Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains
Yusuf
Universitas Andi Sudirman Bone
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Hukum Tata Negara Responsif Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara: Responsive Constitutional Law as an Instrument for Protecting Citizens' Constitutional Rights Ayik Christina Efata; Rita Dwi Agustini; Denny Boyke T Pangaribuan; Yusuf; Arief Fahmi Lubis
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i5.9513

Abstract

Hukum tata negara memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks perkembangan negara hukum modern, pendekatan hukum yang bersifat responsif semakin dibutuhkan untuk menjawab perubahan sosial yang dinamis serta tuntutan masyarakat yang terus berubah. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji peran hukum tata negara responsif sebagai sarana dalam melindungi hak konstitusional warga Indonesia. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan tersebut, Studi ini menyelidiki berbagai konsep hukum responsif dan bagaimana mereka berpengaruh pada struktur ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam hal menjamin hak-hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan data yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum tata negara yang responsif dapat meningkatkan kualitas perlindungan hak konstitusional melalui penguatan partisipasi publik, transparansi dalam proses pengambilan kebijakan, serta optimalisasi fungsi lembaga negara. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adaptif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, penguatan paradigma hukum tata negara yang responsif menjadi suatu keharusan dalam rangka mewujudkan negara hukum yang tidak hanya berlandaskan pada norma formal, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara.
Sengketa Pilkades Dan Ruang Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Kajian Transformasi Hukum Desa: Village Head Election Disputes and the Scope of the Constitutional Court's Authority: A Study of Village Law Transformation Deny; Khelda Ayunita; Yusuf; Mohammad Fajar Abdjul; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.8032

Abstract

Sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam praktik demokrasi lokal dan mencerminkan masih adanya ketidakpastian hukum terkait forum penyelesaian sengketa yang berwenang. Ketidakjelasan ini muncul akibat belum adanya pengaturan yang tegas dan komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades dalam sistem hukum nasional, sehingga memunculkan perbedaan penafsiran serta inkonsistensi penerapan hukum di berbagai daerah. Di sisi lain, perkembangan hukum desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan signifikan terhadap kedudukan desa sebagai entitas hukum publik yang memiliki otonomi dalam mengatur urusan pemerintahan dan politik lokalnya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat menjangkau sengketa hasil Pilkades, mengingat Pilkades bukan bagian dari rezim pemilihan umum nasional maupun pemilihan kepala daerah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan dan batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan hasil politik lokal di tingkat desa, serta menganalisis implikasi transformasi hukum desa terhadap desain penyelesaian sengketa Pilkades. Penelitian ini menggunakan metode normatif-dogmatis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan, yang didukung oleh kajian pustaka terhadap literatur hukum dan jurnal nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa belum adanya lembaga peradilan khusus dan kejelasan forum penyelesaian sengketa Pilkades berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta konflik sosial di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades melalui harmonisasi regulasi, penegasan kewenangan lembaga peradilan, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan berorientasi pada stabilitas pemerintahan desa.
Implementation of the Principle of Constitutional Supremacy in Law Enforcement in Indonesia Kevin Mario Immanuel; Andri Rahmat Isnaini; Mohammad Solekhan; Yusuf
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) July 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i3.8189

Abstract

The principle of constitutional supremacy serves as a foundational cornerstone within Indonesia’s legal and governmental framework, positioning the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) as the highest authority in the hierarchy of legislation. This supremacy is not merely symbolic; it acts as a fundamental norm (grundnorm) that should guide both the legislative process and the execution of state power. This article explores how the principle of constitutional supremacy is applied in the enforcement of law in Indonesia, while also highlighting the normative and structural challenges that hinder consistent constitutional adherence. Utilizing a normative juridical approach, this study analyzes statutory regulations, Constitutional Court rulings, and observes state practices. The findings reveal that despite the Constitutional Court’s significant role in safeguarding constitutional integrity through judicial review, implementation at the practical level often suffers from regulatory inconsistencies, non-compliance with constitutional rulings, and limited constitutional understanding among law enforcers and lawmakers. To address these issues, institutional strengthening, legislative reform, and widespread constitutional education are imperative to ensure all state actions and policies are in harmony with the principle of constitutional supremacy.
Co-Authors Andri Rahmat Isnaini Arief Fahmi Lubis Ayik Christina Efata Denny Boyke T Pangaribuan Deny Edy Sony Kevin Mario Immanuel Khelda Ayunita Mohammad Fajar Abdjul Mohammad Solekhan Rita Dwi Agustini