Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dialektika Politik Hukum Dalam Pembentukan RUU Masyarakat Adat Di Indonesia Antara Rekognisi Dan Kepentingan Negara Frans Tory Damara Pradipta; Alfiki Istumetia Utami Risqilah; Dzea Natasya; Irvan Ansyari; Apsas Saputra
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.724

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih lemahnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia yang berdampak pada meningkatnya konflik agraria dan ketidakpastian hukum terhadap wilayah adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik hukum dalam pengakuan masyarakat adat serta urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, Naskah Akademik RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, serta berbagai literatur ilmiah terkait masyarakat adat dan politik hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat adat masih menghadapi persoalan tumpang tindih regulasi sektoral, lemahnya implementasi kebijakan, dan dominasi kepentingan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam. Kondisi tersebut menyebabkan konflik agraria, kriminalisasi, dan perampasan wilayah adat terus terjadi di berbagai daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi langkah penting untuk memperkuat kepastian hukum, perlindungan hak ulayat, serta mewujudkan politik hukum nasional yang lebih berkeadilan terhadap masyarakat adat di Indonesia.
TRANSPORTASI MOLEK DAN KEBIJAKAN DESA: UPAYA PEMERINTAH MENINGKATKAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT DESA LEBONG TANDAI Apsas Saputra; kharis kurnia
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2026): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v13i1.23637

Abstract

Aksesibilitas transportasi merupakan salah satu prasyarat utama dalam pembangunan desa, khususnya bagi wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Desa Lebong Tandai di Kabupaten Bengkulu Utara merupakan desa dengan keterbatasan akses transportasi darat konvensional sehingga masyarakat sangat bergantung pada transportasi molek sebagai satu-satunya moda transportasi. Artikel ini bertujuan menganalisis peran dan kebijakan Pemerintah Desa Lebong Tandai dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat melalui pengelolaan transportasi molek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka analisis Equity and Accessibility Framework. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya meningkatkan aksesibilitas melalui perbaikan infrastruktur, pengaturan tarif, subsidi terbatas, dan pelibatan masyarakat. Namun demikian, tantangan masih ditemukan pada aspek kesetaraan manfaat, keterjangkauan ekonomi, serta penguatan kelembagaan transportasi desa. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi desa, optimalisasi peran BUMDes, dan kebijakan subsidi berkelanjutan guna menciptakan sistem transportasi desa yang inklusif dan berkeadilan. Kata kunci: Aksesibilitas, Kebijakan Desa, Transportasi Molek, Pembangunan Desa,Lebong Tandai