Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Academy of Education Journal Journal of Governance Innovation Journal of Social and Policy Issues Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research
Irvan Ansyari
Department Of Political Science, Universitas Bangka Belitung, Indonesia
Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Angka Partisipasi Pemilih Pemula Melalui Peran Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ariandi A Zulkarnain; Ririn Septia; Robing Robing; Irvan Ansyari
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i1.2474

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi KPU Provinsi Bangka Belitung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam pemilihan umum 2024. KPU Provinsi Bangka Belitung sendiri memiliki beberapa agenda yaitu melakukan sosialisasi terutama bagi para pemilih pemula di Sekolah. Adapun Target KPU Provinsi Bangka Belitung terutama di pemilihan umum 2024 yang targetnya yaitu sekitar 75%. Permasalahan yang dihadapi dalam melakukan penelitian ini yaitu pada dasarnya KPU Provinsi Bangka Belitung tidak memiliki data yang pasti di dalam mengukur angka partisipasi pemilih pemula di Bangka Belitung.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara langsung menugaskan hasil penelitian pada objek penyelidikan. Data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak ketiga lainnya, seperti, kelembagaan dokumen, buku, media cetak, dan online. Data ini diambil dari data yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bangka Belitung di dalam membandingkan partisipasi pemilih antara 2019 dan 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Permasalahan Pemilu yang terjadi pada Tahun 2019 adalah dikarenakan minimnya indikasi penghargaan atau minat dari masyarakat terhadap masalah atau kegiatan negara di bawahnya tingkat partisipasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan strategi dalam penyelenggaraan pemilu untuk pemilu tahun 2024 salah satunya memberikan pendidikan bagi pemilih pemula guna meningkatkan angka partisipasi pemilih pemula Mengenai upaya dan strategi dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024, KPU Provinsi Bangka Belitung sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Di mana upaya pelaksanaan persiapan tersebut dilakukan secara bertahap.
Paradoks Penanganan Stunting: Studi Kasus Lonjakan Angka Stunting di Kecamatan Mendo Barat di Tengah Rekognisi Keberhasilan Penurunan Stunting di Kabupaten Bangka Muhammad Badawi Almuarrof; Rangga Juwanda Sapitra; Alif Rizki Wahyudi; Eko Saputra; Irvan Ansyari
Academy of Education Journal Vol. 17 No. 1 (2026): Academy of Education Journal
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/aoej.v17i1.3226

Abstract

Study examines the paradox between the awards received by Bangka Regency at the local and national levels for stunting reduction and the actual condition in Mendo Barat District, which has continuously been designated as a stunting locus from 2019 to 2024. Research employs Michael Lipsky’s (1980) Street-Level Bureaucracy theory and uses a qualitative method with a case study approach conducted between 2020 and 2024.Findings indicate that the paradox arises because coordination among coordinators, field officers, and communities has not been fully aligned due to limited resources. These constraints trigger the emergence of discretionary practices and coping mechanisms. The main strategic error lies in the excessive focus on children already affected by stunting, rather than emphasizing preventive measures. Programs implemented tend to focus on short-term reduction efforts rather than holistic prevention. Consequently, this situation creates an imbalance between the recognition received by the government and the actual field conditions in Mendo Barat District. In addition, program implementation varies across the area, leading to different interpretations at the local level and reducing overall program effectiveness. The direction of policy implementation should not depend solely on the government or field officers, but also on the active role of the community. Community participation, particularly among families affected by stunting, remains passive limited to being program beneficiaries rather than active agents in addressing stunting issues. For example, the low adoption of the GERMAS principles in daily life such as hygiene behavior, healthy lifestyles, and dietary ethicsillustrates this challenge, as emphasized in PERBUP No. 56 of 2022.
Dialektika Politik Hukum Dalam Pembentukan RUU Masyarakat Adat Di Indonesia Antara Rekognisi Dan Kepentingan Negara Frans Tory Damara Pradipta; Alfiki Istumetia Utami Risqilah; Dzea Natasya; Irvan Ansyari; Apsas Saputra
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.724

