Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia International Journal of Community Service Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik
Ummul Firdaus, Sunny
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Empowerment of Anti-Money Political Villages to Create Elections with Integrity Wahyuni, Sri; Riwanto, Agus; Achmad, Achmad; Ummul Firdaus, Sunny
International Journal Of Community Service Vol. 2 No. 4 (2022): November 2022 (Indonesia - Malaysia)
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijcs.v2i4.159

Abstract

Pilkada is one form of democracy in the regions that need to be ensured that its implementation is in accordance with procedures so as not to lose the meaning of democracy itself. Bawaslu has an essential role in realizing elections with integrity without the practice of money politics. One of the tasks of Bawaslu is to prevent the practice of money politics. One of the crucial components in the implementation of regional head elections (Pilkada) is the village and its citizens. The village, which is the closest component to the community in the election, becomes a place for the practice of money politics. The integrity of the Pilkada can be destroyed because of the practice of money politics that occurs in the village. A strategy to prevent money politics is needed in the village by building an anti-money politics village in order to strengthen local democracy.
Peningkatan Literasi Digital Prajurit TNI untuk Mewujudkan Masyarakat Cakap Digital Menuju SDGs 2030 Surya Nagara, Airlangga; Riwanto, Agus; Grahani Firdausy, Adriana; Anom Husodo, Jadmiko; Isharyanto, Isharyanto; Ummul Firdaus, Sunny; Madalina, Maria; Maharani, Andina Elok Puri; Achmad, Achmad; Wahyuni, Sri
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 3 (2025): Edisi Juli - September
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i3.6445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas literasi digital prajurit TNI AD di lingkungan Denjasa Ang IV/B SMG Bekangdam IV Diponegoro sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah (FGD), simulasi penggunaan teknologi digital, serta evaluasi berbasis Kirkpatrick’s Four-Level Training Evaluation Model. Sasaran kegiatan adalah prajurit aktif yang telah menggunakan media sosial dan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran kritis peserta terhadap ancaman siber seperti hoaks, phishing, dan perjudian daring, serta pemahaman baru mengenai peran strategis prajurit sebagai agen perubahan literasi digital. Wawancara informal dengan beberapa peserta menunjukkan perubahan sikap dan refleksi mendalam atas pentingnya etika digital dan tanggung jawab sosial dalam bermedia. Simpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa literasi digital bukan sekadar kecakapan teknis, melainkan bagian integral dari pembinaan karakter dan profesionalisme militer di era digital. Kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dan militer terbukti mampu menghasilkan model penguatan literasi digital yang kontekstual dan berkelanjutan dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs 2030).
Sosialisasi Literasi Digital Masyarakat Guna Optimalisasi E-Government di Kelurahan Hargobinangun, Sleman Elok Puri Maharani, Andina; Anom Husodo, Jadmiko; Ummul Firdaus, Sunny; Isharyanto, Isharyanto; Riwanto, Agus; Grahani Firdausy, Adriana; Madalina, Maria; Surya Nagara, Airlangga; Achmad, Achmad; Wahyuni, Sri
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4 No 4 (2024): JPMI - Agustus 2024
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.2542

Abstract

Pelayanan Publik yang berbasis E-government mempermudah akses agar terwujudnya pelayanan publik yang baik secara merata dan menyeluruh. Namun, pemerintah menghadapi kendala yakni kurangnya pengetahuan masyarakat akan teknologi yang masih dibawah rata-rat karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat. Pemerintahan Desa atau Kelurahan menjadi dasar awal dalam menjalankan E-government untuk membangun kesejahteraan dan kualitas masyarakat desa. Pemerintah harus mempersiapkan diri untuk mengimbangi ekosistem digital yang berkembang, karena sumber daya manusia terdiri dari pegawai pemerintah dan masyarakat. E-government pada tingkat kelurahan didukung pula dengan peningkatan literasi digital masyarakat agar masyarakat memiliki informasi yang luas dan sebagai upaya pengembangan desa. Untuk optimalisasi e-government dengan meningkatkan literasi digital, maka dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dalam bentuk kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di Kelurahan Hargobinangun, Sleman, terdiri atas tahap meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan ini diikuti oleh tokoh masyarakat, pemuda karang taruna, dan pemerintah Kelurahan Hargobinangun, Sleman. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak peningkatan pemahaman masyarakat Kelurahan Hargobinangun tentang literasi digital masyarakat guna optimalisasi e-government.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 DALAM MEMBERIKAN KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP HUTAN ADAT Nur Fitri, Ragil Meiliana; Ummul Firdaus, Sunny
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v8i1.75299

