Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Strategi Mobilisasi Politik dan Jaringan Klientelisme dalam Pilkada Ulang: Studi Kasus di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Annisa Aulia; Diana Lestari; Erlangga Amirro Hakim; Pili Ganda
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.1040

Abstract

Penelitian ini menganalisis strategi mobilisasi politik dan jaringan klientelisme dalam Pilkada Ulang di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka pada 27 Agustus 2025, yang merupakan konsekuensi kemenangan kotak kosong dalam Pilkada Serentak 2024. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan terhadap tim pemenangan dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mobilisasi elektoral berlangsung secara hierarkis melalui struktur partai dari tingkat DPD, DPC, hingga ranting desa, dengan strategi utama berupa kunjungan door to door dan distribusi atribut kampanye secara terstruktur. Jaringan klientelisme melibatkan tokoh agama dan tokoh pemuda sebagai broker patronase yang efektif. Praktik klientelisme hadir tidak hanya dalam bentuk uang tunai, tetapi juga melalui distribusi barang kelompok dan pertukaran relasional berbasis loyalitas. Partisipasi pemilih mencapai 61,14 persen, mengindikasikan kepercayaan publik yang masih terjaga meskipun terdapat kejenuhan pemilih akibat frekuensi pemilihan yang tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa klientelisme dalam pilkada lokal Indonesia beroperasi melalui jalur yang halus dan berlapis, serta menunjukkan ambivalensi demokrasi lokal yang secara prosedural demokratis namun secara substantif masih didominasi pola patronasePenelitian ini menganalisis strategi mobilisasi politik dan jaringan klientelisme dalam Pilkada Ulang di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka pada 27 Agustus 2025, yang merupakan konsekuensi kemenangan kotak kosong dalam Pilkada Serentak 2024. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan terhadap tim pemenangan dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mobilisasi elektoral berlangsung secara hierarkis melalui struktur partai dari tingkat DPD, DPC, hingga ranting desa, dengan strategi utama berupa kunjungan door to door dan distribusi atribut kampanye secara terstruktur. Jaringan klientelisme melibatkan tokoh agama dan tokoh pemuda sebagai broker patronase yang efektif. Praktik klientelisme hadir tidak hanya dalam bentuk uang tunai, tetapi juga melalui distribusi barang kelompok dan pertukaran relasional berbasis loyalitas. Partisipasi pemilih mencapai 61,14 persen, mengindikasikan kepercayaan publik yang masih terjaga meskipun terdapat kejenuhan pemilih akibat frekuensi pemilihan yang tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa klientelisme dalam pilkada lokal Indonesia beroperasi melalui jalur yang halus dan berlapis, serta menunjukkan ambivalensi demokrasi lokal yang secara prosedural demokratis namun secara substantif masih didominasi pola patronase.
Budaya Populer sebagai Propaganda Politik Digital dalam Kampanye Prabowo Subianto di TikTok pada Pemilu 2024: Perspektif Teori kritis Herbert Marcuse Erlangga Amirro Hakim; Tata Dwi Syintia; Ririn Sintia; Masayu Anatasya
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.1084

Abstract

Penelitian ini mengkaji budaya populer sebagai bentuk propaganda politik digital dalam kampanye Prabowo Subianto di TikTok pada Pemilu 2024 melalui perspektif Teori Kritis Herbert Marcuse. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin intensifnya pemanfaatan media sosial dan budaya populer dalam komunikasi politik kontemporer, di mana pesan politik semakin dikemas dalam bentuk konten hiburan yang menarik perhatian publik. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana budaya populer dimanfaatkan dalam kampanye politik serta pengaruhnya terhadap pembentukan persepsi politik masyarakat di ruang digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi dan dokumentasi terhadap konten kampanye yang diunggah di TikTok, meliputi video, caption, simbol visual, musik, serta interaksi pengguna. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta diinterpretasikan melalui konsep culture industry, false needs, one-dimensional thought, dan repressive tolerance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye Prabowo Subianto secara strategis memanfaatkan unsur-unsur budaya populer seperti tren viral, meme, musik, dan citra “Prabowo Gemoy” untuk meningkatkan keterlibatan audiens dan penyebaran pesan politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa budaya populer berfungsi sebagai instrumen propaganda politik digital yang efektif dalam membentuk persepsi politik masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan yang lebih bersifat simbolik dan emosional dibandingkan pertimbangan politik yang substantif.
Dynamic Governance in Post-Mining Landscapes: Cross-Sectoral Coordination for Sustainable Spatial Management Frans Tory Damara Pradipta; Lulu Aperianti; Sofa Sofiyanty; Erlangga Amirro Hakim; Novendra Hidayat
JOURNAL OF SOCIETY INNOVATION AND DEVELOPMENT Vol 8 No 1 (2026): JSID: November 2026
Publisher : Winaya Inspirasi Nusantara Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63924/jsid.v8i1.374

Abstract

Post-excavation land management presents challenges for local governments because spatial concerns involve environmental conditions, community interests, and the responsibilities of multiple institutions. In Lereng Bukit Siam, Bangka Regency, community objections to excavation activities prompted a government response, raising questions about coordination beyond immediate intervention. This study aims to analyze cross-sectoral coordination in post-excavation spatial management through the perspective of dynamic governance. The study employed a qualitative case study approach, drawing on interviews with representatives of the Bangka Regency Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR) and local residents. Field observations, documentation, spatial planning regulations, media reports, and relevant academic literature supported the analysis. Data were examined using three dimensions of dynamic governance: Thinking Ahead, Thinking Again, and Thinking Across. The findings indicate that community concerns prompted a government response that included the cessation of excavation activities and the involvement of several institutional actors. However, the available evidence does not establish whether systematic monitoring, long-term policy evaluation, or land rehabilitation continued after excavation stopped. The findings distinguish an immediate administrative response from sustained, adaptive spatial governance. The study highlights the need to connect immediate government responses with longer-term spatial management through clearer institutional responsibilities, regular assessment of site conditions, and coordination mechanisms that support follow-up actions. These measures may help local governments strengthen adaptive governance and promote more sustainable post-excavation land management.