Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik
Prabowo, Raffel Pradityo
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Perlindungan Hukum Hak Indikasi Geografis Produk Masyarakat Adat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Rahayu, Sri Lestari; Mulyanto, Mulyanto; Prabowo, Raffel Pradityo
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v11i2.82670

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi perlindungan hukum terhadap hak milik tradisional berupa hak indikasi geografis (IG) masyarakat adat. Laporan ini juga mengkaji perlunya mengoptimalkan perlindungan hukum IG masyarakat adat demi kesejahteraan masyarakat lokal. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian sosio-legal, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi, dan wawancara terhadap narasumber yang dipilih secara purposive sampling. Penelitian ini juga melakukan pengujian normatif dengan pendekatan undang-undang dan menganalisis data dan bahan hukum secara kualitatif dengan metode interpretasi futuristik dan hermeneutik. Temuan menunjukkan bahwa urgensi perlindungan hak IG masyarakat adat mempunyai lima argumentasi: a) Masyarakat adat mempunyai potensi besar untuk menghasilkan IG yang unik berdasarkan kearifan lokal namun belum didaftarkan; b) IG mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga memerlukan perlindungan terhadap eksploitasi pihak luar yang tidak bertanggung jawab; c) Perlunya peningkatan daya saing komoditas IG; d) Pentingnya kemudahan menjangkau pasar internasional karena mempunyai reputasi dan jaminan mutu; e) Perlindungan hukum memberikan penghargaan dan insentif kepada masyarakat adat untuk memproduksi IG. Perlindungan GI terhadap masyarakat adat dioptimalkan melalui tiga cara, antara lain: a) Merumuskan kembali peraturan untuk memenuhi persyaratan perlindungan GI; b) Penguatan kelembagaan tripartit antara pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat adat; c) Mengubah budaya hukum dan pola pikir masyarakat adat mengenai pentingnya pendaftaran IG untuk melindungi kekayaan intelektual kolektif.
PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM KEWENANGAN EXECUTIVE PREVIEW PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH Prabowo, Raffel Pradityo; Ummul Firdaus, Sunny
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 8, No 3 (2024): Desember
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v8i3.88506

Abstract

This research focuses on the executive preview authority carried out by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights (Kanwil Kemenkumham) in the process of forming Regional Regulations (Perda/Perkada). The objectives of this study are, firstly, to understand the implementation of the executive preview authority in Perda/Perkada. Secondly, to identify the obstacles encountered in its implementation process. The research method employed is empirical legal research, using the Sociology of Law approach and qualitative in nature. Legal materials were collected by conducting field research at the Kanwil Kemenkumham Central Java and studying literature analyzed qualitatively. The results of this study indicate that: Firstly, the implementation of the executive preview authority conducted at the Kanwil Kemenkumham Central Java goes through these stages: submission of harmonization requests, administrative examination, conceptual analysis, harmonization meeting, preparation of harmonization minutes, approval endorsement, submission of harmonization completion letters. However, this process has not been ideally executed as not all regions conduct executive previews despite the Legal Regulations stating it is mandatory, yet there are no sanctions when regions fail to follow the process. Secondly, obstacles found in the implementation of the executive preview include the lack of Human Resources in Regulation Drafting, the weakness of executive preview authority in legal regulations, and the lack of regional understanding of the administrative document requirements that should be fulfilled before submitting harmonization requests.
Co-Authors Mulyanto Mulyanto sri lestari rahayu Ummul Firdaus, Sunny