<![CDATA[Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengevaluasi efektivitas penerapan e-budgeting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan publik guna mencegah penyimpangan anggaran serta memperkuat tata kelola pemerintahan digital yang partisipatif di Kota Surabaya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji peran strategis sistem e-budgeting dalam memperkuat transparansi serta efektivitas pengawasan keuangan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Sebagai pelopor penerapan konsep smart city di Indonesia, Surabaya telah menyatukan sistem perencanaan dan penganggaran untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab. Pendekatan penelitian yang diterapkan bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik analisis isi web (web content analysis) terhadap portal resmi pemerintah, seperti situs BPKAD dan portal Open Data Surabaya. Temuan penelitian mengungkap bahwa penerapan e-budgeting secara nyata telah memajukan transparansi proaktif lewat publikasi dokumen anggaran yang rutin di ranah daring. Dari sisi teknis, fitur locking system dan audit trail pada sistem e-budgeting terbukti ampuh sebagai alat pengawasan internal yang dapat menghalangi campur tangan ilegal serta mengurangi risiko manipulasi anggaran atau timbulnya dana tidak resmi. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan kendala utama terkait kualitas data, yakni kecenderungan publikasi dokumen dalam format statis (PDF) yang menghambat aksesibilitas data terbuka bagi masyarakat guna melakukan analisis secara independen. Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih bersifat reaktif akibat minimnya fitur interaktif pada sistem tersebut. Secara keseluruhan, walaupun e-budgeting berhasil mengurangi kesenjangan informasi birokrasi, diperlukan penguatan transparansi partisipatif melalui penyediaan format data yang dapat dibaca mesin serta pengembangan dasbor publik. Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas monitoring keuangan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan anggaran daerah secara lebih terbuka dan berkelanjutan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengevaluasi efektivitas penerapan e-budgeting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan publik guna mencegah penyimpangan anggaran serta memperkuat tata kelola pemerintahan digital yang partisipatif di Kota Surabaya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji peran strategis sistem e-budgeting dalam memperkuat transparansi serta efektivitas pengawasan keuangan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Sebagai pelopor penerapan konsep smart city di Indonesia, Surabaya telah menyatukan sistem perencanaan dan penganggaran untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab. Pendekatan penelitian yang diterapkan bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik analisis isi web (web content analysis) terhadap portal resmi pemerintah, seperti situs BPKAD dan portal Open Data Surabaya. Temuan penelitian mengungkap bahwa penerapan e-budgeting secara nyata telah memajukan transparansi proaktif lewat publikasi dokumen anggaran yang rutin di ranah daring. Dari sisi teknis, fitur locking system dan audit trail pada sistem e-budgeting terbukti ampuh sebagai alat pengawasan internal yang dapat menghalangi campur tangan ilegal serta mengurangi risiko manipulasi anggaran atau timbulnya dana tidak resmi. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan kendala utama terkait kualitas data, yakni kecenderungan publikasi dokumen dalam format statis (PDF) yang menghambat aksesibilitas data terbuka bagi masyarakat guna melakukan analisis secara independen. Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih bersifat reaktif akibat minimnya fitur interaktif pada sistem tersebut. Secara keseluruhan, walaupun e-budgeting berhasil mengurangi kesenjangan informasi birokrasi, diperlukan penguatan transparansi partisipatif melalui penyediaan format data yang dapat dibaca mesin serta pengembangan dasbor publik. Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas monitoring keuangan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan anggaran daerah secara lebih terbuka dan berkelanjutan.]]>
