Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Radja Akmal Rabbani
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Humanities Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Peran DPR RI dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Berbasis Pengarusutamaan Gender pada Periode 2019-2024 Raden Kenzy Al Zhafari Gumilar; Radja Akmal Rabbani; Syahlevi Raissa Airlangga; Aniqotul Ummah; Chomariyana Kartika Hesti
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4160

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam implementasi kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan berbasis Pengarusutamaan Gender (PUG) pada periode 2019–2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kerentanan PMI perempuan yang mayoritas bekerja di sektor informal dan rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap regulasi, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dan dokumen DPR RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR RI belum optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam mendukung perlindungan PMI perempuan yang responsif gender. UU Nomor 18 Tahun 2017 masih cenderung netral gender dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik PMI perempuan. Selain itu, keterbatasan anggaran BP2MI serta lemahnya implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) menunjukkan rendahnya dukungan fiskal terhadap perlindungan PMI perempuan. Dalam aspek pengawasan, DPR RI juga belum efektif menjalankan pengawasan berbasis gender akibat lemahnya data terpilah gender dan kapasitas analisis gender di lingkungan legislatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa stagnasi implementasi PUG dipengaruhi oleh lemahnya komitmen politik dan kapasitas kelembagaan.
Ritel Modern Vs Koperasi Desa Merah Putih, Mungkinkah? Alvito Adiansyah; Caesar Khalifah; Celcia La Prita Minna; Figo Rusdiansyah; Jihan Hasnah Hamidah; Livia Audy Salsabila; Radja Akmal Rabbani; Vionita Shakila Maharani; Abdul Ghofur; Nanda Rizka Syafriani Nasution
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4059

Abstract

Pengembangan toko modern ke daerah pedesaan di Indonesia telah mengubah cara ekonomi lokal berjalan dan bagaimana masyarakat menghabiskan uangnya secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana berkembangnya toko modern memengaruhi perekonomian desa dan menilai sejauh mana program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) berhasil dalam mendukung perekonomian yang didasarkan pada komunitas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa dokumen kebijakan, literatur akademik, dan sumber media yang kredibel. Analisis dilakukan dengan cara naratif agar lebih memahami hubungan antara tindakan pemerintah, cara kerja pasar, dan kondisi ekonomi di tingkat lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa berkembangnya toko ritel modern, seperti minimarket, telah mengubah cara masyarakat Desa belanja, membuat mereka lebih mengutamakan efisiensi dan kenyamanan, sekaligus membuat mereka lebih bergantung pada jaringan distribusi yang dimiliki perusahaan besar. Di sisi lain, penerapan KDMP masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan jumlah tenaga manusia, partisipasi masyarakat yang rendah, serta ada tanda-tanda praktik patronase dalam proses pengelolaannya. Selain itu, kebijakan pembatasan pertumbuhan toko modern bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar dan munculnya bisnis dominan yang justru mengurangi persaingan di antara para pengusaha. Secara singkat, meskipun KDMP memiliki kemungkinan untuk memperkuat perekonomian desa, keberhasilannya sangat tergantung pada peningkatan pengelolaan, penguatan kemampuan lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat. Tanpa perbaikan tersebut, KDMP berisiko tidak mampu bersaing secara efektif dalam ritel modern dan bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru dalam struktur ekonomi pedesaan.
Co-Authors Abdul Ghofur Alvito Adiansyah Aniqotul Ummah Caesar Khalifah Celcia La Prita Minna Chomariyana Kartika Hesti Figo Rusdiansyah Jihan Hasnah Hamidah Livia Audy Salsabila Nanda Rizka Syafriani Nasution Raden Kenzy Al Zhafari Gumilar Syahlevi Raissa Airlangga Vionita Shakila Maharani