Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Jurnal Kolaboratif Sains Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Aniqotul Ummah
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Analisis Keterlibatan Warga Digital melalui Media Sosial dalam Gerakan #ReformasiDikorupsi di Indonesia Oktavia Anggi Ramadhani; Ahren Jasmine Azzahra; Apvira Azhari Siregar; Aniqotul Ummah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.2058

Abstract

Perkembangan media sosial telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika politik di Indonesia, salah satunya melalui gerakan #ReformasiDikorupsi yang mengkritik berbagai kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan warga digital dalam gerakan tersebut melalui platform media sosial. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji bagaimana penggunaan media sosial, terutama hashtag #ReformasiDikorupsi, menjadi alat mobilisasi politik yang efektif dalam menanggapi kebijakan yang dianggap merugikan demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun media sosial berperan besar dalam meningkatkan kesadaran politik dan memperkuat solidaritas di kalangan warga digital, terdapat tantangan dalam menjaga kualitas partisipasi politik yang lebih substantif, seperti tindakan simbolis (slacktivism) yang tidak berlanjut pada aksi konkret. Selain itu, gerakan ini juga menghadapi kendala dalam mengorganisir aksi fisik yang dapat memperluas dampak politik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi yang lebih baik dengan menggabungkan upaya digital dan aksi langsung untuk memperkuat efektivitas gerakan dan mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam mengadvokasi perubahan sosial dan politik di Indonesia.
Minoritas dan Multikulturalisme: Studi Kasus Sulitnya Izin Pembangunan Gereja di Cilegon Bintang Aura Mayesa Putri; Tiara Julianti Haryanto; Gabriella Dofani Natalia Siregar; Aniqotul Ummah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.2110

Abstract

Penelitian ini membahas masalah sulitnya mendapatkan izin pembangunan gereja di Kota Cilegon, yang mencerminkan tantangan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Dengan metode kualitatif dan studi kasus, penelitian ini mengungkap beberapa penyebab utama, seperti aturan yang diskriminatif, penolakan dari masyarakat, dan kebijakan lokal yang tidak adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan ini tidak hanya melanggar konstitusi dan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menimbulkan ketegangan antar agama. Penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan aturan, dialog yang inklusif, dan pendidikan tentang keberagaman untuk menciptakan keadilan dan toleransi beragama di Indonesia.
Analisis Peran DPR RI dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Berbasis Pengarusutamaan Gender pada Periode 2019-2024 Raden Kenzy Al Zhafari Gumilar; Radja Akmal Rabbani; Syahlevi Raissa Airlangga; Aniqotul Ummah; Chomariyana Kartika Hesti
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4160

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam implementasi kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan berbasis Pengarusutamaan Gender (PUG) pada periode 2019–2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kerentanan PMI perempuan yang mayoritas bekerja di sektor informal dan rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap regulasi, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dan dokumen DPR RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR RI belum optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam mendukung perlindungan PMI perempuan yang responsif gender. UU Nomor 18 Tahun 2017 masih cenderung netral gender dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik PMI perempuan. Selain itu, keterbatasan anggaran BP2MI serta lemahnya implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) menunjukkan rendahnya dukungan fiskal terhadap perlindungan PMI perempuan. Dalam aspek pengawasan, DPR RI juga belum efektif menjalankan pengawasan berbasis gender akibat lemahnya data terpilah gender dan kapasitas analisis gender di lingkungan legislatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa stagnasi implementasi PUG dipengaruhi oleh lemahnya komitmen politik dan kapasitas kelembagaan.
Marginalisasi Perkotaan dan Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Miskin Kota di Permukiman Pesanggrahan, Pademangan Timur, Jakarta Utara Chasya Nabila, Naila Azaria Arumi; Naila Azaria Arumi; Nova Jojor; Aniqotul Ummah; Teddy Chrisprimanata Putra
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 2 (2026): Maret - Juni
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i2.10796

Abstract

Pertumbuhan perkotaan yang pesat di Indonesia belum sepenuhnya diikuti pemerataan akses terhadap sumber daya, layanan dasar, dan ruang hidup yang layak bagi masyarakat miskin kota. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk marginalisasi yang dialami urban poor dan kelompok minoritas di permukiman Pesanggrahan, Pademangan Timur, Jakarta Utara, serta memahami strategi bertahan hidup yang mereka bangun dalam menghadapi kerentanan perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tiga informan, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep advanced marginality, urban exclusion, dan territorial stigma dari Loïc Wacquant untuk membaca marginalisasi struktural, serta konsep survival strategies dan everyday resistance dari James C. Scott untuk memahami respons masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga menghadapi banjir berulang, keterbatasan akses transportasi publik, ketimpangan distribusi bantuan sosial, serta minimnya layanan dasar yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa marginalisasi yang dialami warga bukan sekadar persoalan ekonomi individual, melainkan hasil dari ketimpangan tata kelola kota dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Di tengah keterbatasan tersebut, masyarakat mengembangkan strategi bertahan melalui pekerjaan informal, pengelolaan sumber daya rumah tangga, solidaritas sosial berbasis kepercayaan, musyawarah warga, serta normalisasi terhadap risiko banjir sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Temuan ini menegaskan bahwa ketahanan komunitas menjadi modal penting dalam menghadapi kerentanan perkotaan, tetapi tidak dapat menggantikan tanggung jawab negara dalam menyediakan intervensi yang adil, inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan bagi kelompok rentan di wilayah perkotaan, khususnya permukiman padat yang selama ini kurang memperoleh perhatian struktural dalam kebijakan pembangunan kota yang berkeadilan dan berbasis hak warga setara.
Hak Atas Kota dan Aksesibilitas Trotoar di DKI Jakarta dalam Perspektif Gender: Studi Kasus Komunitas Kursi Roda WAFCAI: The Right to the City and Sidewalk Accessibility in DKI Jakarta from a Gender Perspective: A Case Study of the WAFCAI Wheelchair Community Jihan Hasnah Hamidah; Nasytha Muthiah; Nazwa Namira Putri Rusdiandi; Aniqotul Ummah; Teddy Chrisprimanata Putra
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 6: Juni 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i6.11182