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih lemahnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia yang berdampak pada meningkatnya konflik agraria dan ketidakpastian hukum terhadap wilayah adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik hukum dalam pengakuan masyarakat adat serta urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, Naskah Akademik RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, serta berbagai literatur ilmiah terkait masyarakat adat dan politik hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat adat masih menghadapi persoalan tumpang tindih regulasi sektoral, lemahnya implementasi kebijakan, dan dominasi kepentingan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam. Kondisi tersebut menyebabkan konflik agraria, kriminalisasi, dan perampasan wilayah adat terus terjadi di berbagai daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi langkah penting untuk memperkuat kepastian hukum, perlindungan hak ulayat, serta mewujudkan politik hukum nasional yang lebih berkeadilan terhadap masyarakat adat di Indonesia.
Opini Publik Digital Sebagai Kekuatan Ekstra Parlementer: Studi Analisis Sentimen Penolakan Kebijakan PPN 12 Persen di Media Sosial X Aldi Aldii; Annisa Aulia; Lisrina Yulianti; Irvan Ansyari; Khalid Vikriadi
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.950

Abstract

                          Penelitian ini mengkaji pengaruh gerakan ekstra parlementer netizen di media sosial X terhadap pembatalan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen di Indonesia. Kebijakan tersebut telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), namun justru memicu gelombang penolakan masif di ruang digital yang berkembang menjadi gerakan politik ekstra parlementer berbasis opini publik digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis sentimen berbasis Natural Language Processing (NLP), analisis WordCloud dan frekuensi kata, serta teknik penyeimbangan data Synthetic Minority Oversampling Technique (SMOTE). Data dikumpulkan melalui teknik scraping pada media sosial X menggunakan kata kunci “tolak ppn 12%” selama periode 1 November 2024 hingga 31 Januari 2025, menghasilkan 363 data valid dari 470 tweet awal yang kemudian dianalisis menggunakan metode Lexicon-Based Sentiment Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentimen negatif mendominasi percakapan publik sebesar 53,72% (195 data), diikuti sentimen positif 27,00% (98 data) dan netral 19,28% (70 data). Kata-kata dominan seperti “tolak”, “demo”, “mahasiswa”, “perppu”, dan “batal” mengindikasikan bahwa gerakan netizen tidak hanya bersifat simbolis, melainkan terhubung secara organik dengan demonstrasi fisik di berbagai kota. Penelitian ini membuktikan bahwa netizen berperan sebagai aktor politik ekstra parlementer yang efektif dalam menjalankan fungsi check and balances melalui tiga mekanisme utama, yaitu penciptaan defisit legitimasi, pembentukan narasi oposisi terstruktur, dan konversi tekanan digital menjadi biaya politik. Dengan demikian, legitimasi kebijakan publik di era demokrasi digital tidak lagi semata ditentukan oleh kekuatan hukum formal, tetapi juga sangat bergantung pada penerimaan publik di ruang digital.                                                               
Patrimonial Bureaucracy in Indonesia: Historical Roots, Institutional Manifestations, and Post-Reform Challenges Irvan Ansyari; Tiara Elgi Fienda
Journal of Social and Policy Issues Volume 6, No. 2 (2026): April- June
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/jspi.v6i2.722

Abstract

This study aims to examine the symptoms of Patrimonial Bureaucracy in the Indonesian government system, where this is the culture of Asian countries in general, especially regarding rewards, emotional closeness brought to the realm of bureaucracy and government. This article also aims to analyze the characteristics of patrimonial bureaucracy in Indonesia, the factors that drive it, and why various bureaucratic reform agendas have not fully succeeded in changing our bureaucratic system towards Weber's rational-legal model. This study uses a qualitative approach to library studies of various relevant academic literature, policy documents, reports of anti-corruption institutions, and investigative findings. This study found that patrimonial practices are manifested in the recruitment and promotion system based on connections (KKN), mass job mutations as a politics of rewards, and the use of public funds to strengthen patron-client networks. The main driving factors include the legacy of colonial and New Order bureaucracy, the weakness of the merit system, and the intervention of political party oligarchies into the bureaucratic machine. The impacts include inefficiency, budget leaks, poor public services, and the demoralization of professional civil servants. Patrimonial bureaucracy, characterized by personal relationships, patronage, and the mixing of public and private domains, remains a serious challenge in the post-reform Indonesian government system. Despite the Grand Design for Bureaucratic Reform 2010-2025 and the strengthening of the merit system through the Civil Servant Law, patrimonial resistance remains. This article concludes that bureaucratic reform in Indonesia requires political intervention and strengthening of public accountability.
Co-Authors Aldi Aldii Alfiki Istumetia Utami Risqilah Alif Rizki Wahyudi Annisa Aulia Apsas Saputra Ariandi A Zulkarnain Dzea Natasya Eko Saputra Frans Tory Damara Pradipta Khalid Vikriadi Lisrina Yulianti Muhammad Badawi Almuarrof Rangga Juwanda Sapitra Ririn Septia Robing Robing Tiara Elgi Fienda