Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Opini Publik Digital Sebagai Kekuatan Ekstra Parlementer: Studi Analisis Sentimen Penolakan Kebijakan PPN 12 Persen di Media Sosial X Aldi Aldii; Annisa Aulia; Lisrina Yulianti; Irvan Ansyari; Khalid Vikriadi
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.950

Abstract

                          Penelitian ini mengkaji pengaruh gerakan ekstra parlementer netizen di media sosial X terhadap pembatalan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen di Indonesia. Kebijakan tersebut telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), namun justru memicu gelombang penolakan masif di ruang digital yang berkembang menjadi gerakan politik ekstra parlementer berbasis opini publik digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis sentimen berbasis Natural Language Processing (NLP), analisis WordCloud dan frekuensi kata, serta teknik penyeimbangan data Synthetic Minority Oversampling Technique (SMOTE). Data dikumpulkan melalui teknik scraping pada media sosial X menggunakan kata kunci “tolak ppn 12%” selama periode 1 November 2024 hingga 31 Januari 2025, menghasilkan 363 data valid dari 470 tweet awal yang kemudian dianalisis menggunakan metode Lexicon-Based Sentiment Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentimen negatif mendominasi percakapan publik sebesar 53,72% (195 data), diikuti sentimen positif 27,00% (98 data) dan netral 19,28% (70 data). Kata-kata dominan seperti “tolak”, “demo”, “mahasiswa”, “perppu”, dan “batal” mengindikasikan bahwa gerakan netizen tidak hanya bersifat simbolis, melainkan terhubung secara organik dengan demonstrasi fisik di berbagai kota. Penelitian ini membuktikan bahwa netizen berperan sebagai aktor politik ekstra parlementer yang efektif dalam menjalankan fungsi check and balances melalui tiga mekanisme utama, yaitu penciptaan defisit legitimasi, pembentukan narasi oposisi terstruktur, dan konversi tekanan digital menjadi biaya politik. Dengan demikian, legitimasi kebijakan publik di era demokrasi digital tidak lagi semata ditentukan oleh kekuatan hukum formal, tetapi juga sangat bergantung pada penerimaan publik di ruang digital.                                                               
Strategi Mobilisasi Politik dan Jaringan Klientelisme dalam Pilkada Ulang: Studi Kasus di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Annisa Aulia; Diana Lestari; Erlangga Amirro Hakim; Pili Ganda
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.1040

Abstract

Penelitian ini menganalisis strategi mobilisasi politik dan jaringan klientelisme dalam Pilkada Ulang di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka pada 27 Agustus 2025, yang merupakan konsekuensi kemenangan kotak kosong dalam Pilkada Serentak 2024. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan terhadap tim pemenangan dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mobilisasi elektoral berlangsung secara hierarkis melalui struktur partai dari tingkat DPD, DPC, hingga ranting desa, dengan strategi utama berupa kunjungan door to door dan distribusi atribut kampanye secara terstruktur. Jaringan klientelisme melibatkan tokoh agama dan tokoh pemuda sebagai broker patronase yang efektif. Praktik klientelisme hadir tidak hanya dalam bentuk uang tunai, tetapi juga melalui distribusi barang kelompok dan pertukaran relasional berbasis loyalitas. Partisipasi pemilih mencapai 61,14 persen, mengindikasikan kepercayaan publik yang masih terjaga meskipun terdapat kejenuhan pemilih akibat frekuensi pemilihan yang tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa klientelisme dalam pilkada lokal Indonesia beroperasi melalui jalur yang halus dan berlapis, serta menunjukkan ambivalensi demokrasi lokal yang secara prosedural demokratis namun secara substantif masih didominasi pola patronasePenelitian ini menganalisis strategi mobilisasi politik dan jaringan klientelisme dalam Pilkada Ulang di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka pada 27 Agustus 2025, yang merupakan konsekuensi kemenangan kotak kosong dalam Pilkada Serentak 2024. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan terhadap tim pemenangan dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mobilisasi elektoral berlangsung secara hierarkis melalui struktur partai dari tingkat DPD, DPC, hingga ranting desa, dengan strategi utama berupa kunjungan door to door dan distribusi atribut kampanye secara terstruktur. Jaringan klientelisme melibatkan tokoh agama dan tokoh pemuda sebagai broker patronase yang efektif. Praktik klientelisme hadir tidak hanya dalam bentuk uang tunai, tetapi juga melalui distribusi barang kelompok dan pertukaran relasional berbasis loyalitas. Partisipasi pemilih mencapai 61,14 persen, mengindikasikan kepercayaan publik yang masih terjaga meskipun terdapat kejenuhan pemilih akibat frekuensi pemilihan yang tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa klientelisme dalam pilkada lokal Indonesia beroperasi melalui jalur yang halus dan berlapis, serta menunjukkan ambivalensi demokrasi lokal yang secara prosedural demokratis namun secara substantif masih didominasi pola patronase.