Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Dinamika Hukum
Fajar Bahruddin Achmad
Universitas Jenderal Soedirman
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Lindung dari Praktik Alih Fungsi Menjadi Lahan Pertanian di Kabupaten Banyumas Fajar Bahruddin Achmad; Sri Wahyu Handayani; Abdul Aziz Nasihuddin
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1439

Abstract

Hutan lindung menjadi kawasan yang dilindungi oleh pemerintah seperti dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Problematika yang terjadi saat ini, terjadi alih fungsi lahan oleh masyarakat. Hutan lindung yang sebelumnya pepohonan kemudian diubah menjadi pertanian, seperti kentang. Di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas seluas 5.000 hektare hutan lindung telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Dampak yang terjadi adalah terjadinya banjir saat hujan deras di daerah bawahnya. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui kewajiban Perhutani, pemerintah daerah, termasuk masyarakat atas kejadian tersebut. Metode yang digunakan dengan pendekatan normatif. Temuan dari tulisan ini terjadi pembiaran akan kerusakan hutan lindung dan belum ada ketegasan pemerintah serta kesadaran masyarakat.
Perlindungan Hukum Hak Upah Jurnalis: Studi Perbandingan Indonesia, Swedia dan Jerman Fajar Bahruddin Achmad; Siti Kunarti; Sugeng Santoso PN; Abdul Aziz Nasihuddin
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 12 No. 1 (2026): Published 30 Juni 2026
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v12i1.6335

Abstract

Diskursus kemerdekaan pers di Indonesia selama ini didominasi oleh isu perlindungan jurnalis dari  intimidasi dan kekerasan, sehingga hak-hak ketenagakerjaan jurnalis cenderung terabaikan. Masih sedikit penelitian yang membahas hak-hak ketenagakerjaan jurnalis sebagai faktor penting dalam mewujudkan kemerdekaan pers. Banyak jurnalis belum mendapatkan upah yang layak karena faktor perusahaan pers yang mengabaikan UU Ketenagakerjaan. Penelitian ini membandingkan perlindungan hukum hak upah jurnalis di Indonesia dengan negara Swedia dan Jerman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Swedia dipilih sebagai negara pembanding karena merepresentasikan model media welfare state, sedangkan Jerman memiliki sistem penegakan hukum ketenagakerjaan yang ketat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kombinasi mekanisme kedua negara pembanding tersebut dapat diimplementasikan di Indonesia: Pertama, mengadopsi model Swedia melalui penguatan peran serikat pekerja; Kedua, mengadopsi model Jerman dengan memperkuat penegakan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan sebelum memasuki ranah pengadilan.
Disharmony in Law Enforcement: Repressive Actions by Officers and Weakening of the Press Law Fajar Bahruddin Achmad; Riris Ardhanariswari
Jurnal Dinamika Hukum Vol 26 No 3 (2026)
Publisher : Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2026.26.3.20473

Abstract

Repressive actions by law enforcement officers against the press is an issue that has persisted in Indonesia, raising serious concerns about the state of journalistic freedom in the country. Legal protections for journalists, as stipulated in the Press Law, have not provided adequate security, and the press, which embodies the sovereignty of the people, has not achieved the freedom and independence it was promised after the Reformation. This trajectory signals a broader and troubling decline in democracy. Serving as the eyes, ears, and voice of the people, the press faces mounting pressure in carrying out its journalistic work, a pressure made worse by the numerous cases of violence originating from the police, the very pillar of law enforcement. Therefore, this study examines applicable laws and regulations on the issue, using a normative juridical approach. Addressing the disharmony between police duties and press rights requires a shared perception of the Press Law. This study makes three recommendations. First, Article 8 of the Press Law should be amended. Second, the Indonesian National Police should issue a regulation of the Chief of the Indonesian National Police governing the authority of police officers in relation to journalistic activities. Third, the Press Council should take an active role in advocating for journalists whose press freedom is restricted
Co-Authors Abdul Aziz Nasihuddin Riris Ardhanariswari Siti Kunarti Sri Wahyu Handayani Sugeng Santoso PN