Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Fundamental Justice Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal DIskresi
Riska Ari Amalia
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Kepastian Hukum Pasca Dihapusnya Pasal 59 Ayat (2) Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Riska Ari Amalia; M Saoki Oktava
Jurnal Fundamental Justice Volume 2 No 1 Maret 2021
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.326 KB) | DOI: 10.30812/fundamental.v2i1.1322

Abstract

Dihapusnya Pasal 59 ayat (2) dari Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi membuat polemik terhadap ketidakpastian hukum Putusan Mahkamah Konstitusi berkembang, padahal Pasal 59 tersebut menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi wajib ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden sehingga penulis ingin menganalisis kepastian hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Dihapusnya Pasal 59 dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan penelitian konseptual (conceptual approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kesimpulan penelitian adalah sifat putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan final yang langsung memiliki kekuatan hukum sejak saat dibacakan sudah menjamin kepastian hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.
Peningkatan Kesadaran Pelaku UMKM Terhadap Hukum Merek Untuk Menunjang Produk Pariwisata di Desa Duman Ahamd Zuhairi; Budi Sutrisno; Riska Ari Amalia
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v7i2.105

Abstract

Tujuan dari pengabdian ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum merek bagi para pelaku UMKM di Desa Duman Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. UMKM di Desa Duman sudah mulai menghasilkan banyak produk-produk lokal yang khusus seperti gula merah, kerupuk, dan jajanan yang bahan bakunya dari hasil pertanian masyarakat setempat. Oleh karena itu, untuk menunjang pariwisata yang meningkat di Lombok, maka produk-produk lokal supaya bisa terserap menjadi pasar yang lebih luas seperti retail modern dan supermarket. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ceramah dan diskusi bersama peserta. Hasil menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan peningkatan kesadaran ini, para pelaku UMKM menyadari bahwa produk-produk UMKM yang banyak berkembang tidak bisa kompetitif di pasar karena belum dibuatkan kemasan yang menarik dan merek yang didaftarkan. Selain itu, pemerintah Desa Duman berkomitmen untuk memfasilitasi produk-produk dihasilkan di desa setempat.
EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL PERWAKILAN NTB DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN NTB Agung Setiawan; Riska Ari Amalia; Iskandar Sukmana
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 1: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Trias Politica (eksekutif, legislatif, yudikatif) ialah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan diserahkan kepada orang yang berbeda untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Pada yudikatif, Mahkamah Agung tidak cukup dalam mengontrol kekuasaan kehakiman, maka lahirlah Komisi Yudisial, yang memiliki peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Di NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk 13 besar Provinsi yang jumlah laporan hakim melanggar kode etik, tertinggi dari 38 Provinsi di Indonesia, ini menjadi pertanyaan dan tantangan bagi Komisi Yudisial NTB dalam penegakan kode etik hakim. Tujuan peneltian ini untuk mengetahui Eksistensi Komisi Yudisial NTB dalam melakukan penegakan kode etik hakim di lingkungan Peradilan NTB dan untuk mengetahui kendala Komisi Yudisial NTB dalam penegakan kode etik hakim di lingkungan Peradilan NTB. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empris. Yaitu penelitian yang meneliti aturan terkait dengan aturan-aturan yang mengatur tentang Komsi Yudisial dalam melakukan penegakan kode etik Hakim, dan pendapat-pendapat para ahli (law in the book), serta turun lapangan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan (law in action). Untuk mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (sociological approach).
ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN SAMPAH DI KOTA MATARAM NTB Agung Setiawan; Riska Ari Amalia
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 1: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v5i1.10747

Abstract

Case Study Research: The purpose of this research is to analyze the State Administrative Law Strategy in Addressing Waste Problems in Mataram City, NTB. To obtain excellent research results, the method used in this research is a normative juridical research method. Law is described as what is written in legislation (law in books) or law is conceptualized as rules or norms that serve as benchmarks for human behavior that are considered appropriate. This normative legal research consists of primary and secondary legal materials, namely research that refers to the norms contained in legislation. To facilitate this research, a statute approach method was used. The results of the research are that regulatory policies related to waste have not fully resolved the waste problem in NTB. Waste management infrastructure in NTB is not optimal, so a good State Administrative Law Strategy is needed to address the waste problem in Mataram City, NTB. In addition, a collaborative participatory approach is needed between the local government and all levels of society committed to resolving the waste problem in NTB.
PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK Anggara Aryandhana; Kaharudin; Haeruman Jayadi; Riska Ari Amalia
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7391

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Komisi Informasi Provinsi NTB dalam penyelesaian sengketa informasi publik serta mengidentifikasi hambatan dan solusi Komisi Informasi Provinsi NTB dalam pelaksanaan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan kewenangan Komisi Informasi Provinsi NTB dalam penyelesaian sengketa informasi publik sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan jumlah kasus yang berhasil diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB sesuai dengan prosedur sehingga proses penyelesaian berjalan efektif. Namun demikian, bukan berarti Komisi Informasi Provinsi NTB tidak mempunyai hambatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Komisi Informasi Provinsi NTB seperti, kurangnya sosialisasi, minimnya sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, serta anggaran yang terbatas. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menghalangi Komisi Informasi NTB untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat.
KETIDAKPATUHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA) Aris Munandar; Chrisdianto Eko Purnomo; Haeruman Jayadi; Riska Ari Amalia
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7430

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji ketidakpatuhan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. mengenai kepastian hukum didalamnya terkait pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 1). Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), 2). Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Sumber bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan (research document) Jenis bahan hukum adalah hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum menggunakan penelitian normatif, sehingga peneliti akan melakukan suatu penafsiran-penafsiran dan kajian-kajian untuk menelaah bahan hukum yang diperoleh untuk menghasilkan uraian sistematis dan terstruktur, serta menjawab rumusan masalah. Adapun hasil penelitian antara lain 1). Ketidakpatuhan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 didasarkan pada kelemahan dalam mekanisme pengawasan serta kecenderungan politik legislasi yang mengutamakan kepentingan tertentu. DPR tidak sepenuhnya menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai prinsip partisipasi publik yang bermakna. 2). Akibat dari ketidakpatuhan ini, secara hukum, Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku tetapi berpotensi digugat kembali, menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor dan masyarakat. Selain itu, legitimasi DPR dalam proses legislasi semakin dipertanyakan, yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.
Co-Authors AGUNG SETIAWAN Ahamd Zuhairi Anggara Aryandhana Aris Munandar Budi Sutrisno Chrisdianto Eko Purnomo Haeruman Jayadi Iskandar Sukmana Kaharudin Oktava, M. Saoki