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana akses trotoar di Jakarta dalam pandangan Hak atas Kota (Right to the City) dan juga gender, dengan fokus pada komunitas Wheelchair and Friendship Center of Asia Indonesia (WAFCAI). Fokus penelitian diarahkan pada sejauh mana trotoar sebagai ruang publik mampu memberikan akses yang setara bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan pengguna kursi roda. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Untuk menganalisis data, peneliti melakukan pengolahan data secara bertahap dengan cara merangkum data, menyajikan hasil, dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perbaikan trotoar di Jakarta belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip inklusivitas. Masih ada ramp yang terlalu curam, bollard yang menghalangi kursi roda, trotoar yang tidak rata, serta penggunaan trotoar oleh parkir yang tidak resmi dan kegiatan lainnya. Selain itu, dari sudut pandang gender, perempuan penyandang disabilitas menghadapi banyak masalah karena keterbatasan bergerak, kurangnya rasa aman, dan ketergantungan pada orang lain untuk bisa mengakses tempat umum. Penelitian ini menekankan bahwa akses trotoar tidak hanya tentang fisik, tetapi juga mengaitkan dengan keadilan sosial dan hak warga atas kota. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan kota yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. This study aims to examine sidewalk access in Jakarta from the perspective of the Right to the City and gender, with a focus on the Wheelchair and Friendship Center of Asia Indonesia (WAFCAI) community. The research focuses on the extent to which sidewalks as public spaces are able to provide equal access for people with disabilities, especially women who use wheelchairs. The method used is a qualitative case study approach, which includes field observations, in-depth interviews, documentation, and literature review. To analyze the data, researchers conducted data processing in stages by summarizing the data, presenting the results, and drawing conclusions. The results of the study indicate that sidewalk improvements in Jakarta have not fully align with the principle of inclusivity. There are still ramps that are too steep, bollards that obstruct wheelchairs, uneven sidewalks, and the use of sidewalks for unauthorized parking and other activities. Furthermore, from a gender perspective, women with disabilities face many problems due to limited mobility, a lack of security, and dependence on others to access public places. This study emphasizes that sidewalk access is not only about physical aspects, but also relates to social justice and citizens' rights to the city. Therefore, urban planning is needed that is more inclusive, participatory, and responsive to the needs of vulnerable groups.
Kepemimpinan Perempuan Dalam Politik Lokal: Studi Dinamika Representasi Gender Sherly Laos Nazwa Namira Putri Rusdiandi; Siti Afra Aafiyah Aafiyah; Valerina Raharjo; Aniqotul Ummah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7215

Abstract

Partisipasi perempuan dalam politik lokal di Indonesia meningkat sejak era Reformasi melalui desentralisasi dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun, keterwakilan perempuan masih sering berada pada tahap representasi deskriptif dan belum sepenuhnya mencapai representasi substantif dalam pembuatan kebijakan publik (Pitkin, 1967). Penelitian ini membahas kepemimpinan Sherly Tjoanda di Maluku Utara sebagai bentuk kepemimpinan perempuan dalam politik lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kepemimpinannya mencerminkan representasi gender substantif serta bagaimana ia menghadapi budaya politik patriarki. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh melalui dokumen pemerintah, jurnal ilmiah, buku akademik, dan publikasi terkait representasi gender serta kepemimpinan perempuan (Hlynsdóttir, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sherly Tjoanda menghadirkan kebijakan yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta perlindungan perempuan dan anak. Gaya kepemimpinannya yang partisipatif dan empatik memperkuat pemerintahan yang inklusif, meskipun budaya patriarki dan dominasi elite politik masih menjadi tantangan utama (Sitompul et al., 2025). Kesimpulannya, kepemimpinan perempuan memerlukan strategi adaptif untuk menghasilkan kebijakan publik yang inklusif.
Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Tata Kelola Kota Bogor: Studi Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif dalam Mendorong Partisipasi Publik Cipta Damai Arya Cudu; Gendis Dewantari; Siti Afra Aafiyah; Aniqotul Ummah; Teddy Chrisprimanata Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7458