Abstract

This study describes and examines the problem regarding the customary forest was released from its status as a national forest ; as well as how is the analysis and impact after the Constitutional Court decision number 35/PUU-X/2012 in giving position and protection of customary forests. This research uses a type of doctrinal (normative) research that is prescriptive. Types and sources of legal materials include primary and secondary legal materials. The legal material collection technique used is library research. Furthermore, the legal material analysis technique used with the syllogism method uses a deductive mindset. The results of the study show that the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 has changed the status of customary forest from state forest to private forest to provide legal certainty and justice for customary law communities as subjects who inhabit customary forest areas. Furthermore, after the decision was made, it had an impact on the central government to implement it through the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 32 of 2015 concerning Private Forests, and the Regional Government implements it through the preparation of Regional Regulations related to the recognition of the existence of Customary Forests and Customary Law Communities. However, the implementation has not run optimally, as evidenced by the existence of several cases of disputes over customary forests in Indonesia. Penelitian ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama mengapa hutan adat dilepaskan statusnya sebagai hutan negara oleh Kedua, bagaimana analisis serta dampak pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 dalam memberikan kedudukan dan perlindungan terhadap hutan adat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal (normatif) bersifat preskriptif. Jenis dan bahan sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Selanjutnya Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dengan metode silogisme menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah merubah status hutan adat dari hutan negara menjadi hutan hak untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat hukum adat sebagai subjek yang mendiami kawasan hutan adat. Selanjutnya pasca ada putusan tersebut membawa dampak bagi pemerintah pusat untuk mengimplementasikannya melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32 tahun 2015 tentang Hutan Hak, dan Pemerintah Daerah mengimplementasikan melalui penyusunan Peraturan Daerah terkait dengan pengakuan keberadaan Hutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Namun dalam implementasinya belum berjalan dengan maksimal, dibuktikan dengan masih adanya beberapa kasus sengketan hutan adat di Indonesia. 
PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM KEWENANGAN EXECUTIVE PREVIEW PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH Prabowo, Raffel Pradityo; Ummul Firdaus, Sunny
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 8, No 3 (2024): Desember
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v8i3.88506

Abstract

This research focuses on the executive preview authority carried out by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights (Kanwil Kemenkumham) in the process of forming Regional Regulations (Perda/Perkada). The objectives of this study are, firstly, to understand the implementation of the executive preview authority in Perda/Perkada. Secondly, to identify the obstacles encountered in its implementation process. The research method employed is empirical legal research, using the Sociology of Law approach and qualitative in nature. Legal materials were collected by conducting field research at the Kanwil Kemenkumham Central Java and studying literature analyzed qualitatively. The results of this study indicate that: Firstly, the implementation of the executive preview authority conducted at the Kanwil Kemenkumham Central Java goes through these stages: submission of harmonization requests, administrative examination, conceptual analysis, harmonization meeting, preparation of harmonization minutes, approval endorsement, submission of harmonization completion letters. However, this process has not been ideally executed as not all regions conduct executive previews despite the Legal Regulations stating it is mandatory, yet there are no sanctions when regions fail to follow the process. Secondly, obstacles found in the implementation of the executive preview include the lack of Human Resources in Regulation Drafting, the weakness of executive preview authority in legal regulations, and the lack of regional understanding of the administrative document requirements that should be fulfilled before submitting harmonization requests.
Co-Authors Achmad Achmad Adriana Grahani Firdausy Agus Riwanto, Agus Airlangga Surya Nagara Andina Elok Puri Maharani Anom Husodo, Jadmiko Elok Puri Maharani, Andina Isharyanto Isharyanto Madalina, Maria Nur Fitri, Ragil Meiliana Prabowo, Raffel Pradityo Sri Wahyuni