Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Kampanye Politik Food Vlogger Ubaidilah PKS dalam Memenangkan Pemilihan Legislatif DPRD Kota Depok 2024 Marsya Zusrieka; Anggrelita Mutiara Salsabila Dewi; Andzi Salwa Salsabila; Muhammad Sulthan Fatih; Giras Agung Jagratara; Abdul Ghofur
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2589

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi kampanye digital inovatif yang dilakukan oleh Ubaidilah, calon legislatif DPRD Kota Depok dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui perannya sebagai food vlogger. Pendekatan ini digunakan untuk menyampaikan pesan politik secara halus, membangun citra otentik, dan memperkuat dukungan publik, khususnya dari pemilih muda dan pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi-terstruktur terhadap Ubaidilah serta studi dokumen dari berbagai sumber media dan akademik. Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola komunikasi politik yang muncul. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, yaitu suatu metode analisis kualitatif yang fleksibel dan sistematis dalam mengidentifikasi pola, tema, dan makna dalam data. Tahapan analisis ini dimulai dengan pengurangan data, penyajian data, dan akhirnya penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi edutainment yang menggabungkan konten kuliner dengan pesan politik terbukti efektif dalam membangun keterhubungan emosional dengan audiens. Keaslian konten, konsistensi nilai politik, dan kolaborasi dengan influencer lokal memperkuat daya jangkau kampanye. Selain itu, pendekatan ini juga berdampak langsung pada peningkatan visibilitas UMKM yang menunjukkan adanya kontribusi ekonomi di luar fungsi politik. Studi ini menyimpulkan bahwa strategi kampanye yang mengintegrasikan budaya populer, seperti food vlogging, mampu membentuk komunikasi politik yang lebih inklusif, persuasif, dan relevan di era digital. Penggabungan antara konten populer dengan pesan politik dalam kampanye Ubaidillah menunjukkan potensi komunikasi yang inovatif dan beresonansi secara budaya dapat membentuk kembali keterlibatan publik dalam proses pemilu. Temuan ini menawarkan alternatif terhadap metode kampanye konvensional dan merekomendasikan pengembangan strategi berbasis kedekatan kultural dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih.
Analisis Peluang dan Tantangan PSI Pasca Pemilu 2024: Peluang Jokowi menjadi Ketua Umum PSI Adhitya Hafizh Rasyadi; Sagitha Dwi Herliany; Syallika Nurussyahadah; Taqya Mafaza; Abdul Ghofur
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2619

Abstract

This study analyzes the political implications of the discourse on President Joko Widodo's (Jokowi) involvement in the leadership of the Indonesian Solidarity Party (PSI) after the 2024 Election, and examines the internal and external challenges that the party may face. The main focus of this study is to understand how Jokowi's figure, with his populist leadership style and strong political track record, can influence the structure, culture, and image of PSI in the eyes of the public. The method used in this study is descriptive qualitative with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with informants who have a political background, as well as analysis of relevant literature and media. Data analysis techniques were carried out thematically to identify narrative patterns regarding the opportunities and challenges of Jokowi's involvement in PSI. The results of the study show that Jokowi's presence in PSI can be a catalyst in expanding the party's electoral reach, especially through a more down-to-earth and pro-people political approach. However, this involvement also raises a number of serious challenges. Internally, there is the potential for ideological change, to the restructuring of the party's organizational culture. While externally, there is resistance from the public regarding the issue of dynasty politics and concerns over the loss of PSI's idealistic identity. In addition, pressure from other political parties is also an external factor that needs to be anticipated. This finding shows that although Jokowi's presence has the potential to strengthen PSI, an adaptive strategy is needed so that the party remains relevant and credible in the eyes of voters
PENONAKTIFAN PBI-JKN: HILANGNYA HAK KONSTITUSI WARGA NEGARA Aulia Husnafa Navila; Annasya Regina Sitio; Tsania Syawalia; Adelyne Chandra Fayra; Hana Fathimah; Keysha Octarina Silaban; Feby Alya; Sarah Diba; Abdul Ghofur; Hendika Dwinanda Wicaksana
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1875

