari aspek sosial, Tahura mendorong partisipasi masyarakat dan pendidikan lingkungan. Dari aspek ekonomi, Tahura memiliki potensi dalam pengembangan ekowisata, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan perdagangan karbon sebagai bagian dari ekonomi hijau. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, seperti konflik tenurial, keterbatasan pendanaan, serta belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola dan kolaborasi multipihak untuk mewujudkan pengelolaan Tahura yang berkelanjutan.

EVALUASI KEBIJAKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI PROVINSI BANTEN Lutfi Lutfi; Jumanah Jumanah; Nurul Rahmah; Tiara Ependi; Vina Maulidina; M. Ridwan M. Ridwan; Siska Amelia
KENDALI: Economics and Social Humanities Vol. 5 No. 1 (2026): KENDALI: Economics and Social Sciences Humanities, Juli 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/kendali.v5i1.1618

Pariwisata berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan sektor pariwisata yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan guna mendukung pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Provinsi Banten memiliki potensi pariwisata yang strategis, antara lain kawasan Tanjung Lesung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata serta Taman Nasional Ujung Kulon sebagai situs Warisan Dunia UNESCO yang menjadi destinasi unggulan berbasis konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di Provinsi Banten dengan cara meninjau efektivitas program, keterlibatan pemangku kepentingan, serta dampaknya terhadap para masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Propinsi Banten, Indonesia, artikel nasional dan Internasional, selain itu penulis melakukan analisis dengan studi pustaka dari berbagai literatur berkaitan tentang pariwisata berkelanjutan. Hasil penelitian melalui artikel menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata berkelanjutan di Provinsi Banten telah berjalan cukup baik melalui pengembangan destinasi prioritas, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan regulasi daerah. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur pendukung, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta pengawasan lingkungan yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Provinsi Banten.

DAMPAK PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD-RI) PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK Jumiah Jumiah; Jumanah Jumanah
KENDALI: Economics and Social Humanities Vol. 5 No. 1 (2026): KENDALI: Economics and Social Sciences Humanities, Juli 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/kendali.v5i1.1624

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan dua kerangka teori: Model Implementasi Kebijakan Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) serta teori Dampak Kebijakan Publik William N. Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD-RI di Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak telah memberikan dampak positif terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integrasi data perencanaan pendidikan. Namun implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek kompetensi SDM, keterbatasan infrastruktur teknologi di satuan pendidikan terpencil, inkonsistensi SOP internal, serta belum optimalnya pemerataan manfaat di seluruh satuan pendidikan SMP. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur TIK, penyusunan SOP yang komprehensif, dan penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Multi-Level Governance Collaboration in the Development of Sustainable Tourism in Lebak, Indonesia Rusito Rusito; Jumanah Jumanah
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 15, No 1 (2026): June 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/pjia.15.1.%p.2026

This study aims to analyze the collaboration of Multi-Level Governance (MLG) in the development of sustainable tourism in Lebak Regency, Banten Province. The study employs a qualitative descriptive approach supported by quantitative data obtained through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The analysis focuses on three main dimensions within the multi-level governance framework, namely vertical coordination among levels of government, horizontal coordination among regional government agencies, and network governance involving government, tourism business actors, and local communities in the management of tourism destinations. The results of the study indicate that tourism development in Lebak Regency requires policy synergy and collaboration among stakeholders at various levels of government. Vertical coordination is reflected through the alignment of policies between the central, provincial, and local governments, while horizontal coordination is carried out through cross-sector cooperation among regional government agencies. In addition, network governance is reflected in the increasing involvement of tourism business actors and local communities in the tourism sector registered through the Online Single Submission–Risk Based Approach (OSS-RBA) system based on the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI). Therefore, the implementation of multi-level governance plays an important role in supporting sustainable tourism development in Lebak Regency.

Strategy for Strengthening Fiscal Independence Thru Optimization of Regional Original Revenue (PAD): A Study on Lebak Regency, Banten Province Rusito Rusito; Jumanah Jumanah
INFOKUM Vol. 14 No. 02 (2026): Infokum, March-April 2026
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/infokum.v14i02.3080

This study aims to analyze strategies for strengthening fiscal independence through the optimization of Local Own-Source Revenue (PAD) in Lebak Regency, Banten Province. The research employs a descriptive qualitative approach supported by quantitative data obtained through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The analysis focuses on the main dimensions within the framework of fiscal decentralization (Fiscal Federalism), namely revenue assignment, expenditure assignment, intergovernmental transfers, and fiscal accountability and efficiency in regional financial management. The results indicate that the level of fiscal independence in Lebak Regency remains relatively low, as the regional revenue structure is still dominated by transfers from the central government. The contribution of Local Own-Source Revenue (PAD) to total regional revenue remains limited compared to intergovernmental transfers such as the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Revenue Sharing Fund (DBH). This condition suggests that the capacity of the regional government to optimize local revenue sources needs to be strengthened through improving the effectiveness of local tax and retribution collection, productive management of regional assets, and the development of local economic potentials such as tourism, agriculture, and micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Therefore, the optimization of PAD becomes an important strategy to enhance regional fiscal capacity, reduce dependence on central government transfers, and support sustainable regional development financing in Lebak Regency.

