Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Marlinah
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prof. DR. Hazairin, SH
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Motif Batik Kagano Melalui Mediasi: Studi Empiris Di Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bengkulu : Resolving The Kagano Batik Motif Copyright Dispute Through Mediation: An Empirical Study At The Ministry Of Law, Bengkulu Regional Office Anggita Syarah Salsabila1, Ashibly2, Marlinah3 Anggita Syarah Salsabila anggi; Ashibly; Marlinah
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i5.11122

Abstract

Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa hak cipta motif Batik Kagano melalui mediasi di Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bengkulu. Sengketa terjadi karena adanya penggunaan, produksi, dan penjualan motif Batik Kagano tanpa izin oleh pihak konveksi, yang merugikan pencipta secara moral dan ekonomi sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal melalui wawancara dan studi literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dilakukan melalui tahapan pelaporan, verifikasi, penunjukan mediator dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), hingga tercapainya kesepakatan damai. Mediasi dinilai efektif dan efisien karena mampu memberikan kepastian hukum melalui berita acara kesepakatan yang mengikat para pihak. Namun, pelaksanaan mediasi masih menghadapi hambatan, seperti terbatasnya jumlah mediator bersertifikat di daerah dan perbedaan kepentingan para pihak dalam menentukan ganti rugi. Penelitian menyarankan peningkatan kapasitas SDM dan sosialisasi hak cipta.
Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Premanisme Diwilayah Hukum Polres Seluma: Legal Protection For Workers At Pulau Baai Port In Light Of Law Number 13 Of 2003 On Manpower Apriel Saortua Simbolon; Addy Candra; Marlinah
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i6.11176

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana premanisme di wilayah hukum Polres Seluma serta hambatan yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian melakukan upaya preventif melalui patroli rutin, penyuluhan hukum, dan pembinaan masyarakat, serta upaya represif melalui penindakan hukum, penangkapan, dan penyidikan terhadap pelaku premanisme. Disimpulkan bahwa peran Polres Seluma telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Peran Kepolisian Kota Bengkulu Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Bengkulu: The Role Of The Bengkulu City Police In Regarding The Use Of Racing Exhausts On Private Vehicles In The Bengkulu City Area Tasya Nur Anisa; Marlinah; Addy Candra
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i6.11191

Abstract

Peran Kepolisian Kota Bengkulu dalam mengendalikan penggunaan knalpot balap dan tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum merupakan topik utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja sosial-hukum dan alat hukum empiris untuk mengkaji tindakan dan tantangan kepolisian. Temuan menunjukkan bahwa kepolisian telah menerapkan tindakan pencegahan, antisipasi, dan represif, termasuk penegakan hukum, razia, konseling, dan penyitaan knalpot yang tidak standar. Namun, karena kurangnya sumber daya, infrastruktur, dan pengetahuan hukum, penegak hukum belum berkinerja maksimal.
Proses Pengajuan Santunan Jasa Raharja Oleh Masyarakat Pada Kecelakaan Lalu Lintas Di Polsek Ketahun: The Process Of Submitting Compensation Claims To Jasa Raharja By The Community In Traffic Accident Cases At Ketahun Police Sector Carlos Chaisar Heriyan; Marlinah; Addy Chandra
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) April 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i4.10812

Abstract

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi dan menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban. Pemerintah melalui Jasa Raharja memberikan santunan sebagai bentuk perlindungan sosial, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur pengajuannya sehingga menimbulkan kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengajuan santunan Jasa Raharja di wilayah hukum Polsek Ketahun serta hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, menggunakan data primer dari wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengajuan dimulai dari pelaporan kecelakaan, pengumpulan persyaratan administrasi, hingga verifikasi sebelum santunan diberikan. Hambatan yang ditemukan antara lain kurangnya pemahaman masyarakat, ketidaklengkapan dokumen, keterlambatan pelaporan, serta kurangnya koordinasi dengan pihak kepolisian. Kesimpulannya, proses telah berjalan sesuai prosedur, namun perlu peningkatan sosialisasi dan koordinasi agar lebih efektif.
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Pelabuhan Pulau Baai Di Tinjau Dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan: Legal Protection For Workers At Pulau Baai Port In Light Of Law Number 13 Of 2003 On Manpower Muhammad Daryanto; Marlinah; Uswatun Hasanah
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i5.11009

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Pelabuhan Pulau Baai serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tenaga kerja, pihak perusahaan, dan instansi terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan secara sistematis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Pelabuhan Pulau Baai meliputi perlindungan atas hak upah, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, serta hubungan kerja yang diatur dalam perjanjian kerja. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat hambatan, seperti kurangnya pengawasan, rendahnya pemahaman tenaga kerja terhadap hak-haknya, ketidakpatuhan sebagian perusahaan terhadap peraturan, serta factor
Aspek Hukum Pidana Dalam Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Pakaian Bekas Atau Thrifting Di Kota Bengkulu: Criminal Legal Aspects Of Consumer Protection In The Trade Of Used Clothing Or Thrifting In Bengkulu City Habiburrahman Rais; Marlinah; Uswatun Hasanah
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i5.11085

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan dan perlindungan hukum pidana terhadap konsumen dalam perdagangan pakaian bekas (thrifting) di Kota Bengkulu. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan, namun penerapannya belum optimal akibat kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya penegakan hukum. Perlindungan pidana diberikan melalui sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar, tetapi efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala sehingga diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas.
Perlindungan Hukum Karyawan Notaris Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada Kantor Notaris & PPAT Daud Widya Pranata Septiadi, S.H., M.Kn : Legal Protection for Notary Employees with Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) at the Office of Notary & PPAT Daud Widya Pranata Septiadi, S.H., M.Kn Ilham Jurisq; Uswatun Hasanah; Marlinah
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9697

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Kantor Notaris & PPAT Daud Widya Pranata Septiadi, S.H., M.Kn di Kota Bengkulu serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal yang memadukan data primer melalui wawancara dengan pemberi kerja dan karyawan PKWT, serta data sekunder dari literatur ketenagakerjaan, peraturan perundang-undangan, dan sumber pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karyawan PKWT telah berjalan cukup baik, khususnya dalam pemenuhan hak normatif seperti upah sesuai UMP, waktu kerja, cuti, dan pemberian beberapa tunjangan non-upah. Namun, perlindungan masih belum optimal pada aspek jaminan sosial tenaga kerja, di mana sebagian karyawan belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Hambatan implementasi perlindungan hukum berasal dari faktor internal seperti kurangnya kesadaran pemberi kerja dan rendahnya pemahaman pekerja mengenai hak-hak ketenagakerjaan, serta faktor eksternal berupa minimnya pengawasan ketenagakerjaan dan lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi perlindungan hukum terhadap karyawan PKWT perlu diperkuat melalui peningkatan kepatuhan pemberi kerja, peningkatan pengetahuan pekerja, serta efektivitas pengawasan pemerintah.
Co-Authors Addy Candra Addy Chandra Anggita Syarah Salsabila anggi Apriel Saortua Simbolon Ashibly Carlos Chaisar Heriyan Habiburrahman Rais Ilham Jurisq Muhammad Daryanto Tasya Nur Anisa Uswatun Hasanah