Abstract

Pemerintah mengimplementasikan skema PBI-JKN dalam Jaminan Kesehatan Nasional untuk menjamin hak konstitusional warga negara atas kesehatan, namun pada tahun 2025 terjadi peralihan basis data dari DTKS ke DTSEN yang berdampak pada penonaktifan sekitar 7,3 juta peserta sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadinya exclusion error serta melemahnya legitimasi negara kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab penonaktifan PBI-JKN serta dampaknya terhadap akses layanan kesehatan bagi kelompok miskin dan rentan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan, menggunakan sumber data sekunder berupa kebijakan, regulasi, laporan, jurnal ilmiah, dan pemberitaan media yang dipilih secara purposif, kemudian dianalisis dengan teknik analisis tematik melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penonaktifan massal disebabkan oleh migrasi data administratif dari DTKS ke DTSEN yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga memunculkan exclusion error dan banyak masyarakat baru mengetahui status kepesertaannya saat membutuhkan layanan kesehatan. Kesimpulannya, kebijakan ini menyebabkan hilangnya akses layanan kesehatan bagi kelompok miskin dan rentan serta menunjukkan kelemahan struktural dalam tata kelola data perlindungan sosial, sehingga diperlukan peningkatan verifikasi data, koordinasi antarlembaga, mekanisme pengaduan dan reaktivasi yang mudah diakses, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat.
Branding dan Representasi Elit Politik di Tengah Krisis Kepercayaan: Studi Pada Program Lapor Mas Wapres Bunga Aurelia; Fairuz Arkan Fatihah; Gisya Khayla Azanis; Michelle Ajeng Sari; Nazriel Efriza; Nova Sabrina; Raden Muhammad Maulana Ishaq; Satrio Aji Danendra; Abdul Ghofur
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7767

Abstract

Program “Lapor Mas Wapres” hadir sebagai kanal pengaduan publik yang bertujuan memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus membangun citra kepemimpinan Wakil Presiden yang responsif dan dekat dengan rakyat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi dan efektivitas Program Lapor Mas Wapres, mengkaji perannya sebagai strategi branding politik, serta menelaah bentuk representasi politik yang ditampilkan melalui program tersebut dalam perspektif teori representasi Hannah Pitkin. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen, observasi digital, serta berbagai sumber sekunder yang berkaitan dengan implementasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Lapor Mas Wapres berhasil membuka akses masyarakat kepada pusat kekuasaan melalui mekanisme pengaduan yang lebih langsung dan personal. Namun, efektivitas program masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait transparansi proses, konsistensi tindak lanjut laporan, dan koordinasi antarinstansi. Dari aspek branding politik, program ini berhasil membangun representasi simbolik Wakil Presiden sebagai figur yang terbuka, komunikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, representasi substantif masih belum optimal karena tidak seluruh laporan memperoleh penyelesaian yang jelas dan terukur. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan, akuntabilitas layanan, serta mekanisme pemantauan laporan menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas program dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ritel Modern Vs Koperasi Desa Merah Putih, Mungkinkah? Alvito Adiansyah; Caesar Khalifah; Celcia La Prita Minna; Figo Rusdiansyah; Jihan Hasnah Hamidah; Livia Audy Salsabila; Radja Akmal Rabbani; Vionita Shakila Maharani; Abdul Ghofur; Nanda Rizka Syafriani Nasution
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4059

Abstract

Pengembangan toko modern ke daerah pedesaan di Indonesia telah mengubah cara ekonomi lokal berjalan dan bagaimana masyarakat menghabiskan uangnya secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana berkembangnya toko modern memengaruhi perekonomian desa dan menilai sejauh mana program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) berhasil dalam mendukung perekonomian yang didasarkan pada komunitas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa dokumen kebijakan, literatur akademik, dan sumber media yang kredibel. Analisis dilakukan dengan cara naratif agar lebih memahami hubungan antara tindakan pemerintah, cara kerja pasar, dan kondisi ekonomi di tingkat lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa berkembangnya toko ritel modern, seperti minimarket, telah mengubah cara masyarakat Desa belanja, membuat mereka lebih mengutamakan efisiensi dan kenyamanan, sekaligus membuat mereka lebih bergantung pada jaringan distribusi yang dimiliki perusahaan besar. Di sisi lain, penerapan KDMP masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan jumlah tenaga manusia, partisipasi masyarakat yang rendah, serta ada tanda-tanda praktik patronase dalam proses pengelolaannya. Selain itu, kebijakan pembatasan pertumbuhan toko modern bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar dan munculnya bisnis dominan yang justru mengurangi persaingan di antara para pengusaha. Secara singkat, meskipun KDMP memiliki kemungkinan untuk memperkuat perekonomian desa, keberhasilannya sangat tergantung pada peningkatan pengelolaan, penguatan kemampuan lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat. Tanpa perbaikan tersebut, KDMP berisiko tidak mampu bersaing secara efektif dalam ritel modern dan bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru dalam struktur ekonomi pedesaan.