Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.065
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Priviet Social Sciences Journal TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Inovasi Pendidikan Politik Islam Jurnal Suara Politik Jurnal SUTASOMA Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan Jurnal Riset Pendidikan dan Karakter Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Punggawa Law Review
Frans Tory Damara Pradipta
Universitas Bangka Belitung
Religion Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Representasi Interseksionalitas Gender dalam Meme ‘Jomok’ dan Implikasinya terhadap Literasi Digital Generasi Z Frans Tory Damara Pradipta; Enda Maharani; Guntur Sumaryandi; Mari Lalang
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.459

Abstract

This study examines the representation of gender intersectionality in “jomok” memes and its implications for the digital literacy of Generation Z. As part of digital culture, memes do not only function as entertainment but also carry constructed meanings related to social identities, particularly gender and sexuality. This research aims to analyze how “jomok” memes represent gender intersectionality and how they influence the understanding and digital literacy of Generation Z. A qualitative approach was employed, with data collected through a questionnaire distributed via Google Form to 30 respondents and visual analysis of meme content circulating on social media. The findings indicate that “jomok” memes represent the intersection of gender identities through ambivalent humor, functioning not only as entertainment but also as a medium that shapes social perceptions. The recurring appearance of specific characters across various meme formats forms a collective narrative that reinforces meaning within digital culture. Meanwhile, respondents demonstrate a relatively good level of digital literacy; however, it is not fully accompanied by critical interpretive skills in understanding the deeper meanings embedded in memes. This study concludes that “jomok” memes play a role in shaping perceptions of gender identity in digital spaces, highlighting the need to strengthen digital literacy that emphasizes not only technical skills but also critical analysis and reflective understanding of media content.
Politik Identitas Dalam Pemilu Indonesia Dan Peran Institusi Budaya Serta Keislaman Subri Rahmadani; Frans Tory Damara Pradipta
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.688

Abstract

Politik identitas menjadi salah satu fenomena penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia pasca-Reformasi. Penggunaan identitas agama, budaya, dan kelompok sosial dalam pemilu menunjukkan bahwa kontestasi politik tidak hanya berkaitan dengan program kerja kandidat, tetapi juga melibatkan kedekatan emosional dan simbolik dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan politik identitas dalam pemilu Indonesia serta peran institusi budaya dan institusi keislaman dalam memengaruhi orientasi politik masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, dan artikel penelitian yang relevan dengan tema politik identitas, demokrasi elektoral, media digital, serta institusi sosial keagamaan di Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi melalui pengkajian dan perbandingan berbagai hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas masih memiliki pengaruh dalam pemilu Indonesia meskipun pola penggunaannya mengalami perubahan. Pada Pemilu 2014 dan 2019, penggunaan isu agama dan polarisasi sosial terlihat lebih dominan, sedangkan pada Pemilu 2024 politik identitas berkembang melalui pendekatan simbolik, budaya, dan kedekatan dengan tokoh agama. Institusi keislaman dan institusi budaya memiliki peran penting sebagai mediator sosial dalam membentuk orientasi politik masyarakat serta menjaga legitimasi politik kandidat. Perkembangan media digital juga memperkuat penyebaran politik identitas dalam ruang publik Indonesia.
Dialektika Politik Hukum Dalam Pembentukan RUU Masyarakat Adat Di Indonesia Antara Rekognisi Dan Kepentingan Negara Frans Tory Damara Pradipta; Alfiki Istumetia Utami Risqilah; Dzea Natasya; Irvan Ansyari; Apsas Saputra
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.724

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih lemahnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia yang berdampak pada meningkatnya konflik agraria dan ketidakpastian hukum terhadap wilayah adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik hukum dalam pengakuan masyarakat adat serta urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, Naskah Akademik RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, serta berbagai literatur ilmiah terkait masyarakat adat dan politik hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat adat masih menghadapi persoalan tumpang tindih regulasi sektoral, lemahnya implementasi kebijakan, dan dominasi kepentingan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam. Kondisi tersebut menyebabkan konflik agraria, kriminalisasi, dan perampasan wilayah adat terus terjadi di berbagai daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi langkah penting untuk memperkuat kepastian hukum, perlindungan hak ulayat, serta mewujudkan politik hukum nasional yang lebih berkeadilan terhadap masyarakat adat di Indonesia.
LITERASI PENDIDIKAN POLITIK ISLAM BERBASIS TAFSIR AL-QUR’AN DALAM MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN SANTRI DI PESANTREN Frans Tory Damara Pradipta; Riesti Eksani
Edukhasi: Jurnal Inovasi Pendidikan Vol 4 No 2 (2026): Jurnal Inovasi Pendidikan
Publisher : Edu Berkah Khatulistiwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60132/jip.v4i2.619

