Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Ashari
Universitas Mataram
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penyuluhan hukum Tentang Kedudukan Hukum Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ashari; Sarkawi; Johannes Johny Koynja
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 10 No 1 (2026): Amaliah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v10i1.6467

Abstract

The existence of village officials is regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation Number 43 of 2014 in conjunction with Government Regulation Number 47 of 2015, and Regulation Minister of Home Affairs Number 83 of 2015 which has been amended by Ministerial Regulation Domestic Affairs Number 67 of 2017, Even though there is a clear legal basis, the practice in The field shows that the dismissal of village officials still often causes serious problem This is caused by non-compliance with regulations, the existence of vested interests politics, as well as the weak understanding of the village head and village officials themselves regarding the rules applicable law. Therefore, there is a need for legal counseling regarding the legal status of village apparatus in statutory regulations in order to provide understanding to the village head and village officials to minimize conflicts of interest in order to create better and more competitive village governance. The methods used in This counseling are carried out through lectures, discussions and questions and answers. This study concludes that the village head does not fully understand the regulations regarding dismissal and appointment of village officials by implementing this counseling, it is hoped that various practical problems such as inconsistencies in appointment and dismissal procedures village officials so that the potential for internal conflict can be minimized so that the process/dismissal becomes more transparent, objective and accountable.
Konstitusionalisme Lingkungan dalam Regulasi Pembangunan Indonesia: Antara Kepatuhan Normatif dan Keadilan Ekologis Rahmadani; Ashari; Nur Afni
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 12 No. 1 (2026): Published 30 Juni 2026
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v12i1.6234

Abstract

Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat untuk mengintegrasikan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 UUD NRI 1945. Namun, percepatan pembangunan, penyederhanaan perizinan, dan ekspansi proyek strategis nasional menciptakan paradoks konstitusional: negara mendorong pertumbuhan, tetapi menghadapi degradasi lingkungan, konflik agraria, dan melemahnya posisi masyarakat terdampak. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, artikel ini menguji ketundukan substantif regulasi pembangunan terhadap konstitusionalisme lingkungan melalui kerangka lima dimensi, mencakup regulasi lingkungan, investasi, pertambangan, kehutanan, pesisir, proyek strategis nasional, serta kasus Rempang, IKN, reklamasi pesisir, konflik agraria, dan pencemaran PLTU batu bara. Temuan menunjukkan ketundukan normatif telah terpenuhi, tetapi ketundukan substantif masih lemah: hak lingkungan tereduksi menjadi syarat administratif, partisipasi publik bersifat prosedural, dan percepatan ekonomi lebih dominan daripada batas ekologis. Regulasi pembangunan perlu bergeser menuju konstitusionalisme lingkungan berbasis hak, kewajiban negara, dan keadilan ekologis.
Polemik Sistem Trifurkasi Dalam Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Riska Ari Amalia; Ashari
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v7i1.425

Abstract

Penelitian ini membahas pengaruh sistem trifurkasi dalam pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap independensi hakim konstitusi serta upaya perbaikan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi untuk meminimalisir polemik dalam sistem trifurkasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan mekanisme seleksi, pengangkatan, perpanjangan jabatan, dan pemberhentian hakim konstitusi pada masing-masing lembaga pengusul menimbulkan potensi intervensi politik yang mempengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi. Selain itu, tidak adanya standar mekanisme yang seragam menyebabkan proses rekrutmen kurang transparan dan akuntabel. Upaya perbaikan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi untuk meminimalisir polemik dalam sistem trifurkasi penguatan peran Komisi Yudisial dalam rekrutmen, pengawasan, perpanjangan jabatan, dan pemberhentian hakim konstitusi guna menjaga independensi kekuasaan kehakiman.
Co-Authors Afni, Nur' Johannes Johny Koynja Rahmadani Riska Ari Amalia Sarkawi