INTERGOVERNMENTAL FISCAL RELATIONS DALAM PENDANAAN DESA ANALISIS TRANSFER FISKAL PUSAT PROVINSI, DAN KABUPATEN DI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017-2026 rusito rusito; Jumanah Jumanah
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 11, No 2 (2026): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v11i2.9433

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika Intergovernmental Fiscal Relations dalam pendanaan desa melalui mekanisme transfer fiskal dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten di Kabupaten Lebak pada periode 2017-2026. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang didukung dengan analisis data kuantitatif untuk mengkaji hubungan fiskal antar tingkat pemerintahan dalam pendanaan desa. Kerangka analisis menggunakan konsep Intergovernmental Fiscal Relations serta dimensi manajemen jaringan pemerintahan yang meliputi activation, framing, mobilizing, dan synthesizing untuk menjelaskan bagaimana hubungan antar pemerintahan dikelola dalam sistem transfer fiskal kepada desa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendanaan desa di Kabupaten Lebak berasal dari berbagai sumber transfer fiskal, yaitu Dana Desa dari pemerintah pusat, bantuan keuangan provinsi kepada desa, serta Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan bantuan keuangan kabupaten kepada desa. Keberadaan berbagai sumber pendanaan tersebut menunjukkan adanya keterlibatan dan koordinasi antar tingkat pemerintahan dalam mendukung pembangunan desa. Analisis berdasarkan dimensi manajemen jaringan pemerintahan menunjukkan bahwa hubungan fiskal antar pemerintah dalam pendanaan desa di Kabupaten Lebak membentuk suatu sistem kerja sama yang terintegrasi untuk memperkuat kapasitas fiskal desa dan mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

Policy Connectivity and Fiscal Decentralization in Encouraging Economic Development through Marine Tourism in Banten Province Arif Nugroho; Jumanah Jumanah; Titi Stiawati; Pryo Handoko
Neo Journal of economy and social humanities Vol 5 No 1 (2026): Neo Journal of Economy and Social Humanities
Publisher : International Publisher (YAPENBI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56403/nejesh.v5i1.426

This study analyzes the role of fiscal and administrative decentralization and policy connectivity in the development of marine tourism as a driver of economic development in Banten Province. Using a mixed-methods approach, the study combines quantitative analysis of GRDP data, tourism sector contributions, the number of destinations, and investment indicators with qualitative analysis through in-depth interviews, focus group discussions, and field observations. The results show that while decentralization provides flexibility for local governments in destination management and budget allocation, its effectiveness depends heavily on vertical and horizontal policy integration and cross-sectoral coordination. Disparities in tourism contributions between districts remain high, but good policy connectivity can increase GRDP per capita by between five and seven percent, create new jobs, encourage investment, and empower local MSMEs. These findings confirm that effective marine tourism management requires synergy between multi-level governance, active community participation, and data-driven decision-making to achieve inclusive, sustainable, and resilient economic development.

The Effectiveness of Regional Capital Participation in Regionally-Owned Enterprises: Principal-Agent Analysis of District Dividend Contributions Rusito Rusito; Jumanah Jumanah
Neo Journal of economy and social humanities Vol 5 No 1 (2026): Neo Journal of Economy and Social Humanities
Publisher : International Publisher (YAPENBI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56403/nejesh.v5i1.428

This study aims to analyze the effectiveness of regional capital participation in Regionally Owned Enterprises (BUMD) in increasing dividend contributions to Local Own-Source Revenue (PAD) of Lebak Regency in 2025 through the perspectives of Principal–Agent Theory and Public Value Governance. The study is motivated by the continued high fiscal dependence of local governments on central government transfers, while the contribution of BUMD dividends to local revenue remains relatively low. This research employs a descriptive qualitative approach supported by quantitative data, with data collected through documentary study and document analysis of regional financial reports, capital participation data, BUMD dividend reports, and related policy documents. The low level of effectiveness is influenced by agency problems, weak governance, limited operational capacity, insufficient institutional legitimacy and support, and the still limited public value generated by BUMD. Therefore, strengthening Good Corporate Governance (GCG), performance-based monitoring, business restructuring, and more measurable dividend targets is necessary so that regional capital participation can contribute more effectively to local revenue and public value creation.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search