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis literasi pendidikan politik Islam berbasis tafsir Al-Qur’an dalam membangun wawasan kebangsaan santri di pesantren. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi literatur melalui analisis terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan mengenai pesantren, literasi Al-Qur’an, dan pendidikan politik Islam. Teknik analisis data menggunakan content analysis untuk mengidentifikasi pola dan keterkaitan antara literasi tafsir dengan pembentukan kesadaran politik dan kebangsaan santri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pendidikan politik Islam di pesantren berkembang melalui internalisasi nilai-nilai Qur’ani yang terintegrasi dalam pembelajaran keagamaan dan kehidupan sosial santri. Nilai kepemimpinan, keadilan, dan musyawarah menjadi dasar dalam membentuk pemahaman politik yang berbasis etika. Peran kiai sebagai figur otoritatif memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk orientasi politik santri, meskipun dalam beberapa hal membatasi perkembangan sikap kritis. Selain itu, integrasi nilai keislaman dengan pengalaman sosial di pesantren berkontribusi dalam membangun wawasan kebangsaan yang inklusif dan moderat. Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi pendidikan politik Islam berbasis tafsir Al-Qur’an memiliki potensi untuk dikembangkan secara lebih sistematis sebagai model pendidikan yang relevan dengan konteks kebangsaan di Indonesia.
ANTARA IDENTITAS KULTURAL DAN PLURALITAS WILAYAH: MENIMBANG NASIB MENTAWAI DALAM WACANA KEISTIMEWAAN MINANGKABAU Frans Tory Damara Pradipta
Jurnal Suara Politik Vol 5, No 1 (2026): Vol. 5 No. 1 Juni 2026
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/.v5i1.7776

Abstract

The discourse on establishing a Special Region of Minangkabau has resurfaced in the regional political dynamics of West Sumatra. The proposal is grounded in historical and cultural legitimacy, particularly the continuity of the nagari system and Minangkabau customary institutions, which are considered distinctive within Indonesia’s framework of asymmetric decentralization. However, the administrative territory of West Sumatra also encompasses the Mentawai Islands, whose ethnic background, historical trajectory, and social structure differ fundamentally from Minangkabau traditions. This article examines the political and administrative implications of the special status discourse for the position of Mentawai within the region’s identity configuration. Employing a qualitative approach through literature review and discourse analysis of regulations, academic works, and media reports, the study draws on the concepts of asymmetric decentralization and identity politics in regional governance. The findings indicate that the construction of special status largely relies on the assumption of Minangkabau cultural dominance, while Mentawai tends to be positioned peripherally in the discourse. This imbalance raises critical questions concerning representation, recognition, and the limits of identity-based legitimacy within a plural administrative territory. The article argues that any design of special status that fails to explicitly acknowledge internal plurality risks reproducing homogenization in a heterogeneous regional space. 
Smart Governance, Weak Implementation? Evaluating Digital Civil Servants Competence in the Age of E-Government Frans Tory Damara Pradipta
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmsda.v14i1.6148

Abstract

Digital transformation in government through the implementation of e-government has become an essential component in achieving smart governance. The success of digital policy implementation depends not only on the availability of technological infrastructure but also on the digital competencies of civil servants as the primary actors responsible for executing public policies. This study aims to evaluate the digital competencies of civil servants and identify factors influencing the effectiveness of smart governance implementation in the e-government era. The research employed a qualitative approach using a literature review method based on scientific articles, government reports, and other relevant publications discussing digital competence, e-government, and smart governance. The findings indicate a significant gap between the advancement of digital governance policies and the actual digital capacities of civil servants in bureaucratic practices. Digital competencies remain unevenly distributed, technology utilization is largely administrative in nature, and competency development programs have not fully addressed the demands of digital transformation. Furthermore, conventional work cultures and limited adaptability to technological change continue to hinder the effectiveness of digital governance initiatives. The study highlights that digital competence is a critical factor in supporting the successful implementation of smart governance and digital bureaucratic transformation in Indonesia.
MODEL SOCIOCIVIC PROJECT SEBAGAI INOVASI PEMBELAJARAN PPKN UNTUK PENGUATAN KARAKTER SOSIAL DAN KEWARGAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR Subri Rahmadani; Frans Tory Damara Pradipta
Jurnal Riset Pendidikan Dasar Dan Karakter Vol 7 No 2 (2025): JURNAL RISET PENDIDIKAN DASAR DAN KARAKTER
Publisher : LP2M Universitas Adzkia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59701/pdk.v7i2.558