Abstract

Minimnya penerapan meaningful participation dalam pembangunan dan tata kelola ruang perkotaan pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peranan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif melalui wawancara dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JKPP berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi publik melalui praktik pemetaan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam proses identifikasi area, pengumpulan data geografis, pendokumentasian pengetahuan lokal, dan peningkatan kesadaran bersama tentang hak atas ruang hidup. Aktivitas ini memperkuat posisi masyarakat dalam pengelolaan kota dan membuka jalur komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Namun, hasil dari gerakan pemetaan partisipatif di Kota Bogor masih terbatas pada peta indikatif untuk wilayah kelola rakyat serta basis data spasial komunitas, dan belum menghasilkan produk hukum yang jelas seperti peraturan daerah, keputusan wali kota, atau bentuk pengakuan resmi lainnya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemetaan partisipatif memiliki potensi untuk memperkuat demokrasi lokal dan mendorong pengelolaan kota yang lebih inklusif. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada adanya pengakuan hukum yang sesuai terhadap data dan peta yang dihasilkan oleh masyarakat.
Institutionalization of Indonesia's Dark Social Movement in the Campaign Against the 2025 TNI Law: Dynamics and Strategies of Digital Resistance Tsalitsa Haura Layyina; Nurain; Cindy; Aniqotul Ummah; Teddy Chrisprimanata Putra
ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025)
Publisher : PT ARRUS Intelektual Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/soshum4516

Abstract

This research presents analysis of the Indonesian Dark Social Movement which was institutionalized as a digital resistance to the 2025 TNI Bill considered to jeopardize civilian supremacy and democratic principles. Initially, the movement was formed by public dissatisfaction with the military's growing role in the civilian sector and the opaque legislative process, then it evolved into a digital movement with a common identity, communication strategies, and organized cross-platform coordination. Through qualitative approaches via documentation studies and content analysis of a variety of digital materials, the research draws a map of the dynamics of digital resource mobilization, narrative formation, and coordination that characterize the movement's institutionalization process. The results indicate that Indonesia Gelap was able to convert sporadic actions into a structured movement through symbolic consistency, internal division of roles, strategic use of digital platforms, and partnering with civil society networks. Nonetheless, this evolution faced difficulties in the form of government repression, misinformation, and inconsistencies in digital involvement. This research demonstrates that the digital environment is not only the outlet of people’s grievances but also the place where the adaptive and sustainable movement institutions are formed and this has consequences for social movements' overall strategies in the day of digital democracy.
Peran Komunitas JubirWarga dalam Menyalurkan Aspirasi Warga melalui X-Petisi Warga Livia Audy Salsabila; Anindhi Ramadhani; Mohammad Rayhan Hidayat; Aniqotul Ummah; Teddy Chrisprimanata Putra
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - July 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i7.11356

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Jubir Warga sebagai perantara berbasis komunitas dalam menyalurkan aspirasi masyarakat perkotaan melalui X-Petisi Warga. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara tingginya ekspresi digital warga, khususnya generasi muda, dengan terbatasnya kemampuan institusi politik formal dalam menerjemahkan ekspresi tersebut menjadi respons kebijakan yang nyata. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan memanfaatkan dokumentasi wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, catatan proposal, jejak media sosial, serta literatur yang relevan mengenai politik perkotaan, partisipasi digital, ruang publik, dan hak atas kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jubir Warga berfungsi sebagai penerjemah sipil yang menghimpun keluhan sehari-hari masyarakat, menyederhanakan bahasa advokasi, memperluas ruang diskusi informal, serta menghubungkan aspirasi warga dengan jalur birokrasi melalui narasi berbasis data dan policy brief. Namun, advokasi yang dilakukan masih menghadapi tantangan berupa respons birokrasi yang belum merata, lemahnya mekanisme tindak lanjut, keterbatasan sumber daya, serta risiko perhatian publik di ruang digital yang cepat meredup sebelum berubah menjadi tekanan institusional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa X-Petisi Warga relevan sebagai model alternatif partisipasi perkotaan, tetapi memerlukan penguatan verifikasi, jaringan warga yang berkelanjutan, serta jalur akuntabilitas yang lebih jelas.
Co-Authors Ahren Jasmine Azzahra Anindhi Ramadhani Apvira Azhari Siregar Bintang Aura Mayesa Putri Chasya Nabila, Naila Azaria Arumi Chomariyana Kartika Hesti Cindy Cipta Damai Arya Cudu Gabriella Dofani Natalia Siregar Gendis Dewantari Jihan Hasnah Hamidah Livia Audy Salsabila Mohammad Rayhan Hidayat Naila Azaria Arumi Nasytha Muthiah Nazwa Namira Putri Rusdiandi Nova Jojor Nurain Oktavia Anggi Ramadhani Raden Kenzy Al Zhafari Gumilar Radja Akmal Rabbani Siti Afra Aafiyah Siti Afra Aafiyah Aafiyah Syahlevi Raissa Airlangga Teddy Chrisprimanata Putra Tiara Julianti Haryanto Tsalitsa Haura Layyina Valerina Raharjo