Abstract

Penelitian ini bertujuan merumuskan Model Sociocivic Project sebagai inovasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk penguatan karakter sosial dan kewargaan peserta didik sekolah dasar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengembangan model konseptual melalui kajian terhadap 42 literatur yang relevan, yang sebagian besar merupakan artikel jurnal terbitan tahun 2017–2026 serta didukung beberapa literatur klasik yang relevan. Sumber literatur ditelusuri melalui Google Scholar, Garuda, dan SINTA. Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis dan sintesis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa Model Sociocivic Project mengintegrasikan identifikasi masalah sosial, kolaborasi proyek sosial, dan refleksi kewargaan dalam satu siklus pembelajaran. Secara konseptual, model ini berpotensi mendukung pengembangan kepedulian sosial, tanggung jawab, kemampuan kolaborasi, partisipasi demokratis, serta kesadaran kewargaan peserta didik sekolah dasar.
PUBLIC TRANSPORTATION POLICY ANALYSIS TO REDUCE PRIVATE VEHICLE DEPENDENCE IN PANGKALPINANG CITY AND BANGKA REGENCY Frans Tory Damara Pradipta
Irpia : Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan Vol 11 No 2 (2026): IRPIA: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan
Publisher : Institut Riset dan Pengembangan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71040/jirp.v11i2.323

Abstract

The increasing number of private vehicles in Pangkalpinang City and Bangka Regency has contributed to traffic congestion, mobility inefficiency, and growing dependence on individual transportation. The absence of an integrated public transportation system has encouraged residents to rely mainly on motorcycles and private cars for daily activities. This study aims to analyze public transportation policy development as an alternative strategy to reduce private vehicle dependence and support sustainable urban mobility. The research applies a qualitative approach through literature review and analysis of regional statistical data, policy documents, and relevant academic studies on public transportation governance. The findings indicate that the growth of private vehicles is not balanced by the availability of reliable public transport services, resulting in increased traffic density in urban activity centers and inter-regional routes. Policy direction emphasizing accessible, integrated, and service-oriented public transportation is considered essential, including the development of city transit systems, urban feeder transport, and strengthened local government coordination. The study concludes that public transportation development can become a strategic policy instrument to improve mobility efficiency while reducing congestion risks in Pangkalpinang City and Bangka Regency.
Power relations and dual office-holding practices in Indonesia from an Islamic political ethics perspective Frans Tory Damara Pradipta; Subri Rahmadani
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 4 (2026): April 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i4.1376

Abstract

This article examines power relations and the practice of dual office-holding (rangkap jabatan) from the perspective of Islamic political ethics. In contemporary political governance, the accumulation of authority through concurrent positions has become a recurring issue, raising ethical concerns related to conflicts of interest, accountability, and the concentration of power. Islamic political ethics, as articulated in classical and modern Islamic political thought, emphasizes justice (ʿadl), trust (amānah), and the moral responsibility of political actors to prioritize public welfare over personal or group interests. This study employs a qualitative literature-based method, drawing on classical Islamic political texts, contemporary scholarly works, and recent governance discourses in Indonesia. The analysis shows that the practice of dual office-holding tends to weaken institutional balance and contradicts core ethical principles in Islamic political thought, particularly those related to responsibility, transparency, and the prevention of power abuse. The study argues that Islamic political ethics offers a relevant normative framework to critically assess power relations and to address ethical challenges in modern governance. Integrating these ethical principles can contribute to strengthening political accountability and public trust within democratic systems.
Peran Pesantren dalam Pembentukan Kesadaran Politik Islam di Indonesia Giofani Hutri Engzelli S; Frans Tory Damara Pradipta; Raihan Azaki; Tharischa Zulkarnain; Amelia anam
Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/pi.v4i1.15459

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pesantren sebagai institusi pendidikan Islam dalam mengembangkan kesadaran politik Islam di Indonesia. Dalam masyarakat yang didominasi oleh muslim, pesantren memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar lembaga pendidikan agama. Mereka juga berfungsi sebagai agen sosialisasi politik, dengan memberikan pengajaran tentang nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kepemimpinan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis pustaka, artikel ini menyelidiki berbagai aktivitas yang meliputi diskusi kitab kuning, forum khitabiyah, praktik demokrasi internal, serta kajian Bahts Al-Masail. Aktivitas-aktivitas tersebut berkontribusi secara signifikan dalam pembentukan pemikiran politik di kalangan santri secara alami. Peranan kiai sangat penting dalam memperkokoh keberadaan pesantren sebagai tempat yang berfungsi untuk membentuk karakter politik yang moderat dan memiliki sikap kritis. Walaupun demikian, pesantren kini menghadapi sejumlah tantangan sebagai dampak dari arus modernisasi dan perkembangan era digital. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam kurikulum serta peningkatan literasi politik di kalangan santri. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa pesantren memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan umat Islam dengan cara yang demokratis dan inklusif. Hal ini dilakukan sambil tetap mengedepankan etika serta nilai-nilai dalam ajaran Islam.
Co-Authors Aldian Kurniawan Saputra Alfiki Istumetia Utami Risqilah Amelia anam Apsas Saputra Dzea Natasya Enda Maharani Giofani Hutri Engzelli S Guntur Sumaryandi Irvan Ansyari Mari Lalang Raihan Azaki Riesti Eksani Subri Rahmadani Subri Rahmadani Tharischa Zulkarnain Zitra Akhmad Syahrullah Fadly